10 Poin Tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalsel ke DPR-RI Dalam Waktu Tiga Hari

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Demo aliansi mahasiswa Kalsel berlanjut di Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan puluhan massa dan pelajar SMU di DPRD Kalsel, Kamis (26/9/2019).

Selain menolak beberapa rancangan beleid, dua isu yang menjadi sorotan utama demo mahasiswa di semua kota ialah RUU KUHP dan UU KPK yang baru (hasil revisi).

Revisi UU KPK telah disahkan DPR. Sedangkan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan semula akan disahkan pada Selasa. Namun, DPR RI memutuskan menunda pengesahan dua RUU itu setelah ada usulan dari Presiden Joko Widodo.

Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalsel kepada DPRD Kalsel untuk disampaikan ke DPR RI Pusat Jakarta mencakup 10 poin.

Pertama, menolak semua pasal karet yang ada dalam rancangan Undang-Undang yang dianggap bermasalah (RUU KUHP, Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan, PKS).

Kedua, membujuk pemerintah untuk menghentukan tindakan refrwaif terhadap kawan-kawan mahasiswa maupun rakyat yang hari ini menyampaikan aspirasi.

Ketiga, mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

Keempat, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi KP yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kelima, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia.

Keenam, mendesak pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada rakyat.

Ketujuh, menolak pasal-pasa problematis dalam RUU pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

Kedelapan, mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan anarkis diberbagai sektor.

Kesembilan, mengecam pemerintah Indonesia terkait segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap warga / masyarakat Papua.

Kesepuluh, mengajak DPRD Kalsel untuk menolak segala RUU yang dianggap bermasalah.

10 poin ditandangani perwakilan DPRD Kalsel, M Syaripuddin dan perwakilan Aliansi Mahasiswa Kalsel, M Ghulam Reza diatas materai 6 ribu.

Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa Kalsel kepada anggota DPRD Kalsel untuk disampaikan ke DPR RI diberita tenggang waktu selama tiga hari (3x 24 jam). (ad-sb)

Check Also

PKS Kalteng Inisiasi Gerakan Keluarga Menanam Pohon

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Kondisi pasca kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan …