Formal Center Gelar Forum Intelektual Mahasiswa ‘RUU P-KS Dalam Perspektif Islam’

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Didasari tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, dimana korban seringkali enggan mengungkapkan, maka kondisi ini seperti puncak gunung es. Fakta sebenarnya bisa jadi lebih banyak daripada yang muncul di media.

Fenomena ini menunjukkan bahwa negara lemah dalam memberikan perlindungan.

Krisis ini disadari oleh berbagai pihak termasuk negara. Selain membentuk berbagai lembaga dan merancang berbagai program untuk penguatan dan pendampingan, jalur legislasi juga ditempuh.

Maka digodoklah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Komisi VIII DPR RI bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Namun, alih-alih akan memberikan ketenangan. Jika dicermati lebih dalam maka kita bisa temukan sejumlah pasal yang berpotensi merusak kehidupan sosial dan keluarga. Tentu hal ini membahayakan bagi umat Islam yang menjadi mayoritas rakyat negara ini.

Melihat hal tersebut Forum Mahasiswa Al Banjari (FORMAL CENTER) menggelar Forum Intelektual Mahasiswa pada Senin 30 September 2019 di Assajdah Center Sungai Andai Banjarmasin Utara, Topik yang diangkat pada forum edisi kali ini adalah ”RUU-PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dalam Perspektif Islam.”

Forum ini dihadiri oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin diantaranya Universitas Lambung Mangkurat, Universtas Islam Kalimantan, Universitas Islam Negeri Antasari dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami , juga turut hadir 2 orang Mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.

Sebagaimana diketahui RUU ini telah mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka melalui forum intelektual ini diharapkan ada pegangan bagi umat Islam khususnya kita mahasiswa islam dalam menyikapi RUU ini tutur Zainuddin Aktivis FORMAL CENTER selaku pembicara dalam forum ini.

Beliau melanjutkan Keberadaan RUU-PKS ini sebenarnya perlu diapresiasi. Tanpa adanya UU maka penataan masyarakat melalui hukum mustahil dilakukan, pada pointnya diantara kita tidak ada yang menolak “Penghapusan Kekerasan Seksual” pada perempuan, ide untuk membuat sebuah payung hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual adalah satu hal yang sangat baik, akan tetapi bukan berarti dam hal ini menghilangkan sikap kritis pada kita, karena dalam RUU PK-S ini menurut beberpa pendapat, ternyata ada beberapa kejanggalan yang sangat berbahaya bagi ummat misalnya pada beberapa poin Berikut adalah pasal-pasal yang kontroversial dalam RUU PKS:
Pasal 5
(1) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya.
(2) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Pelecehan seksual, b. Kontrol seksual , c. Perkosaan, d. Eksploitasi seksual, e. Penyiksaan seksual, dan f. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran
(3) Setiap tindakan persetujuan diam-diam atau pembiaran yang dilakukan oleh lembaga negara, korporasi, dan lembaga masyarakat, yang berakibat terjadinya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tindak pidana kelalaian. Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh dan seksualitas atau organ reproduksi sebagai sasaran, dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan
Pasal 6
(1) Tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a adalah tindakan menghina dan/atau menyerang tubuh dan seksualitas seseorang.
(2) Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2) huruf a meliputi: a. Pelecehan fisik; b. Pelecehan lisan; c. Pelecehan isyarat; d. Pelecehan tertulis atau gambar; dan e. Pelecehan psikologis atau emosional
Pasal 7
(1) Tindak pidana kontrol seksual sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf b adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat.
(2) Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; b. Pemaksaan kehamilan; c. Pemaksaan aborsi;d. Pemaksaan sterilisasi; dan e. Pemaksaan perkawinan.
Pasal 8
(1) Tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah tindakan seksual dengan menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya atau benda ke arah dan/atau ke dalam organ tubuh yaitu pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau tekanan psikis, atau bujuk rayu, atau tipu muslihat, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
(2) Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.

Dalam pasal pasal diatas beliau menyebutkan pendapat dari Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia yang mencium ada Aroma Kebebasan Seksual misalnya pada Frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkategori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Kebebasan seksual ini makin nampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana. Seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim, karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang.

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan.

Beliau melanjutkan bahwa bahaya RUU-PKS ini jika nanti disahkan tidaklah sekedar menjadi legalnya cara hidup yang selama ini dipandang menyimpang misalnya LGBT. Namun keharmonisan dalam rumah tangga akan sulit terwujud. Tanpa keharmonisan maka rumah tangga akan rapuh. Generasi yang lahir akan lemah. “Bukankah aneh, perzinahan tidak dipandang sebagai keburukan hanya karena suka sama suka. Sedangkan tuntutan suami untuk dilayani istri disaat istri tidak mood dianggap keburukan bahkan bisa diadukan ke pengadilan? ”,

Padahal jika kita menggali lebih dalam sesungguhnya asal muasal maraknya kekerasan seksual adalah tidak dijalankannya syariat Islam untuk mengatur interaksi sosial masyarakat. Aurat perempuan dipertontonkan dimana-mana dengan vulgar. Pornografi menyeruak hingga ke ujung jari (gadget). Anak-anak sejak dini sudah terpapar pornografi. Saat ini bukan lagi zaman dimana orang mencari konten pornografi. Tapi konten pornografi yang mendatangi kita. bahkan Tanpa diminta.
Di sisi lain, aturan tentang pornografi dan pornoaksi sangat lemah, akibatnya muncul penyakit masyarakat berupa seks bebas. Jika bisa terpenuhi suka sama suka menjadi zina dan prostitusi. Jika tak terpenuhi, menjadi perkosaan. Akibat zina dan perkosaan, muncuk kehamilan tak diinginkan (KTD). Lanjutannya adalah aborsi. Maka upaya menghentikan kekerasan seksual dengan mengusung kebebasan seksual ibarat mengaduk lumpur. Bukan malah hilang kejahatan seksual akan makin marak, seiring kebebasan seksual makin digemakan.

Solusi terhadap kekerasan seksual tidak bisa diakhiri dengan RUU-PKS, karena nyatanya RUU ini justru menyebabkan legalnya dosa yang lebih besar yakni melanggengkan seks bebas, LGBT, prostitusi bahkan aborsi. Masalah kekerasan seksual juga tidak bisa dituntaskan dengan mengganti RUU P-KS dengan RUU Penghapusan Kejahatan Seksual atau RUU Penghapusan Kejahatan Kesusilaan. Sebab jika tata kehidupan di masyarakat tetap sekuler-liberal maka kejahatan seksual pun akan terus menjamur di masyarakat. Satu-satunya solusi yang harus kita ambil adalah bagaimana syariat Allah SWT bisa diterapkan, baik di dalam tataran individu, keluarga, masyarakat dan pastinya negara.

Adanya ketaqwaan individu dengan aqidah yang benar akan mengantarkan seseorang untuk senantiasa terikat dengan hukum syariat. Dorongan aqidah inilah yang akan menjadikan seseorang berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dalam hal pergaulan seperti perintah menundukkan pandangan, menutup aurat, larangan tabarruj untuk perempuan, menerima syariat poligami, menjadi istri yang taat kepada suami.

Dalam tataran keluarga, syariat Islam mengatur tentang aurat wanita dan laki-laki di dalam rumah, mengatur pemisahan tempat tidur bagi anak sejak usia 7 tahun, mengatur kewajiban seorang ayah untuk menjaga istri dan anak-anaknya agar mereka mau menutup aurat secara sempurna, mengatur kewajiban bekerja bagi laki-laki dan ibu sebagai al-umm wa robatul bait. Potret keluarga yang seperti ini lah yang bisa menjadi benteng penjagaan dari pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Namun demikian, penjagaan keluarga tidaklah cukup jika tidak didukung oleh masyarakat yang islami.

Masyarakat Islam terwujud jika pemikiran, perasaan dan peraturan yang ada di masyarakat adalah islam. Hal ini lah yang akan menjadi kontrol terhadap kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat sekuler senantiasa menyerahkan permasalahan kepada HAM, sehingga mereka seolah cuek dengan kondisi kerusakan yang ada termasuk adanya pelecehan seks ataupun seks bebas. Namun masyarakat yang Islami akan senantiasa mengingatkan untuk taat kepada aturan Allah termasuk menghindarkan diri dari perbuatan keji yakni perzina-an, baik suka sama suka atau karena paksaan.

Penjagaan yang tuntas adalah penerapan syariat oleh negara, dimana pembuatan undang undang harus bersumber dari syariat Allah, apapun hukum yang sudah Allah tetapkan akan diterapkan bagi seluruh warga negara. Termasuk masalah kejahatan seksual, negara lah yang akan menghukum adanya tindakan kriminal di tengah masyarakat. Penerapan hudud oleh negara, misal penerapan rajam ataupun hukum cambuk untuk pezina akan memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat ataupun pezina itu sendiri. Bagi pezina, hudud yang diberlakukan oleh negara akan menjadi penghapus dosa zina nya sehingga tidak akan lagi dihukum oleh Allah SWT di akhirat.

Sedang bagi masyarakat adanya hudud ini akan memberikan pelajaran yang nyata sehingga masyarakat akan benar-benar berusaha menghindari tindak kriminal zina ini. Bagi seseorang yang mendapatkan pelecehan seksual karena terpaksa maka negara akan menjamin kehidupannya secara nyata, karena dia adalah korban yang harus dimuliakan. Sedangkan perilaku pelecahan tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat setimpal, tidak seperti saat ini yang justru mereka bisa dengan mudah membebaskan diri terlebih maraknya politik uang dalam hukum kita saat ini.

Negara juga menerapkan sistem pendidikan dan pergaulan sesuai dengan Islam. Menjamin informasi bersih dari pornografi dan pornoaksi. Menjamin pengaturan ekonomi untuk masyarakat, serta menjamin kewajiban suami sebagai kepala keluarga bisa terpenuhi dengan menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka.

Inilah solusi tuntas kekerasan seksual. Maka sampai kapan lagi kita mau diatur dengan hukum buatan manusia ini yang nyata kerusakan nya? Maka Mari kita kembali kepada aturan Islam secara kaffah. Insya Allah kehidupan ini akan berkah.

Jadi Langkah kongkrit yang perlu kita lakukan adalah menyadarkan umat bahwa mereka wajib menolak RUU tersebut. Kemudian membuat draft baru yang sesuai dengan Sistem Pergaulan Islam, Nidzamul Ijtima’i fil Islam. dan yang lebih urgen lagi adalah mengajak seluruh ummat untuk mengganti sistem menjadi negara yang menerapkan sistem Islam untuk menciptakan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. (mz/ad-sb)

Check Also

Tingkatkan Sektor Pendidikan, PMP2L Dapat Bantuan CSR Bank Kalsel

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Perkumpulan Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Lingkungan (PMP2L) yang juga mengelola kursus gratis …