Aparatur Kelurahan dan Desa Peran Penting Cegah Masuknya Paham Radikalisme

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) Kalimantan Selatan sebagai lembaga ujung tombak untuk menangkal segala radikalisme, memperkuat peran dan sinergitas dengan aparatur kelurahan dan desa untuk menangkal masuknya informasi hoax dan paham radikalisme.

“Kita memberikan bekal tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan aparat di kelurahan, ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, supaya ini bisa dibangun upaya bersama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, informasi hoax bisa dijelaskan mereka, sehingga ini tidak berkembang, tidak masifkan, terutama kita menumbuhkan respon dari aparat, terhadap laporan masyarakat terkait yang mencurigakan, pendatang baru yang menyewa rumah, kemudian ada narasi-narasi yang radikal, menyalahkan yang lainnya, menyalahkan pemerintah, menjadi kewaspadaan bersama, aparat punya persepsi bahwa ini hoax, mengarah ke radikal, bernuansa teror,” ungkap Drs Fathurrahman, M.Med.Kom, Kabid Media Massa, Hukum dan Humas FKPT Kalsel, pada kegiatan Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (24/10/2019).

Fathurrahman menambahkan, “Ciri khusus mereka menyampaikan sesuatu, narasi berupa hasutan, dari segi pakaian mereka menyesuaikan perkembangan zaman, tidak ada ciri khusus (berjenggot, dan lain sebagainya), diliat dari stantmen mereka menyalahkan yang lain (itu kafir), menghasut pemerintahan, gelar pengajian tertutup (eksklusif), kita jangan sampat dikejutkan ada aksi-aksi tertentu, semua ini menjadi kewaspadaan bersama, peran Lurah, Ketua RT, terus berkomunikasi, Lurah menjadi jembatan informasi ke Camat, Bhabinsa, Babinkamtibmas, bisa langsung ke Polsek, fokus dari kegiatan ini aparatur di Kelurahan, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dari pelayanan mengetahui segala informasi yang berkembang,” tambahnya.

Dikesempatan Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deredikalisasi BNPT Pusat, Hendri P Lubis, menyampaikan, “Ada tiga hal pokok yang selalu dikatakan Presiden Jokowi terkait ancaman bagi Indonesia, pertama korupsi, narkoba, dan intoleransi,” katanya.

Menurutnya, ancaman intoleransi jika terus dibiarkan akan meningkat menjadi paham radikalisme yang memicu tumbuhnya benih-benih tindak teroris.

“Aparatur kelurahan dan desa memiliki peran penting yang strategis untuk mencegah terjadinya hal tersebut,” bebernya.

Hendri kembali menjelaskan, aparatur kelurahan, desa, maupun Bhabinkamtibnas merupakan ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di lapangan, oleh karenanya peran dan sinergitas perlu ditingkatkan lagi.

“Merekalah yang paling tahu pertama kali jika ada orang asing atau calon teroris yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Heriansyah, mewakili Gubernu Kalsel, menegaskan bahwa tindakan terorisme merupakan musuh yang harus dilawan bersama.

Dikatakannya, terorisme juga sudah merobek ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sudah menjadi kultur budaya nenek moyang bangsa Indonesia.

“Dengan memanfaatkan pandangan dan pola pikir masyarakat Indonesia melalui media, telah banyak kelompok terorisme yang menyebarkan propaganda mereka di dunia maya yang menyasar generasi muda,” katanya.

Hal lain yang patut diwaspadai dari tindakan terorisme, lanjutnya, adalah pengaruhnya yang dapat menginspirasi siapapun untuk melakukan kekerasan dan aksi teror diamanpun mereka berada.

“Ingat, terorisme adalah musuh kita bersama, perlu kebersamaan untuk mengatasinya, semangat memerangi teroris bukan hanya tertuju kepada generasi muda tetapi kepada semua elemen masyarakat dengan menyatukan tekad melawan paham radikal dalam bentuk apapun,” pungkas Heriansyah. (ad-sb)

Check Also

Bupati Barut Hadiri Pernikahan Ketua Muhammadiyah Kalteng

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Bupati Kabupaten Barito Utara (Barut) H Nadalsyah Sabtu (14/12/2029) menghadiri pernikahan …

error: Off