BI Kalsel Gelar Sosialisasi Komunikasi Kebijakan Sistem Pembayaran

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia  yang dilaksanakan pada Kamis 24 Oktober 2019 bertempat di
Hotel Golden Tulip, Banjarmasin. Sebagai langkah nyata  Bank Indonesia dalam memperkenalkan Quick Response
Code Indonesia Standard (QRIS) yang sebelumnya telah di luncurkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74.

Perkembangan transaksi Sistem Pembayaran pada  Triwulan II 2019 kelancaran Sistem Pembayaran terjaga,
baik tunai maupun nontunai. Adapun Uang Tunai Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 1,4% (yoy), sementara
pembayaran nontunai menggunakan ATM-Debit, Kartu  Kredit, dan Uang Elektronik (UE) tumbuh 10,5%,
didominasi oleh instrumen ATM-Debit dengan pangsa 97,0%. Transaksi UE terus mengalami pelonjakan dengan
pertumbuhan 241,2% (yoy), mengindikasikan preferensi  masyarakat terhadap uang digital yang terus menguat.

Di sisi kebijakan, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk secara aktif mendukung transformasi  ekonomi keuangan digital. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Transformasi digital telah menjadi opsi kebijakan informasi  struktural bagi otoritas kebijakan ekonomi di seluruh dunia  untuk meningkatkan efisiensi dan melayani pelanggan dengan lebih baik di era digital. Hari ini kita dapat melihat
kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari milyaran koneksi  online sehari-hari antar orang, proses bisnis, perangkat,
dan data.

Ekonomi digital telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan; bagaimana perusahaan berinteraksi;
dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang. Ekonomi digital telah berdampak  pada setidaknya empat bidang utama, yaitu (i) ekonomi riil,
(ii) stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan, (iii)  operasi bank sentral, dan (iv) transaksi lintas batas.

Merespon perkembangan ekonomi digital tersebut, pada  tahun 2019 ini Bank Indonesia telah merumuskan
rancangan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025  yang salah satunya adalah mendukung proses integrasi
ekonomi dan keuangan digital nasional.

Visi SPI 2025 juga mendukung digitalisasi perbankan,  menjamin interlink antara Fintech dengan Perbankan,  menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha
yang sehat dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara.

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)  merupakan standar QR Code Pembayaran untuk Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS ini diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayuaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri Sistem Pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien.

Dengan satu QR Code penyedia barang dan jasa (merchant) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari  berbagai penerbit. (Sebagai contoh: RM Padang Cinto Raso di Banjarmasin yang memiliki 3 (tiga) QR Code dari Gopay,  OVO, LinkAja. Namun demikian dengan adanya QRIS, RM Padang Cinto Raso tersebut tidak perlu men-display banyak
QR, cukup 1 QRIS aja yang sudah dapat digunakan berbagai platform pembayaran.

Sebagai tahap awal Bank Indonesia telah melakukan launching QRIS (QR code Indonesia Standard) pada 17 Agustus 2019 lalu. Standarisasi QR Code pembayaran Indonesia merupakan bagian inisiatif implementasi Visi
Sistem Pembayaran Indonesia 2025 untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Dengan QRIS
yang UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung), kita mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, memajukan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia
Maju. Strategi Komunikasi Kebijakan SP

Bank Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan di bidang Sistem Pembayaran dan terdapat kebijakan ke
depan yang akan dibuat dengan adanya SPI 2025. Semua kebijakan tersebut perlu untuk dipahami oleh semua stakeholders baik di internal Bank Indonesia maupun
eksternal, industri SP dan semua kalangan masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai kebijakan di bidang SP
akan mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuannya.

Mendukung hal tersebut, sebagai salah satu pilar dari kebijakan SP, Bank Indonesia telah menyusun Strategi
Komunikasi SP sebagai acuan dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan SP kepada stakeholders untuk mengedukasi dan mengomunikasikan kebijakan SP agar stakeholders memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi di bidang SP-PUR Ekspektasi dari pelaksanaan sosialisasi

Dalam rangka mendukung inklusi keuangan, di tingkat daerah Bank Indonesia juga mendorong terlaksananya program elektronifikasi transaksi keuangan (pembayaran
dan penerimaan) Pemda di seluruh Indonesia.

Dengan adanya elektronifikasi transaksi keuangan Pemda maka akan melahirkan: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perbaikan Tata Kelola Keuangan Pemda, Peningkatan Akses Keuangan, serta Penguatan Kontrol
Keuangan.

Isu elektronifikasi di Pemda sangat penting sebagai strategi Pemda untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi setelah peralihan sumber daya alam menjadi sumber daya baru yang terbarukan. Hal ini penting mengingat populasi yang terbatas di Kalimantan Selatan (4.5 juta jiwa) dengan luas
wilayah yang cukup besar maka strategi non tunai akan menguntungkan semua pihak. Hal ini memudahkan bagi
UMKM yang tersebar bisa bertransaski dengan pembeli secara non tunai.

Dalam sektor Pariwisata, banyak hal yang dapat dikembangkan, antara lain: Wisata Religi, Kuliner, Fashion,
dan Produk Kreatif. Semua hal tersebut memiliki potensi berkembang dengan menggunakan non tunai, wisatawan
tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak, cukup dengan non tunai dapat membeli wadai (kue), hingga membeli cenderamata intan permata.

Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Pemda di Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil melakukan implementasi elektronifikasi
transaksi pembayarannya melalui implementasi SP2D Online. Untuk itu, kami memberikan apresiasi kepada Pemda

Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab.
Tabalong, Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, dan Kab. Balangan sebagai Pemda Kab/Kota yang telah melakukan
implementasi SP2D Online. Untuk Kabupaten/Kota lainnya yang belum melakukan implementasi kami dorong agar sekiranya dapat mengimplementasikan elektronifikasi
transaksi pembayarannya dalam rangka penerapan tata kelola yang baik.

Selanjutnya, untuk mendorong inklusifitas penggunaan QRIS di daerah, Bank Indonesia bersama-sama dengan
pihak terkait telah berupaya memfasilitasi onboarding QRIS di Kalimantan Selatan. Dapat kami informasikan bahwa kami telah menginisiasi penggunaan QRIS di beberapa titik strategis di Banjarmasin seperti: Kapal Wisata Pasar Terapung (yang juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi), Masjid Sabilal (untuk pembayaran infaq dan zakat), UMKM Binaan Bank Indonesia termasuk Koperasi Pegawai Bank Indonesia, serta pedangang di pasar tradisional.

Dengan hadirnya QRIS di Kalimantan Selatan, maka alternatif pilihan masyarakat dalam menggunakan
instrumen pembayaran non tunai akan bertambah serta masyarakat dan merchant akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan praktis dalam bertranksaksi. Hal tersebut
sejalan dengan visi Bank Indonesia dalam gerakan less cash society, mengingat masih cukup tingginya
penggunan uang tunai di Kalimantan Selatan, khususnya transaksi ritel.

Pada kesempatan yang baik ini, akan diadakan juga onboarding QRIS yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi QRIS oleh berbagai pihak untuk

melaksanakan transaksi pembayaran secara digital, seperti pembayaran belanja di toko/pasar, pembayaran
zakat/infaq.

”Diharapkan sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran ini dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan/ketentuan SP dan produk/jasa SP, serta mengkomunikasikan hasil sosialisasi ini di lingkungan kerja Bapak Ibu serta pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perekonomian di Kalimantan Selatan,” ujar Herawanto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalimantan Selatan dalam sambutannya. (bi/ad)

Check Also

2019 Retribusi Perijinan Lebihi Target

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten …