BPN Kapuas Laksanakan Sidang Redistribusi Tanah Objek Landreform

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Badan Partanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, melaksanakan sidang Pertimbangan Landreform (PPL) program redistribusi tanah objek landreform (TOL) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran (TA) 2019.

Sidang di Aula Kantor Disperindagkop Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai Selasa (5/11/2019) dihadiri Pj Sekda Kapuas Andres Nuah mewakili Bupati Kapuas serta OPD.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas, Suraji mengatakan, terkait ini mengacu UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sesuai pasal 19. Artinya negara harus hadir bagi masyarakat untuk kemudian melakukan proses usula sertifikat salah satunya melalui sidang PPL program redistribusi TOL ini.

“UUPA Nomor 5 tahun 1960 pasal 19 jelas mengatakan negara wajib mendaftar tanah, negara harus hadir,”katanya kepada wartawan Kamis (7/11).

Kasi Penataan Pertanahan BPN Kapuas juga Sekretais PPL Sabam Butar Butar menjelaskan, sidang disetujui dan ditindak lanjuti.

Dikatakan, bidang tanah yang disidang meliputi 6 kecamatan, 12 desa yakni Kecamatan Basarang di Desa Naning, Kecamatan Dadahup Desa Kahuripan Permai dan Kahuripan Baru, serta Kecamatan Kapuas Murung yakni Desa Sumber Mulya dan Saka Binjai.

Di Kecamatan Pulau Petak di Desa Narahan dan Narahan Baru, Kecamatan Tamban Catur meliputi Desa Tamban Baru Timur, Tamban Jaya dan Sido Mulyo, terakhir Kecamatan Kapuas Tengah di Desa Masaran dan Kayu Bulan.

“Terget keseluruhanya 3.000 bidang (sertifikat), ada tiga kategori tanah, pertama tanah negara dikuasai masyarakat di Desa Naning, Narahan, Narahan Baru, Tamban Baru Timur, Tamban Jaya dan Sido Mulyo,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kedua tanah negara eks UPT transmigrasi Kahuripan Permai, Narahan Baru, Sumber Mulya dan Saka Binjai.

Ketiga, adalah tanah negara eks kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh badan hukum
(PT Makmur Bersama Asia) menjadi plasma di Desa Masaran dan Kayu Bulan Kecamatan Kapuas Tengah.

“Yang kita sidang hasil indentifikasi, inventarisasi dan hasil pengukuran objek tanah. Semua tidak ada kendala berjalan lancar, hasil sidang akan dijadikan dasar untuk usulan penetapan tanah menjadi objek retribusi TOL,”sebutnya.

Hasil sidang dan penetapan objek retribusi TOL, tambahnya, akan disampaikan kepada Bupati Kapuas untuk ditetapkan subjek penerimanya.

“Setelah itu terbit SK dan sertifikat yang selesai tahun 2019,”terangnya. (ujang/ery-SB).

Check Also

2019 Retribusi Perijinan Lebihi Target

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten …