M Nuh : Intinya Dewan Pers Tidak Menghalangi Orang Untuk Berusaha

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Dewan Pers gelar survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dilaksanakan sejak tahun 2015. Secara bertahap, survey ini dimulai dengan cakupan wilayah sebanyak 24 propinsi. Tahun kedua cakupan survey diperluas menjadi 30 propinsi. Sejak tahun 2017, survey IKP mencakup seluruh Propinsi di
Indonesia. Survey IKP ditujukan untuk melihat perkembangan kemerdekaan di masing-masing propinsi melalui 3 faktor utama, lingkungan fisik politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan
hukum.

Penelitian IKP dilakukan terhadap para informan ahli untuk menilai kemerdekaan pers di masing-masing propinsi. Informan ahli survey IKP berasal dari akademisi, pejabat pemerintah, hakim, jaksa, kepolisian serta masyarakat sipil. Mereka diminta pendapatnya atas sejumlah
indikator kemerdekaan pers di sepanjang tahun 2018 dalam konteks provinsi masing-masing, Kamis (19/12/2019) di Hotel Best Estern, Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk analisa kuantitatif dan deskriptif. Hasil survey IKP diharapkan menjadi masukan bagi seluruh stakeholder baik dari Dewan Pers,
perusahaan pers, wartawan, pemerintah, kalangan akademis maupun penegak hukum, untuk dapat
memberikan kontribusi dalam mendorong dan menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers di
masing-masing propinsi.

Mengenai kemerdekaan pers, marak sebelumnya beredar bahwa Dewan Pers disebutkan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melarang Pemda bekerjasama dengan media yang belum terverifikasi.

Pada kesempatan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nur menyampaikan, “Jadi yang penting semua media mempunyai legalitas, mempunyai alamat jelas di website bagi media siber baik dalam dunia bisnis maupun dunia yang lain karena persoalan tanggung jawab dari legalitas itu tidak hanya urusan kerjasama dengan Pemprov, Pemkab, Pemkot atau lembaga lain tapi kalau anda seandainya ada perusahaan terus nanti dia punya pegawai dan seterusnya terus pemutusan hubungan kerja, ada konflik bagaimana kami bisa membantu, tolong rame-rame ikut mendaftar jadi KK masuk dalam kartu keluarga Dewan Pers,” ungkapnya.

Pendaftaran sekarang sudah pakai online sehingga lebih memudahkan, begitu dia memenuhi persyaratan selanjutnya verifikasi aktual untuk bisa membantu apabila ada konflik permasalahan berurusan dengan polisi, mengenai kerjasama dengan Pemda kami tidak ada wewenang, Intinya Dewan Pers tidak menghalangi orang untuk berusaha, justru malah mendorong usaha didunia media tumbuh dengan baik mengikuti prosedur,” pungkasnya. (ad-sb)

Check Also

Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergitas, Kalsel Putuskan Mata Rantai Covid-19

BANJARMASIN, SB – Bertempat di Rupatama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) berlangsung Penandatanganan kesepakatan …