Sofwat Hadi : Reklame Pilkada Program Pemerintah Bukan Komersial, Keliru Dipungut Pajak

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Bagi pasangan Bakal Calon Pilkada Banjarbaru yang telah memasang reklama iklan politik dikenakan pajak reklama ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru.

Hal ini menjadi pertanyaan mantan anggota DPD Kalsel, Sofwat Hadi dalam poin ke sebelas mengenai peraturan pajak di kota Banjarbaru, bahwa “Reklama adalah benda atau perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,… “.

“Pasang spanduk, baliho itu dalam rangka sukseskan program Pemerintah, bukan kegiatan komersial, jadi keliru kalau mau dipungut pajak,” ungkap Sofwat Hadi, Kamis (9/1/2020).

Komersial diartikan profit oriented (berorientasi adalah keuntungan). Definisi komersial adalah sesuatu hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan.

“Memperebutkan jabatan Walikota itu bukan jabatan komersial,” beber Sofwat Hadi.

BP2RD Banjarbaru merincikan, bahwa untuk reklame paling tinggi pajaknya yakni baliho berukuran 4×6. Yang mana besaran pajaknya mencapai Rp1,6 juta. Sementara yang termurah jenis spanduk ukuran 3×1 dengan nominal Rp 47.250.

“Pilkada itu program pemerintah makanya dibiayai oleh APBN dan APBD. Yang berpartisipasi untuk sukseskan program pemerintah, jadi aneh kalau dipungut pajak. Mestinya diberikan penghargaan,” pungkasnya. (ad-sb)

Check Also

Wabup Sintang Kunjungi Nanga Tebidah

SINTANG, suaraborneo.com – Wakil Bupati Sintang Askiman, didampingi Kepala Bappenda Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi dan …