Penangkapan Philip Jacobson Jurnalis AS Pelanggaran Kebebasan Pers

PALANGKA RAYA, Suara Borneo – Penangkapan dan penahanan oleh pihak Imigrasi Palangka Raya terhadap Philip Jacobson, jurnalis asing asal AS yang bekerja di Mogabay. Com merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Philip dinilai sangat berlebihan dan mencoreng demokrasi di Indonesia.

“Tindakan pihak Imigrasi yang berlebihan ini juga menguatkan
dugaan bahwa penahanan itu adalah refleksi sikap anti kritik dan sensitivitas yang berlebihan atas laporan-laporan investigasi lingkungan yang diterbitkan Philip di Mogabay,”tegas Walhi AMAN, LBH Palangka Raya serta Mogabay Law Office melalui siaran pers bersama yang disampaikan ke media Kamis (23/1/2020).

Ditegaskan, isu sentral diantaranya adalah kerusakan hutan dan lingkungan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain di Indonesia termasuk sorotan konflik lahan konflik lahan antara masyarakat adat dan sejumlah perusahaan

“Jurnalis yang memberitakan isu lingkungan hidup, juga merupakan bagian dari pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kekerasan dan upaya menghalangi kerja-kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap konstitusi,”tandasnya.

Kemudian, Pasal 28F Konstitusi Indonesia melindungi hak setiap
orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Kebebasan pers ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling hakiki seperti yang tercantum dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,”sambungnya.

Oleh karena itulah, kewajiban Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan pers juga diatur di pasal 19 Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan Politik dan Indonesia yang seharusnya tunduk pada kovenan ini baik di level nasional maupun internasional.

Untuk itu, kami mendesak keras agar Kantor Imigrasi Palangka Raya segera melepaskan dan membebaskan Philip Jacobson.

“Presiden Jokowi memastikan tidak ada upaya kriminalisasi jurnalis dan pers, dan memastikan keterbukaan informasi serta akses jurnalis asing untuk meliput di Indonesia,”pungkasnya. (ujang/ery-SB).

Check Also

Plt Sekda Kapuas : Pilkada, ASN Kedepankan Netralitas

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan …