Kebebasan Philip Myrer Jacobson, Buah Solidaritas Pers

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Terhitung sejak Kamis petang, 30 Januari 2020, Philip Myrer Jacobson tidak lagi menyandang status tersangka, jurnalis Mogabay.Com kini telah bebas.

Ia ditahan oleh pihak Imigrasi Palangka Raya dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal sesuai yang diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasca di terbitkannya surat penghentikan penyidikan perkara oleh pihak Imigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

“Jumat pagi, 31 Januari 2020, Philip bisa kembali ke negara asalnya Amerika Serikat setelah hampir ± 45 hari sejak tanggal 17 Desember 2019 di mana Paspor dan Visanya di tahan oleh pihak Imigrasi. Kini Philip bisa berkumpul dengan keluarganya di negara asalnya dan benar-benar menghirup udara bebas,”kata pendamping Philip dari YLBHI-LBH Palangka Raya, Aryo Nugroho Waluyo, SH melalui pers release yang diaampaikan ke media, Jumat (31/1/2020).

Didampingi, Parlin Bayu Hutabarat SH, MH serta Pakpahan Hutabarat Law Office ia mengatakan,
kebebasan Philip tidak lepas dari dukungan dari semua orang, baik yang berasal dari Indonesia hingga mancanegara yang peduli pada kasus Philip, khususnya bersangkutan dengan kebebasan Pers.

“Kepulangan Philip menambah keyakinan kita bersama bahwa seorang Jurnalis bukanlah penjahat. Seorang jurnalis adalah mata bagi mereka yang tidak melihat, sebagai telinga kepada mereka yang tidak mendengar dan menjadi suara bagi mereka yang bisu untuk sebuah kebenaran dan keadilan,”tegasnya.

Dikemukakan, dengan di pulangkannya Philip ke negara asalnya kami selaku yang mendampingi kasusnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dan Philip.

“Sudah semestinya Philip bebas, karena memang Philip selaku seorang Jurnalis bukanlah penjahat. Namun solidaritas untuk kebebasan Pers tidaklah berhenti dan seharusnya semakin kuat demi sebuah kebenaran dan keadilan bagi rakyat,”imbuhnya.

Lebih jauh ditegaskan, bahwa kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

“Sehingga, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Konsideran Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Insan Pers bukan kriminal,”pungkasnya. (ujang/ery-SB).

Check Also

Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergitas, Kalsel Putuskan Mata Rantai Covid-19

BANJARMASIN, SB – Bertempat di Rupatama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) berlangsung Penandatanganan kesepakatan …