Tuduhan Penipuan dan Penggelapan Uang Rp 1 Miliar Tak Terbukti, Ansharuddin Menang Banding Gugatan di PN Banjarmasin

PARINGIN, SuaraBorneo – H Ansharuddin menangkan perkara perdata Nomor 07/ Pdt.G./2019/PN.Prn di Pengadilan Negeri Paringin pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Sebelumnya, Ansharuddin, dituduh melakukan penipuan dan penggelapan sebesar Rp. 1 Miliar yang dituduhkan oleh Dwi Putra Husnie dan dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Kalsel hingga sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Atas tuduhan tersebut, kubu Ansharuddin, kemudian melayangkan gugatan perdata terhadap Dwi Putra Husnie dan dua saksi tergugat, yakni Mukhlisin dan Rusian, dimana sidang perdana gugatan perdata ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balangan, Senin (28/10/2019) lalu.

Dari gugatan yang dilayangkan pihak Ansharuddin, yang didampingi Kantor Kuasa Hukum Borneo Law Firm, Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. melalui gugatan dengan Nomor Perkara 4/PDT/2020/PT BJM dengan para pihak penggugat (Drs. H. Ansharuddin, M.SI ) melawan tergugat I (Dwi Putra Husnie) tergugat II (Mukhlisin) tergugat III (Rusian) dan ketiga tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Diungkapkan Mauliddin, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya terkait tuduhan mengenai penipuan dan penggelapan yang dituduhkan terhadap H Ansharuddin yang dilaporkan oleh Dwi Putra Husnie dan kawanan.

“Dari gugatan kasus perdata yang kita menangkan ini, kita bisa membuktikan beberapa fakta kebenaran dari tuduhan terhadap H Ansharuddin ini,” ujar Mauliddin saat dikomfirmasi, tadi siang, Senin 16 Maret 2020.

Kemudian kata dia, pada perkara perdata tersebut, gugatan yang diajukan pada pokoknya adalah mempermasalahkan Dwi Putra Husnie yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, menurut versi Dwi Putra Husnie dan kawan-kawan, H Ansharuddin juga dituduh telah berhutang sebesar Rp. 1 Miliar dan bertransaksi secara tunai pada tanggal 2 April 2018 jam 11.00 Wita, di Hotel Ratta In Banjarmasin dan kwitansi tanggal 2 April 2018 di Banjarmasin yang diduga palsu.

Padahal faktanya, pada tanggal dan waktu yang disebutkan Dwi Putra Husnie, H Ansharuddin berda di Balangan sedang melakukan kegiatan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Balangan.

Sedangkan kwitansi tersebut tidak pernah ditandatangani oleh H Ansahruddin lalu kemudian Dwi Putra Husnie juga mengaitkan dengan cek kosong yang padahal cek kosong tersebut diserahkan karena diminta oleh Dwi Putra Husni sendiri karena ia mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena sebagai pelunasan hutang seperti yang dituduhkan .

Akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, gugatan Ansharuddin di kabulkan dan Dwi Putra Husnie, Mukhlisin dan Rusian dinyatakan telah melawan hukum.

“Berdasarkan putusan perdata tersebut setidaknya dapat memberikan penerangan dibalik simpang siurnya tuduhan terhadap klien kami H Ansharuddin dan hasil ini merupakan hasil keadilan bagi pihak yang sejatinya patut mendapat keadilan,”Ucapnya.

Smentara itu, H Ansharuddin saat dikinfirmasi Wartawan, menyatakan merasa sedikit lega mendengar putusan Pengadilan yang memenangkan gugatan perdata, dimana selama nerjalan kasus ini cukup membuat simpang siur.

“Saya serahkan semuanya pada putusan hukum, dari hasil ini setidaknya ada sedikit menguak kebenaran yang mana benar dan yang mana yang salah.” Tutur Ansharuddin tadi siang.(Mr)

Check Also

Dampak Covid-19, Anggaran Peningkatan Jalan Status Provinsi di Sanggau Terpangkas

SANGGAU, SB – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar yang dipimpin H Subhan Nur menemui …