Angggota DPRD Kalsel Dilaporkan ke BK dan Dittipidum Mabes Polri

BANJARMASIN, Suaraborneo.com -Menindaklanjuti LSM Kalsel pada tanggal 22 Juli 2019, telah menggelar unjuk rasa dan menyerahkan data di Gedung DPRD Provinsi Kalsel tentang dugaan penggunaan Ijasah palsu atas nama H.Rusli S.AP. MM Caleg DPRD Kalsel Dapil 2, yang terpilih pada Pemilu 2019. Tidak hanya dugaan ijasah palsu, juga membuat surat palsu berupa Surat Keterangan dari Kelurahan untuk membuat SKCK di Kepolisian Polres Banjar.

“Padahal H Rusli pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ilegal loging. Hal inilah saya laporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi kalsel. Juga dilaporkan ke Dittipidum Mabes Polri dan saat ini telah memasuki Tahabp Penyedikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/480/III/2020, jelas H.Subhan Saputera seraya memperlihatkan surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, dan laporan yang ditujukan pada ketua BK, dan tanda terima dari stap Sekwan DPRD Kalsel, Rabu (1/3/2020)

“Dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap bakal Calon yang pernah terpidana atau mantan narapidana yang di ancam 5 tahun atau lebih akan memenuhi syarat sebagai caleg apabila terbuka dan jujur mengakui pernah terpidana dan diumumkan pada media masa, sebagaimana diatur ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g,” lanjut H Subhan.

Dugaan keabsahan ijasah digunakan H Rusli, S.AP MM dalam pemenuhan syarat mengikuti Pemilu Legislatif, juga dilaporkan Puar Junaidi sesama Caleg dari partai yang sama ke Polda Kalsel, jelasnya.

H Subhan melaporkan ke BK DPRD Kalsel mempunyai fakta hukum, bahwa H Muhammad Rusli Bin Syahdan pernah sebagai terpidana atas kasus ilegal loging (tindak pidana dalam UU Kehutanan melanggar pasal 78 ayat (5 ) jo pasal 50 ayat (3) hurup f UU No.41 tahun 1999) ancaman hukuman 15 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan PN Martapura Nomor 348/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 19 Maret 2008 yang dikuatkan atas ditolaknya Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan MA No.67 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 14 September 2019.

Dikuatkan lagi, tambah H Subhan, bahwa H Rusli pernah menjalani pidana di LP Anak kelas IIA Martapura sebagaimana Surat dari Kepala LP Khusus kelas I Martapura.

Diharapkan agar kasus ini mendapat tanggapan yang serius, sebagaimana dalam perundangan berlaku, dan turut menjaga harkat martabat Lembaga DPRD yang terhormat,” pungkasnya. (hrs-bjb)

Check Also

Bupati, Trend Kasus Covid-19 Kapuas Menurun

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Bupati Kapuas Ir Ben Brahim.S Bahat MM MT menyatakan, trend kasus …