RUU Masyarakat Adat, Ary Egahni Perjuangkan Peladang

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Sehubungan dengan Fraksi Partai NasDem sebagai pengusul Rancangan Undang – Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat maka, Fraksi Partai NasDem mengadakan Rapat Poksi Baleg DPR-RI, Rabu 22 April 2020 Pukul 09.00 WIB yang mana membahas tentang Rapat Audiensi dari PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Harmonisasi RUU mengenai Masyarakat Hukum Adat.

Ary Egahni Ben Bahat, S.H., yang merupakan Anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Dapil Kalimantan Tengah dan juga merupakan Anggota Badan Legislasi, dalam kesempatan tersebut menyuarakan dan memperjuangkan Hak Peladang melalui Rapat secara Virtual yang diselenggarakan ditengah Pandemi Virus COVID-19 untuk membahas Rancangan Undang – Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat.

Ary Egahni Ben Bahat menggungkapkan bahwa keseluruhan pulau Kalimantan atau kaukus Kalimantan mempunyai Peladang Tradisional yang membuka lahan pertanian mereka dengan cara membakar, akan tetapi sekarang para peladang tersebut mendapat perlakuan kriminalisasi dengan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Karena memang, belum ada undang-undang yg mengatur hal ini.

Menurutnya, para peladang yang membuka lahan dengan cara membakar adalah suatu kearifan lokal yang dilakukan secara turun temurun dan bahkan sebelum NKRI terbentuk dan itu bukan merupakan penyebab terjadinya Karhutla di Kalimantan.

Anggota DPR-RI Komisi III tersebut juga mengungkapkan keprihatinannya akibat ditangkapnya para peladang yang membuka lahan dengan membakar untuk pertanian mereka yang mana tujuannya hanya untuk menyambung hidup. Hal tersebut juga diungkapkan dalam RDPU Komisi III bersama Kapolri.

Oleh karena itu, melalui RUU Masyarakat hukum adat ini akan diperjuangkan bagi peladang tradisional sehingga mendapat perlindungan hukum dan ada hukum positif yang menjadi payung hukum bagi kelangsungan hidup kearifan lokal yang ada. Sehingga, mereka tidak termarginalisasi dan terkriminalisasi. Yang terpenting adalah bagaimana membenahi peraturan legislasi dan perundang-undangan melalui RUU Masyarakat hukum adat.

“Mari bersama-sama untuk menggelorakan agar hal ini dapat terwujud, saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan masyarakat Pulau Kalimantan untuk RUU Masyarakat Hukum Adat dapat di eksekusi menjadi UU Masyarakat Hukum Adat” kata Ary Egahni Ben Bahat setelah mengikuti rapat virtual tersebut.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengapresiasi inisiatif DPR-RI Fraksi NasDem selaku pengusul RUU tersebut yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

“Kami mengapresiasi inisiatif DPR-RI yang telah mengusulkan RUU Masyarakat Adat untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih atas keterbukaan Panja RUU Masyarakat Adat dalam proses pembahasan harmonisasi RUU Masyarakat Adat yang dilaksanakan secara virtual,”ungkap AMAN.(hmskmf/ujang/ery-SB).

Check Also

Bupati, Trend Kasus Covid-19 Kapuas Menurun

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Bupati Kapuas Ir Ben Brahim.S Bahat MM MT menyatakan, trend kasus …