Imbas covid-19, Pusat Tunda Transfer DAK Pembangunan Fisik ke Bengkayang

BENGKAYANG, suaraborneo.com – Wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan berbagai daerah termasuk di kabupaten Bengkayang saat ini berdampak bagi semua lini sektor .terutama unt program pembagunan fisik.

Ketua DPRD kabupaten Bengkayang Fransiskus, sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pemerintah kabupaten Bengkayang tahun 2020 tidak di transfer, dampak dari Covid-19.

Selain itu beberapa program dari pemerintah daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD tahun 2020 ini pun terpaksa ditunda pelaksanaannya.

“Memang ini dilematis yang kita hadapi, karena memang tahun ini kita menghadapi wabah yang tidak diduga. Sehingga beberapa program terpaksa ditunda,” ucap Fransiskus, Jumat (8/5).

Menurut ,Frans sejumlah program yang sudah disetujui, dan diajukan oleh Bupati yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah di anggarkan oleh pusat, karena berhubungan dengan adanya pandemi Covid-19, dana tersebut tidak jadi di transfer ke daerah.

“Hanya yang ditransfer itu DAK pendidikan dan DAK kesehatan. Itu pun diluar daripada gedung olahraga dan gedung kantor yang pemanfaatannya tidak terlalu urgen dulu,” ujar Fran.

Selain DAK Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai laporan Bupati juga terjadi pemangkasan 13,6 persen.

“Ini juga menjadi salah satu kendala kita di daerah dalam rangka menyelenggarakan program-program pemerintah. Sekarang kita diminta lagi rasionalisasi kegiatan 35 persen sampai 50 persen. Semua yang bersifat belanja barang, jasa dan modal , dan perjalanan dinas kita pangkas semua. Semua ini juga dalam menangani Covid-19,” jelas Fransiskus.

Memang kata Ia, semua program terfokus ke penanganan Covid-19. Ia berharap dan berdoa agar pandemi ini cepat berlalu di tanah air.

Ia yakin Mei-Juni pandemi sudah lewat, sehingga dapat melakukan kegiatan lain, dan anggaran yang sudah di sisihkan tidak digunakan.

“Jika ini berlanjut terus kita tentu akan mencari langkah-langkah tertentu. Dan saya yakin pasti ada pemangkas-pemangkasan lagi. Jika begitu di daerah bisa stagnan, bersyukur kalau gaji bisa diberi kalau tidak?. Tapi kita berdoa dan yakin pada Tuhan ini akan berlalu,” harap Fransiskus.

Selain dari pada DAK dan DAU, kegiatan penting DPRD lainnya juga ikut tertunda. Kata Frans seharusnya akan dilakukan pada bulan-bulan ini sesuai dengan mandatori.

Meskipun mandatori karena ada edaran menteri dan Gubernur terkait dengan larangan mengumpulkan orang banyak seperti reses.

“Karena tidak boleh ngumpulkan orang banyak, kegiatan kita tunda dulu sampai situasi aman. Saya juga sudah menyurati BPK bagaimana pelaksanaan reses dilakukan secara door to door untuk menampung aspirasi masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan kita juga diberikan sanksi, artinya kita tidak boleh mengikuti kegiatan reses selama masa persidangan pertama , kedua dan ketiga. Itu apabila tidak dilakukan, sehingga serba dilema,” ungkap Fransiskus.

Terkait dengan hal tersebut kata Fran, sebagai pimpinan ia telah menyurati BPK langkah apa yang akan diambil.

“Jika ada balasan dari BPK itu akan menjadi dasar kita, jika pun balasannya tidak boleh tahun ini mungkin tahun depan kita lakukan. Dan apabila boleh dilakukan door to door untuk mencari aspirasi masyarakat tetap kita lakukan,” tambah Fran.

Kegiatan lain seperti penyusunan Raperda juga terpaksa ditunda. Padahal jika dibilang itu sangat urgen.

“Perda-perda kan urgen. Tapi kondisi seperti ini mau tak mau kita tunda, sebagian¬†“tutup fransikus (sr)

Check Also

Ditta : Food Estate Pemerintah Beri Kejelasan Masyarakat

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pengacara yang juga pemerhati lingkungan dari Yayasan Pusaka Bentala tergabung dalam …