PN Kotabaru Gelar Sidang Perdana Diananta! Cak Kis: Tuntaskan Juga Dugaan Konflik Agrarianya

KOTABARU, SuaraBorneo.com – Sidang perdana kasus yang menimpa jurnalis Diananta Putera Sumedi alias Nanta digelar Senin 8/6 mulai pukul 12.30 WITA di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Sidang berlangsung secara daring atau online untuk mematuhi protokol pencegahan wabah COVID-19, di mana Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Pengacara berada di PN, sementara terdakwa Nanta di ruang tahanan Polres Kotabaru.

“Di Polres Bung Nanta juga didampingi rekan pengacara lainnya,” kata Ketua Tim Pengacara Nanta, Bujino A Salan sebelum sidang.

Setelah memastikan kesehatan dan identitas Nanta, Majelis Hakim yang dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa SH MH dengan anggota Masmur Kaban SH dan Yunus Tahan D Sipahutar SH mempersilakan Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru membacakan dakwaan yang segera dilakukan Jaksa Muda Erlia Hendrasta.

Jaksa mendakwa berita yang sudah ditulis Nanta di laman kumparan/banjarhits yang berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel, yang termuat di dalam kink URL https://kumparan.com/banjarhits/tanah-dirampas-jhonlin-dayak-mengadu-ke-polda-kalsel-1sDL0bxLvva telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Sebelumnya, JPU juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya.

“Sebab mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Baru. Ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP,” kata Jaksa Erlia.

Di Polres Kotabaru, Diananta menyimak dakwaan pada dirinya dengan memakai rompi tahanan. Ia ditemani Penasihat Hukum Hafiedz Halim. Ada juga istrinya Wahyu Widianingsih yang jauh-jauh datang dari Banyuwangi khusus untuk mendampingi suaminya itu.

Dalam kesempatan itu juga Penasihat Hukum Bujino A Salan yang hadir langsung di PN Kotabaru meminta kemudahan akses untuk menjenguk Nanta di Polres Kotabaru.
Hakim Meir Elisabeth Randa menunda sidang hingga 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum Diananta.

Meskipun persidangan digelar secara daring (online), puluhan jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan melakukan aksi solidaritas menolak kriminalisasi eks Pemimpin Redaksi Banjarhits Diananta Putra Sumedi.

Mereka masing-masing membawa spanduk panjang bertuliskan ‘Stop Kriminalisasi Wartawan, Bebaskan Diananta’, yang dibentangkan dihalaman depan PN Kotabaru yang berlokasi di Jalan Raya Stagen, Pulau Laut Utara. DiBanjarmasin,tepatnya didepan eks Hotel A Banjarmasin. Spanduk dan poster bertuliskan ‘Tuntaskan Konflik Agraria dan Bebaskan Diananta dibentangkan oleh jurnalis dan aktivis lingkungan.

Para jurnalis dan aktivis lingkungan meminta Majelis Hakim PN Kotabaru, untuk membebaskan Nanta dari segala dakwaan dan membebaskannya dari tahanan karena kasusnya sudah selesai di Dewan Pers. Lagipula Nanta dengan beritanya membela dan mempertahankan tanah milik masyarakat adat dari korporasi.

“Diananta membela masyarakat. Jadi dia bukan seorang pelaku kriminal,” kata Iwan Hardi, salah satu jurnalis asal Kotabaru.

Hal Senada juga disampaikan oleh salah seorang jurnalis asal Tanah Bumbu (Tanbu), Nanang Rusmani, yang jauh-jauh datang untuk bersolidaritas untuk Nanta. Menurut dia, kasus yang menimpanya murni sengketa jurnalistik.

“Dan dia menulis apa adanya. Sesuai fakta yang ada. Jadi kami bukan melawan hukum, tapi minta keadilan,” ujar Nanang yang juga ketua Forum Komunikasi Wartawan (FKW) Tanbu ini.

Sementara itu, melalui aksi damai didepan eks Hotel A Banjarmasin. Direktur Eksekutif WALHI Kalsel Kisworo Dwi Cahyono yang didampingi M. Reza Fahlipi dari Kalimantan Peduli mendesak Presiden,Kapolri,Komnas HAM,dan seluruh pihak berwenang agar kiranya mengusut dan menuntaskan dugaan konflik agraria yang menjadi dasar pemberitaan yang dimuat oleh Diananta.

” Dengan hormat, kepada bapak Presiden,Kapolri,Komnas HAM,dan seluruh pihak berwenang agar kiranya mengusut atau menuntaskan konflik agraria di Kalimantan Selatan dan khususnya dugaan konflik agraria yang menjadi dasar pemberitaan yang dimuat oleh Diananta.” tegas Kisworo dihadapan awak media.

KRONOLOGI KASUS
Nanta ditetapkan sebagai tersangka sebab beritanya yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. Konten ini diunggah melalui saluran kumparan/banjarhits.id, pada 9 November 2019 lalu. Banjarhits.id di mana Nanta menjadi pemimpin redaksi adalah mitra Kumparan melalui program 1001 Startup Media.
Pengadu atas nama Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan.
Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggapnya bermuatan sentimen kesukuan.

Pada saat yang sama masalah ini juga telah dibawa ke Dewan Pers. Diananta dan Sukirman datang ke Sekrerariat Dewan Pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2020 lalu guna proses klarifikasi.
Dewan Pers kemudian mengeluarkan lembar Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersiai bahwa redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu. Bukan banjarhits.id yang menjadi mitra kumparan.

Dewan Pers mewajibkan kumparan/banjarhits selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu dan minta maaf. PPR diterbitkan Dewan Pers yang terbit 5 Februari 2020.

Dengan demikian, masalah ini selesai. Hak jawab pengadu sebagai kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan versi pengadu sudah diberikan. Media, yaitu kumparan/banjarhits sudah pula meminta maaf dan menghapus berita yang dipersoalkan.

Namun PPR Dewan Pers ini tidak dianggap. Penyidikan polisi terus berlanjut dengan surat panggilan kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada tanggal 25 Februari 2020, hingga penahanan Nanta pada 4 Mei 2020. Polisi menjeratnya dengan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada 24 Mei penahanan Nanta dipindahkan ke Kotabaru dan dititipkan di Polres Kotabaru hingga persidangan yang digelar hari ini 8 Juni 2020. (Pp)

Check Also

Ciptakan Pilkada Berkualitas, Alexius Ajak Semua Pihak Berpolitik Santun

MELAWI, SUARA BORNEO– Untuk mensukseskan jalannya pilkada kabupaten melawi yang akan di helat 9 desember …