Petisi Bebaskan Diananta Tembus 20.558 Orang

BANJARMASIN, SB – Pemidanaan eks pemred banjarhit.id, Diananta Putra Sumedi kini menjadi sorotan media nasional bahkan media internasional. Uluran bantuan untuk Diananta, jurnalis Kalimantan Selatan yang ditahan polisi karena berita itu pun terus mengalir.

Tak hanya sesama jurnalis, masyarakat dari berbagai komunitas pun turut prihatin dan mengecam kriminalisasi terhadap pers itu.

Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers telah menggalang donasi untuk mencukupi kebutuhan harian istri dan anak Diananta.

Donasi untuk keluarga Diananta telah memenuhi yaitu 20 juta rupiah, dan melalui koordinator Logistik, Ika Ningtyas uang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada istri Diananta, Wahyu Widianingsih.

“Telah kami serahkan seluruhnya kepada keluarga Diananta kemarin (Rabu, 3/6),” ucap Koordinator Logistik, Ika Ningtyas.

Bantuan tersebut diharap dapat memenuhi kebutuhan harian keluarga Diananta, dan bekal Diananta selama di tahanan untuk dua bulan ke depan.
Berdasarkan kesepakatan tim, donasi untuk sementara dihentikan. Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, kini berfokus pada keringanan biaya perjalanan tim kuasa hukum Diananta yang didatangkan dari Banjarmasin.
Diananta telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kotabaru pada 8 Juni kemarin. Sidang yang digelar secara daring (online) dipimpin Meir Elisabeth Batara Randa dengan anggotanya Masmur Kaban dan Yunus Tahan.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Muda Erlia Hendrasta mendakwa jika berita Diananta yang termuat di Banjarhits.id dan kumparan.com dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa juga menegaskan bahwa PN Kotabaru berwenang mengadili perkara ini meskipun tempat kejadian perkara ada di Banjarmasin atau sekitarnya. Sementara Diananta hanya bisa mendengarkan dakwaan di Polres Kotabaru secara online. Sidang kasus Diananta akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni 2020 dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum Diananta.

Masyarakat yang peduli dan ingin ikut bergotong royong dalam penggalangan dana terhadap kasus yang menimpa Diananta ini, dapat memberikan bantuan melalui rekening BNI 086358113 atas nama Ika Ningtyas Unggraini.

“ Sekitar 37,5 Juta Rupiah yang kita butuhkan. Kebutuhannya besar karena jaraknya jauh. Dari Banjarmasin ke Kotabaru memakan waktu 8 jam perjalanan dan perkiraan ada 15 kali persidangan.” imbuhnya

Seluruh transaksi keuangan dilakukan melalui satu pintu yakni Koordinator Logistik. Hal ini untuk memudahkan penyaluran dana dan transparansi ke publik.

Tidak hanya saluran bantuan, bentuk kepedulian juga ditunjukkan melalui petisi online di https://www.change.org/bebaskannanta. Petisi ini dimulai oleh SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network sejak pekan lalu. Hingga saat ini Kamis 11/06/2020 pukul 22:20 wita , 20.558 orang telah ikut berpartisipasi memberikan tanda tangan dukungan terhadap Diananta.

Dukungan terhadap Diananta penting karena tak sedikit jurnalis yang menghadapi kriminalisasi karena berita. Mereka dilaporkan narasumber dengan UU ITE.

SAFEnet, sebuah organisasi kebebasan sipil di Asia Tenggara, mencatat tren pemidanaan jurnalis Indonesia dengan UU ITE meningkat. Sejak 2008 hingga 2018, ada 16 kasus hukum, dalam upaya memidana 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

KRONOLOGI KASUS
Diananta Putera Sumedi ditahan sejak 4 Mei silam oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel sebab beritanya yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada alamat internet kumparan/banjarhits.id pada 9 November 2019 lampau.

Dalam berita tersebut Diananta mengutip pernyataan orang bernama Sukirman yang menyebut dirinya mewakili Masyarakat Adat Kaharingan, bahwa penyerobotan lahan oleh perusahaan tersebut dapat memicuk konflik etnis.

Belakangan, Sukirman membantah pernyataannya yang tertulis dalam berita dan melaporkan Banjarhits.id ke Polda Kalsel.

Pengaduan Sukirman ini diproses polisi. Polisi juga minta Sukirman mengadu ke Dewan Pers selaku yang berwenang menangani sengketa pers.

Alamat internet kumparan/banjarhits.id tempat Nanta mempubliksikan berita tersebut adalah saluran yang didapat Banjarhits dengan bekerja sama dengan kumparan.com melalui Program 1001 Startup Media.

Di sisi lain, meski sedang ditangani Dewan Pers, Polda Kalsel tetap melanjutkan proses penyelidikan. Penyidik memanggil Diananta melalui surat dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan oleh penyidik pada Rabu, 26 September 2019.

Pada 5 Februari 2020, Dewan Pers memutuskan redaksi kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat itu, bukan banjarhits.id selaku mitra Kumparan.

Dewan Pers kemudian merekomendasikan agar Banjarhits.id selaku teradu melayani hak jawab dari pengadu dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.
Rekomendasi itu diteken melalui lembar pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers.

Masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak kumparan menghapus berita yang dipermasalahkan dan banjarhits.id sudah memuat hak jawab dari teradu.

Kendati demikian, proses hukum di Polda Kalsel masih berlanjut hingga dilakukan penahanan terhadap Diananta Putra Sumedi di Rutan Polda Kalsel mulai 4 Mei 2020. (*/Pp)

Check Also

Gereja Kristus Tersalib stasi Selalong 1 Diresmikan Uskup Sanggau

SEKADAU, suaraborneo.com – Gereja Kristus Tersalib Stasi Selalong I Stasi Paroki Sekadau keuskupan Sanggau diresmikan …