Pelajaran, Ketika Profesionalisme Media Siber Diuji Meliput Masalah Publik

JAKARTA, SuaraBorneo – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyatakan, penyampaian informasi secara akurat dan benar oleh media khususnya media siber.

Diakui semuanya bekerja berdasarkan pertimbangan kecepatan penyampaian informasi, tetapi tentunya taat Kode Etik Jurnalistik.

Pernyataan ini menyikapi, terkait kesalahan pemberitaan berdasar putusan PTUN nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020 menyusul pengaduan masyarakat tentang kesalahan pemberitaan media siber (online) Presiden dan Kemkominfo memperlambat memutus akses internet ketika terjadi kerusuhan di Papua tahun 2019.

Menurut dia, Dewan Pers tanggal 10 dan 12 Juni 2020 telah mengundang 33 media siber. “Dampaknya karena pemberitaan yang tidak akurat sesuai akurasi data sehingga terjadi informasi yang tidak akurat tanpa proses konfirmasi. Putusan PTUN tidak memerintahkan Presiden dan Kemenkominfo meminta maaf namun media yang meminta maaf kepada masyarakat,”imbuhnya.

Dewan Pers lanjut Muhammad Nuh, seperti seruan nomor 01/Seruan-DP/VI tentang profesionalisme media dalam meliput masalah publik tanggal 12 Juni 2020 mengapresiasi langkah permintaan maaf beberapa media siber.

Namun, imbuhnya, Dewan Pers mengingatkan berdasar ketentuan dalam pasal 4 b Peraturan Dewan Pers nomor 2/Peraturan-DP/IIII/2019 tentang pedoman media siber ralat koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat.

Dia menambahkan, kasus dalam pemberitaan putusan PTUN ini merupakan pelajaran berharga bagi segenap insan pers Indonesia.

“Bahwa akurasi data konfirmasi sumber kunci dan uji kebenaran adalah prinsip fundamental yang harus senantiasa mendasari kerja-kerja jurnalistik untuk selalu profesional,”pungkasnya. (ujang/ery-SB).

Check Also

Bupati : Dampak Food Estate Pelabuhan Laut Batanjung Bakal Jadi Objek Strategis

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT menyatakan keberadaan …