Alasan Jaksa Jerat Eks Pemred Banjarhits.id Dengan Undang-undang ITE

KOTABARU, SuaraBorneo – Proses hukum terhadap eks Pemred Banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi yang dipenjara karena pasal UU ITE terus bergulir. Pada pekan lalu, ia sudah jalani sidang perdana di PN Kotabaru dengan agenda pembacaan dakwaan.

Hari ini, Senin (15/6) siang, Diananta Putra Sumedi dijadwalkan akan jalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi. Dia sendiri saat ini dititipkan di Rutan Polres Kotabaru

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kotabaru, Rizki Purbo Nugroho SH MH, mengatakan bahwa kasus yang menjerat wartawan senior itu murni pidana umum. Ia disangkakan melanggar pasal Pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Karena berdasarkan bukti-bukti Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2),” ucap Rizki kepada suaraborneo.com.

Lebih lanjut Rizki mengatakan, Nanta (sapaan Diananta Putra Sumedi) telah membuat berita terkait permasalahan sengketa antara warga Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang dengan PT. JAR yang menurut Terdakwa berasal dari hasil wawancara Terdakwa dengan Saksi Sukirman yang selanjutnya Terdakwa unggah pada situs kumparan.

“Dimana berdasarkan keterangan Saksi Sukirman, tidak pernah memberikan keterangan seperti itu dalam wawancara yang dilakukan Terdakwa,” tuturnya.

Dalam kasus ini, imbuh Rizki, Ada tiga poin dalam pemberitaan yang dimuat dalam media daring Banjarhits sehingga membuat Nanta diadili. Pertama, Ketua Umum Majelis Kaharingan Indonesia, Sukirman mewanti-wanti perampasan lahan oleh JAR bisa memicu konflik etnis antara dayak dan bugis

Kemudian, dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa, Sukirman mengatakan sosok Andi Syamsudin Arsyad selaku bos Jhonlin Grup keturunan bugis sudah sewenang-wenang terhadap warga dayak. Sukirman berharap upaya warga dayak menempuh jalur hukum berbuah keadilan.

“Poin ketiga adalah seruan Sukirman untuk melakukan perlawanan terhadap Jhonlin. Kutipan narasinya berbunyi, Kami fokus dulu lewat jalur hukum sesuai aturan pemerintah. Kalau nggak ada hasilnya, masyarakat dayak siap melawan Jhonlin. Jangan sampai terjadi konflik kesukuan, tolong patuhilah tradisi orang dayak,” beber Rizki.

“Akibat pemberitaan tersebut, Sukirman merasa keberatan hingga akhirnya melaporkan ke Polda Kalsel,” imbuhnya.

Jaksa kelahiran kota Surabaya itu berharap, proses hukum dalam kasus akibat pemberitaaan yang berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’ ini tidak ditunggangi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Terlebih, bila dihubungkan dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Kami pun berkomitmen untuk tetap melaksanakan persidangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum melalui video conference dikarenakan efek pandemi Covid19,” pungkasnya. (*/ad)

Check Also

Gereja Katolik ‘Bunda Maria Tanpa Noda’ Stasi Selimus Diresmikan

SEKADAU, suaraborneo.com – Mewakili Pejabat Sementara Bupati Sekadau, Sri Jamiadatin, Asisten 2 Bidang Administrasi Pembangunan …