Tanggapan Eksepsi Jurnalis Diananta

KOTABARU, SB – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi nota keberatan (eksepsi) yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Diananta Putra Sumedi, terkait kewenangan mengadili dari pengadilan atau locus delicti.

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya,” ujar Jaksa Muda Rizki Purbo Nugroho mengutip pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, dalam sidang ketiga kasus dugaan ujaran kebencian oleh terdakwa Diananta Putera Sumedi dalam agenda pembacaan tanggapan eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Rabu (17/6) siang.

Menurut jaksa ada beberapa kriteria yang bisa digunakan pengadilan negeri sebagai tolok ukur untuk menguji kewenanganannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum.

“Prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana,” jelas JPU, masih dalam salinan tanggapannya.

Pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Kotabaru, menurut jaksa, juga berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi.

“Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti),” jelasnya.

JPU menganggap perusahaan pers atau profesi jurnalistik tidak kebal dari pidana apabila melanggar undang-undang.

“Meskipun profesi jurnalis, kegiatan jurnalistik mendapatkan perlindungan hukum namun tidak serta merta menjadi kebal hukum, dan atas sengketa pemberitaan tersebut, Dewan Pers telah mengeluarkan keputusan yang tertuang dalam surat pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) nomor: 5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap media siber Kumparan.com, oleh karenanya penanganan terhadap sengketa pers telah dilakukan.”

Menurut JPU, perusahaan pers termasuk di dalamnya media siber meskipun yang diisyaratkan dalam UU nomor 40/1999 tentang Pers dan telah terdaftar Dewan Pers, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan mematuhi kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber.

“Oleh karenanya alasan tim penasehat hukum terdakwa telah keliru dengan menyebutkan terdakwa yang menjalankan profesi jurnalistik haruslah mendapatkan perlindungan profesi sehingga ia tidak dapat dipidana.”

Lebih jauh, JPU juga menyebut media siber yang dikelola perorangan bukanlah karya jurnalistik, demikian pula apabila media siber berbentuk badan hukum, namun bukan perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi.

“Tim penasehat hukum perlu memahami lebih dalam amanat dari UU nomor 40/99 tentang Pers,” tutur JPU.

Oleh karena menyangkut pokok perkara, Jaksa enggan lebih jauh mengemukakan tanggapan eksepsi dan akan fokus dalam tahapan pembuktian.

Dalam kesimpulannya, JPU menganggap keberatan atau eksepsi yang disampaikan tim penasehat hukum Diananta tidak berasalan dan telah memasuki materi pokok perkara.

Karenanya, JPU meminta agar majelis hakim pengadilan negeri Kotabaru menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum Diananta.

“Dan, menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, serta melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Diananta Putra Sumedi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.” (edz/ad)

Check Also

Pasca Banjir Bandang, Wakil Bupati Sanggau Tinjau Langsung ke Lokasi

SANGGAU, SB – Pasca terjadinya banjir bandang yang terjadi pada rabu sore 8 juli yang …