Diduga Ada Intervensi, Terhadap Kinerja Pokja Lelang Sekadau

SEKADAU, suaraborneo.com – Sesuai aturan bahwa proses lelang terhadap proyek di LPSE harusnya mengikuti aturan sesuai Kepres. Maka dari itu, lembaga ini tidak boleh di intervensi oleh siapapun, karna mereka harus bekerja sesuai koridor yang ada.

Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Sekadau, diduga pokja lelang sepertinya ada yang kurang beres, pasalnya perusahaan yang sudah di tetapkan sebagai pemenang lelang harus di gugurkan demi meloloskan para kroni-kroninya.

Seperti yang terjadi pada kasus proyek Puskesmas Nanga Taman, sejak awal salah satu perusahaan yakni CV. Berkah sudah di tetapkan sebagai pemenang pertama. Lalu karna memang ada sangahan, pokja langsung melakukan evaluasi, sehinga pemenang ke IV atas nama CV. Marjen Nawa Abdi di tetapkan sebagai pemenang.

“Ini aneh sekali, padahal sewaktu menetap salah satu perusahaan sebagai pemenang pasti sudah melalui prosedur yang ada. Kenapa mesti di gugurkan,”kata Jefray TlRaja Tugam salah seorang anggota DPRD kabupaten Sekadau kepada media ini, Sabtu, (11/7) di Sekadau.

Makanya dari itu menurut dia, Pokja mesti bertindak sesuai aturan yang ada, karna untuk menjaga agar semua proses lelang proyek terjaga akuntabilitasnya, untuk itulah, maka proses lelang di lakukan secara online.

Tapi, kalau di proses lelang secara online saja, segala sesuatu masih bisa di utak atik, artinya proses lelang sudah tidak sesuai aturan lagi.

“Ini yang kita pertanyakan, untuk itu, ia meminta agar aparat penegak hukum dan masyarakat kabupaten Sekadau ikut serta mengawasi proses lelang,agar tidak terjadi penyimpangan dalam menentukan pemenang,” kata Jefray.

Belum lagi, kalau kita lihat kejadian yang aneh, ketika tengah berlangsung proses lelang salah satu proyek dengan nilai lumayan besar, tiba-tiba salah seorang anggota Pokja di pindahkan.

“Hal ini tentu jadi pertanyaan kita semua, kenapa waktu proses lelang berlangsung, eh tiba-tiba salah seorang di pindah tugaskan, apakah yang bersangkutan tidak menjalan printah dengan baik,” kata Jefray heran.

Dari gambaran kejadian di atas, sudah sangat jelas, bahwa pokja di LPSE kabupaten Sekadau terindikasi ada upaya intervensi, tutupnya. (Ps)

Check Also

DPRD Menyetujui Raperda Perubahan APBD 2020 Sebagai Perda

SEKADAU, suaraborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) …