Cagar Alam ‘Membunuh’ Hak Masyarakat Adat Dawar

Bengkayang, suaraborneo– Puluhan tahun lamanya masyarakat adat di Dusun Dawar, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang kehilangan haknya atas wilayah adat dan hutan adat. Pasalnya, 9.000 hektar wilayah adat Dawar dari total luas 11.000 hektar lebih telah di klaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan Cagar Alam.

Berdasarkan peta hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat Dawar yang di overlay dengan peta dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan SK. 733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, terlihat jelas bahwa kawasan cagar alam telah masuk dan mengambil sebagian besar wilayah adat Dawar.

Akibatnya, masyarakat adat Dawar kehilangan hak memanfaatkan dan hak pengelolaan atas tanah dan hutan adatnya. Akibat lain yang ditimbulkan dari persoalan ini, masyarakat adat Dawar kehilangan haknya yang paling utama yang dimiliki oleh masyarakat adat, yaitu hak ulayat khususnya berladang dan hak mengelola hutan yang merupakan ciri kebudayaan dari kelompok masyarakat adat Dayak.

Padahal, masyarakat adat Dawar telah hidup secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu mengelola tanah dan hutan adatnya jauh sebelum negara Republik Indonesia lahir. Bagi masyarakat adat Dawar, dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 jiwa, kehilangan hak atas tanah dan hutan adatnya artinya mengancam keberlangsungan kehidupan mereka, hak spiritual, sejarah perjalanan leluhur, dan kebudayaan mereka.

Saat ini wilayah adat Dawar yang tersisa dan bisa diakses dan dikelola oleh masyarakat adat Dawar hanya seluas sekitar 2.000 hektar dari total keseluruhan luas keseluruhan 11.000 hektar lebih. 2.000 hektar tersebut meliputi pemukiman masyarakat, fasilitas umum, tembawang, dan sebagian area kebun dan ladang masyarakat.

” Dalam megambil hak Ulayat ,kami dan masyarakat minta dampingan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( Aman) dan WALHI KALBAR,harapan kami hak-hak masyarakat dapat kembali sehingga masyarakat bisa menggolah hutan adat yang di klaim masuk cagar alam oleh pemerintah,” ungkap rantau ,kades pisak

Hal senada juga di sampaikan kepala dusun Dawar Charles dan tokoh masyarakat lainnya.

” Kami minta Wilayah hutan adat yang di klaim Pemerintah kembali ke masyarakat ,sebab jika tidak kami sulit mendapat mata pencaharian yang sejak turun temurun di lakukan yakni beladang,saat ini kami binggung beladang sudah di larang dengan aturan ,padahal masyarakat adat sudah ada jauh sebelum negara republik lahir kami masyarakat adat sudah tinggal dan menempati wilayah adat ,bahkan Wilayah adat di klaim tanpa ada sosialisasi ” kata Carles kepala dusun Dawar.

Sementara itu direktur eksekutif Wahana lingkungan hidup Kalbar , Nikodemus Ale Mengatakan Wilayah adat bisa di kembalikan ke masyarakat adat.

” Wilayah adat dusun Dawar di klaim masuk kawasan cagar alam bukan cagar alam masuk wilayah adat,
Masyarakat bisa mendapatkan hak nya merebut kembali wilayah adat ,bagaimana cara masyarakat adat mendapat hak? Kabupten bengkayang sudah punya payung hukum perda nomor 4 tahun 2019, kemudian pemetaan partisipatif wilayah adat sudah di lakukan yang di fasilitasi Aman bengsibas, ” ungkap Nikodemus Ale , direktur eksekutif WALHI kabar (s)

Check Also

TNI Perbatasan Berhasil Gagalkan Penyeludupan Orang, Diduga Kuat Jadi PMI Ilegal ke Malaysia

SANGGAU, SB – Satuan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas berhasil mengagalkan penyeludupan …