Ketua Komisi II DPRD Sekadau Minta Dana Hibah 14 Kantor Desa Ditinjau Ulang

SEKADAU, suaraborneo.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, meminta pihak eksekutif meninjau ulang dana hibah pembangunan 14 kantor desa di Kabupaten Sekadau tahun 2020.

Karena, kata Yodi, sudah ada kesepakatan antara tim badan anggaran DPRD dan pihak eksekutif saat melakukan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19.

Yodi mengungkapkan, dana hibah untuk pembangunan 14 kantor desa sebelumnya sudah dicoret. “Sesuai dengan SKB dua menteri, dananya dipakai untuk penanganan covid -19,” kata Yodi kepada wartawan belum lama ini.

Ia mengaku heran sebab saat ini anggaran tersebut muncul kembali. Dengan muncul kembalinya dana tersebut, maka dewan menganggap dana tersebut ilegal karena tidak melalui mekanisme pembahasan dengan badan anggaran atau melalui pimpinan DPRD Sekadau.

Lebih lanjut Yodi mengatakan jika dana hibah tersebut bisa digunakan kembali, bagaimana dengan nasib dana-dana lainnya yang turut terkena refocusing saat itu. “Kita minta supaya pemberian dana hibah tersebut dibatalkan mengingat masih banyak kebutuhan yang lebih mendesak,” tegas Yodi.

Dikonfirmasi terpisah usai paripurna jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sekadau terhadap LKPJ Bupati Sekadau tahun anggaran 2019, Senin (27/6), penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Nurhadi menjelaskan dana hibah pembangunan 14 kantor desa tetap da berdasarkan hasil realokasi anggaran terakhir.

“Hibah 14 kantor desa tidak termasuk realokasi. SK Bupati untuk hibah tersebut sudah keluar. Hasil realokasi terakhir dana itu tetap ada. Hanya saja rincinya berapa persen dana yang direalokasi saya tidak hafal persis,” jelas Nurhadi. (Ps)

Check Also

Gereja Katolik ‘Bunda Maria Tanpa Noda’ Stasi Selimus Diresmikan

SEKADAU, suaraborneo.com – Mewakili Pejabat Sementara Bupati Sekadau, Sri Jamiadatin, Asisten 2 Bidang Administrasi Pembangunan …