Bengkayang Masuk Kategori Indeks Kerawanan Tinggi di Pilkada Tahun 2020

BENGKAYANG, suaraborneo – Bawaslu Kabupaten Bengkayang telah memetakan kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang tahun 2020. Adapun kerawanan tersebut sudah diluncurkan oleh Bawaslu RI yakni Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Termutakhir.

IKP Pilkada diluncurkan pada Selasa 23 Juni 2020 lalu di Jakarta. Kabupaten Bengkayang masuk kategori rawan tinggi.

Yopi Cahyono, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkayang mengatakan, pihaknya telah menerima data dari Bawaslu RI terkait IKP Pilkada 2020 termutakhir.
“Kabupaten Bengkayang masuk rawan tinggi untuk konteks infrastruktur daerah dan konteks sosial. Sedangkan konteks politik, masuk kategori rawan sedang dan konteks pandemic masuk kategori rawan rendah,” ungkap Yopi saat dihubungi, Senin (10/8).

Ia merincikan, konteks infrastruktur daerah mendapat skor sebanyak 78,05 point. Konteks social mendapat skor sebanyak 72, 22 point. Konteks politik mendapat skor sebanyak 51, 57 point. Konteks pandemi mendapat skor sebanyak 39,83 point.

Yopi menjelaskan, tujuan IKP Pilkada termutakhir ialah untuk mengetahui segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis.

Kemudian, sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan. Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini serta Pemetaan Kerawanan saat terjadinya pandemi Covid-19 (Bencana non alam).

“Ada empat dimensi pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, yakni konteks sosial, politik, infrastruktur daerah dan pandemi,” jelasnya.

Yopi menerangkan, konteks sosial untuk mengukur aspek gangguan keamanan seperti bencana alam dan bencana social serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.

Pada konteks politik, untuk mengukur keberpihakkan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran.

Konteks infrastruktur daerah, untuk mengukur dua aspek yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.
Konteks pandemi, Aspek yang diukur adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19.(sr).

Check Also

Rakernas SMSI 2020, Ini Poin-Poin Kesepakatan

CILEGON, SuaraBorneo – Rapat kerja nasional (Rakernas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar 26-27 …