ATR/BPN Diskusi Pemberdayaan Masyarakat Terkait Program Food Estate

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi Food Estate, Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau (ATR/BPN) Andry Novijandri bersama rombongan melakukan kunjungan ke Kabupaten Kapuas, dimana terlebih dahulu singgah di Rujab Bupati Kapuas dan disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kapuas Ilham Anwar dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kamis (27/8/2020) malam.

Dalam kunjungan tersebut, juga dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Kapuas Ruslan Hendra Irawan, Dandim 1011/KLK Inf Ary Bayu Saputro, Asisten Administrasi Umum Idie I Gaman, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Febri Effendi beserta jajarannya dan beberapa Kepala Perangkat Daerah serta Camat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kapuas Ilham Anwar dalam sambutannya menjelaskan untuk Kabupaten Kapuas sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih 414 ribu jiwa dengan terdiri dari 17 Kecamatan dan 214 Desa serta 17 Kelurahan. Kemudian dari 17 Kecamatan itu hampir 12 Kecamatan yang berada di daerah pasang surut dan 5 Kecamatan yang non pasang surut.

“Kebetulan yang termasuk ke dalam zona Food estate ini ada sebanyak 11 Kecamatan yang berada didaerah pasang surut dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 20 ribu hektar. Semoga wilayah yang seluas 20 ribu hektar ini bisa bertahan maupun bertambah sebagai lokasi food estate nantinya untuk kedepannya,”ungkapnya.

Disampaikan juga ucapan terima kasih atas kunjungan dari Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN beserta rombongan dengan harapan atas kunjungan ini dapat semakin menjalin hubungan koordinasi dalam rangka memberdayakan masyarakat didaerah food estate nanti yang berkaitan dengan program-program ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, diterangkan Andry Novijandri bahwa salah satu tugasnya adalah untuk memastikan berlangsungnya program food estate ini sebab didalam ATR/ BTN ini, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat berfungsi untuk memastikan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intervensi yang akan dilakukan nantinya adalah dengan membuat food estate di lokasi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

“Kita berangkap dulu dari 165 ribu hektar yang terdiri dari 12 Kecamatan di Kabupaten Kapuas dan 118 Desa/Kelurahan. Kami berharap keaktifan dari Dinas-dinas di Kabupaten Kapuas untuk mengawal pemberdayaan ini dan mengharapkan dari Pemeritah Daerah sendiri agar melihat peluang yang ada,” katanya.

Menurutnya, dengan adaya program Food Estate ini selain untuk meningkatkan kondisi ketahanan pangan, tetapi dapat juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah Kalimantan Tengah ini juga terdapat lahan-lahan gambut yang mungkin nanti tidak tersentuh oleh program ketahanan pangan, tetapi apabila masuk dalam lokasi food estate dan sepanjang tanah itu milik masyarakat, maka dari ATR/BTN dapat melakukan intervensi.

“Intinya versi pendataan tanah sudah selesai kita lakukan, begitu juga dengan pemetaan dan selanjutnya dilakukan pemetaan dari sisi penduduk, sebab harus tetap kita jaga ketiga hal yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Sehingga kita tidak hanya mengurusi tanah namun juga memastikan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi,”pungkas Andry Novijandri. (hmskmf/ujang/ery-SB)

Check Also

Film Kreasi Anak Benua Dapat Tanggapan Positif Masyarakat

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Walaupun sedang dalam masa pandemi Covid-19, tidak menghalangi kaum milenial dalam …