Pilkada Bengkayang, PDI P Ancam Tempuh Jalur Hukum Pasangan di Luar Rekom Gunakan Atribut Partainya

BENGKAYANG, SB – Ketua DPC Kabupaten Bengkayang, Esidorus gelar konferensi pers terkait ada simpatisan yang menggunakan atribut PDIP dalam mengantarkan pasangan calon lain daftar di KPU Bengkayang, Sabtu (5/9).

Terkait adanya simpatisan yang menggunakan atribut PDIP untuk mengantarkan pasangan lain tentu hal tersebut dilarang dalam badan organisasi partai, dan melecehkan.

“Terkait adanya simpatisan atau orang yang menggunakan atribut atau simbol PDIP saat mengantar salah satu calon kepala dari partai lain, kami tegaskan mereka bukanlah pengurus partai disetiap tingkatannya. Melainkan simpatisan biasa, yang memang tidak ada komando, tidak ada perintah dari pengurus partai semua yang dilakukan mereka atas kehendak sendiri,” ungkap Esidorus, Sabtu (5/9).

Secara organisasi kata Esidorus, merasa dirugikan oleh sikap simpatisan tersebut. Karena dalam organisasi PDIP pun sudah mempunyai mekanisme dan aturan main organisasi. Kemudian berlanjutnya, untuk kader yang membangkang atau tidak tunduk pada keputusan DPP partai, maka sikap daripada DPC kabupaten Bengkayang akan membuat laporan kepada DPD, maupun DPP PDIP agar segera ambil tindakan. Terkait dengan sanksi tentu akan didalami.

“Pertama tentunya kita melihat secara etika organisasi ini sudah menyalahkan, dan ini merugikan PDIP, karena itu diluar perintah atau komando organisasi. Terkait dengan sanksi hukum kita masih mendalami hal ini, apakah ada unsur-unsur pelanggaran hukum, jika ada tidak menutupi kemungkinan atas perintah bisa saja menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Kata Esidorus, seyogyanya sebagai kader PDIP dan juga pengurus baik itu DPC, PAC, maupun ranting itu tunduk, Patuh dan tegak lurus terhadap keputusan DPP Partai.
“Mereka yang hadir menggunakan atribut PDIP itu jelas bukan pengurus dan hanya simpatisan PDIP, bukan pengurus, dan tidak ada perintah dari pimpinan partai,” tegas Esidorus kembali.

Sementara untuk kader PDIP yang membangkang, DPC PDIP akan menyampaikan ke DPD PDIP Kalbar untuk melakukan tindakan sesuai aturan partai. Kemudian untuk kader PDIP yang maju menggunakan partai lain, sudah diusulkan kepada DPD dan DPP partai untuk mengambil suatu keputusan.

“Karena DPC PDIP kabupaten Bengkayang tidak punya kewenangan untuk menerima pengembalian KTA karena yang menerbitkan KTA adalah DPP, jadi seyogyanya pengembalian juga ke DPP. Namun kami akan menyampaikan ini kepada DPD maupun DPP,” ucap Esi.

Terkait dengan statement yang beredar di media sosial terkait “banteng lawan banteng” Esi membantah hal tersebut. Karena sesungguhnya tidak ada banteng lawan banteng. Banteng yang ada adalah PDIP yang sah, yang mengusung kandidat pasangan calon Martinus – dr. Carlos Dja’afara.

“Diluar itu mereka bukan banteng lagi, karena banteng yang sejati adalah mereka yang tunduk dan tegak lurus pada keputusan DPP partai, dan bagi mereka yang mengambil jalan lain atau membangkang saat itu juga bukan bagian dari banteng,” tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP sekaligus sebagai Ketua Tim pemenangan pasangan Martinus- Carlos (MS) terkait dengan beberapa oknum yang menggunakan atribut PDIP dalam mengantarkan calon yang tidak diusung oleh PDIP itu adalah pelecehan.

“Kalau mengunakan simbol-simbol partai PDIP dalam mengantarkan calon lain, maka kami akan melaporkan kepada DPD dan DPP partai. Kami sangat menyayangkan sekali sikap dari oknum-oknum tersebut. Silahkan untuk memilih partai, tapi jangan menggunakan simbol partai saat mengantarkan calon lain yang diusung partai lain, bukan PDIP. Jika menggunakan atribut PDIP silahkan datang saat pendaftaran calon yang diusung oleh PDIP,” ungkapnya.

Eddy menegaskan, jelas sikap oknum tersebut melecehkan PDI-P, dan pihaknya merasa dirugikan dan merasa diberatkan. (Tim Liputan)

Check Also

Wabup Sambut Kunjungan Bupati Tapin

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Wakil Bupati Kapuas H M Nafiah Ibnor sambut kunjungan Bupati Tapin …