DPMD Kapuas : Putusan MK Calon Kades Boleh Berasal Dari Luar

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan digelar tahun 2021. Tapi kali ini berbeda dengan Pilkades sebelumnya terkait calon kades menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perkara yudisial review Nomor : 128/PUU/XIII/2015 itu.

Secara substansif dalam pasal 21 ayat g tentang Pilkades menyatakan kades terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sebelum pendaftaran telah dihapus.

“Jadi nantinya calon kades boleh berasal dari luar,”kata Kadis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, Yan Marto kepada media usai Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemkab Kapuas melalui DPMD terkait Pilkades serentak tahun 2021.

Diketahui, Rakor di Aula DPMD Selasa (8/9) dibuka Plt Sekda Kapuas Drs Septedy, Asisten I Bidang Pemeritahan Setda Kapuas Drs Ilham Anwar serta camat se Kabupaten Kapuas.

Dikatakan, dalam forum rakor yang dipersiapakan yakni revisi Perda dan Perbup nantinya disampaikan ke DPRD Kapuas sesuai mekanisme berlaku termasuk anggaran.

“Harapan kita proses pengusulan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka persiapan Pilkades serentak tahun 2021 baik regulasi maupun anggaran mendapat dukungan penuh DPRD Kapuas,”ujarnya.

Dia melanjutkan, berdasar data DPMD untuk Kabupaten Kapuas Pilkades serentak tahun 2021 berjumlah 156 desa dari 214 desa se Kabupaten Kapuas.

“Adapun dasar hukum Pilkades serentak diantaranya, Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades diubah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017.

Kemudian, Perda Kabupaten Kapuas Nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara Pilkades dan pemberhentian Kades,”terang mantan Camat Mantangai ini menambahkan. (ujang/ery-SB).

Check Also

Ditta : Food Estate Pemerintah Beri Kejelasan Masyarakat

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pengacara yang juga pemerhati lingkungan dari Yayasan Pusaka Bentala tergabung dalam …