Ary Egahni : Konsisten Perjuangkan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Kalimantan tengah, Ary Egahni Ben Bahat memang dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat Dayak.

Ary merupakan anggota panitia kerja RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) di badan legislasi DPR RI itu selalu menyuarakan agar hak-hak masyarakat Dayak bisa terpenuhi.

Menurut aktivis ini salah satu hal penting bagi masyarakat Dayak adalah tata cara mempertahankan kearifan lokal masyarakat Dayak terutama dalam berladang.

“Mereka, biasa membuka lahan sebagai tempat berladang dengan cara membakar. Menurutnya, kebiasaan masyarakat adat Dayak tersebut sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka,”katanya.

Dikemukakan, istri dari Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat ini ia menilai bahwa UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu pengecualian.
Pada poin H dalam UU tersebut disebutkan, dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kami itu punya namanya peladang tradisional. Saya perlu jelaskan bahwa orang Dayak sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman penjajahan pun sudah punya kearifan lokal membuka lahan pertanian dengan membakar. Dan tidak pernah terjadi Karhutla,”ujar Ary.

Oleh karena itulah, lanjutnya, para peladang lokal mempunyai teknik tersendiri dalam melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Namun teknik tersebut tidak akan menimbulkan Karhutla.

“Satu bentuk budaya lokal orang Dayak asli. Mereka ketika membuka lahan ada ilmunya. Jadi melihat arah angin, mengawal lahan, dan sebagainya,”imbuhnya seraya menjelaskan misalkan lahan yang akan dibuka luasnya 20 kali 30 meter persegi, hanya bagian itu yang terbakar, tidak lebih dari itu.

Sementara itu, perjuangan Ary yang cukup panjang akhirnya membuahkan hasil. Setelah ia lantang menyuarakan hak-hak masyarakat adat Dayak di depan Kapolri dan badan legislasi. Keluarlah payung hukum yang melindungi masyarakat adat Dayak.

“Kapolda Kalteng sudah memberikan keringanan bagi masyarakat adat untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Para pemimpin di 13 kabupaten dan 1 kota juga akhirnya mengeluarkan perbup dan perwali yang melindungi masyarakat adat dalam membuka lahan secara tradisional,”ucap Ary.

Dia menambahkan, memohon doa agar RUU MHA ini segera dapat dieksekusi menjadi UU MHA. Karena sudah selesai dalam pembahasan tingkat satu dan dua.

Selain menyuarakan keadilan bagi para peladang tradisional masyarakat adat. Ary juga aktif menyuarakan kearifan lokal masyarakat adat Dayak seperti hak ulayat dan hak atas tanah adat. (ujang/ery-SB).

Check Also

Rakernas SMSI 2020, Ini Poin-Poin Kesepakatan

CILEGON, SuaraBorneo – Rapat kerja nasional (Rakernas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar 26-27 …