Marselinus Andre: PSR Dari Petani Untuk Petani Pemerintah Hanya Regulasi Hb

SEKADAU, suaraborneo.com – Dimulainya kegiatan Replanting Perkebunan Kelapa Sawit (PCR) di sejumlah daerah membuat skema PSR mulai menunjukan tren positif.

Pungutan dana sawit yang dimandatkan dalam pasal 93 UU Perkebunan mengatur skema pembiayaan usaha perkebunan melalui tiga versi yakni ;
1. Pembiayaan oleh pemerintah pusat bersumber dari APBN.
2. Pembiayaan oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD dan
3. Pembiayaan dari pelaku usaha perkebunan bersumber dari dana yang sumber dari tiga sunber yakni,
a. Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan,
b. Dana dari masyarakat, dan
c. Dana dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pungutan dana Sawit yang berjalan saat ini merupakan skema pembiayaan yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan dari potongan pajak ekspor Crue Paml Oil (CPO) sumber ini ada pekebun yang mensuplai produk penghasil CPO dan ada juga perusahaan kelapa sawit yang memproduksi CPO, yang kemudian pemaanfaatan dan pengelolaannya. Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam aturan teknis berupa PP nomor 24 tahun 2015 yang menunjuk BPBDKS untuk mengelola dana sawit tersebut.

“Hal itu dijabarkan dalam PMK nomor 81 dan diperbaharui dengan PMK nomor 05 tahun 2018 tentang BPDP,” kata Marselinus Andre kepala divisi hukum dan advokasi SPKS Nasional melalui pesan singkatnya pada Rabu (16/9) 2020 kemarin.

“Jadi sampai saat ini, pendanaan untuk sektor perkebunan kelapa sawit terutama dalam rangka pembinaan petani, dana peremajaaan sawit yang selama ini bersumber dari dana pengutan dari pelaku usaha, kalau istilah sederhananya “dari petani untuk petani”. Pemerintah hanya meregulasikan, menata dan mengawasai dalam hal ini ditunjuk BPDPKS,” beber Andre.

Sementara Pendanaan dari APBN dan apalagi APBD belum terlihat sejauh mana pengalokasiaannya terutama di masing-msing kabupaten yang memiliki kebun sawit berskala besar terutama untuk sawit rakyat, karena pun dana sawit yang dikelola BPDPKS masih minim dan hanya fokus untuk PSR.

Marselinus Andre menambahkan, Program peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah program Nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi dan sudah sejak 2017 yang lalu. Namun penyerapannya jauh dari target awal pemerintah karena prosedur yang berubah ubah dan persyaratan yang panjang serta skema hibah/pendanaannya yang terkesan rumit.

Persoalan PSR ini sebenarnya adalah soal kesiapan data petani yang mencakup informasi data, peta lokasi dan titik koordinat yang dipersyaratkan. Selama ini prakteknya, pendataan dan pemetaan lebih banyak dilakukan oleh petani dan organisasi petani.

Pemerintah tambah Andre, lebih ke aspek administratif dan pemenuhan legalitas. Jadi pemda disatu sisi, juga belum siap soal data base petani yang siap replanting dan kelembagaannya. Jadi jika ada yang.mengakatan kalau PSR merupakan perjuangan pemerintah daerah perlu kita luruskan.

“Karena hal inilah yang masih menjadi PR besar dalam pelaksanaan PSR maupun program lainnya dalam pemaanfaatan dana sawit,” ujar Andre.

Terpisah, Ketua KUD Renjang Bersatu di kwcamatan Belitang Hilir Albertus Wawan mengatakan, bahwa Dana PSR yang diajukan oleh petani melaui kelembagaan petani baik itu kelompok tani maupun KUD yang telah cair itu murni dari BPDP- KS.

“Kalau dari APBD maupun APBN untuk saat ini sama sekali belum ada,” kata Wawan kepada media ini melalui pesan singkatnya. (Red/ps)

Check Also

Ban Slip, Truk Bermuatan 8 Ton Kulat Tumbang

SEKADAU, SuaraBorneo.com – Truk bermuatan delapan ton kulat tumbang di Jalan Sekadau-Sintang KM 7, tak …