Momentum HTN, Koalisi Mahaga Petak Danum Itah : Stop Kriminalisasi Tani Dan Buruh

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Momentum Hari Tani Nasional tahun 2020 menjadi catatan penting. Potret buram masih mewarnai perjalanan tani dan buruh. 60 tahun UUPA namun reforma agraria sejati belum berpihak kepada mereka.

Seperti terjadi di Bumi Tingang Menteng Panunjung Tarung Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Karenanya, kami Koalisi Mahaga Petak Danum Itah yakni Yayasan Petak Danum dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melalui pernyataan sikap menuntut pemerintah stop kriminalisasi tani dan buruh,”tegas Ditta dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat ketika menggelar media Briefing dengan wartawan di Cafe Angkringan Jalan Patih Rumbih Kapuas Jumat (25/9/2020).

Ditta, pengacara juga pemerhati lingkungan didampingi warga Edy M Saruji dan Ihsan serta Yayasan Petak Danum menyebut, keberadaan perkebunan sawit faknya banyak menghilangkan hak pekerja dan petani sehingga dampaknya menimbulkan bencana ekologi.

Ditegaskannya, saat ini dengan masuknya program pemerintah food estate yang mereka nilai semakin memarginalisasi para petani.

Pengelolaan pertanian dikelola turun temurun dengan mengedapankan kearifan lokal dilakukan oleh masyarakat dayak.

Hanya saja, imbuhnya, ketika kemudian pemerintah melaksanakan program food estate bukan menguntungkan mereka petani kendati memiliki lahan sendiri tetapi pihak korporasi.

“Dalam hal ini, pemerintah harus berpihak kepada masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan bukan diperdayai di tanahnya sendiri,”tandasnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Petak Danum Kabupaten Kapuas, Mulyadi mengatakan, pihaknya meminta agar hak-hak dan kedaulatan masyarakat terhadap ketahanan pangan diakui dan dihormati.

“Terkait ketahanan pangan itu ada kearifan lokal budaya dan ada hak kelola atas tanah dan lingkungannya,” tandasnya.

Oleh karena itulah, pihaknya meminta pemerintah konsisten dan bertanggung jawab terhadap bencana ekologi yang terjadi akibat kerusakan lingkungan.

“Kerusakan lingkungan sebenarnya bukan karena curah hujan tetapi akibat pembukaan hutan dan laju deforestasi kawasan hutan karena pembukaaan lahan baru untuk kepentingan korporasi sawit sehingga menimbulkan bencana banjir,” tandasnya.

Dia menambahkan, terkait Karhutla seharusnya aparat konsisten menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2016. (ujang/ery-SB).

Check Also

Bupati Sanggau Ajak Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

SANGGAU, SB – Bupati Sanggau, Paolus Hadi, tidak bosan bosannya menghimbau kepada masyarakat agar tetap …