Mulai 1 Oktober, Pelanggar Prokes Disanksi Sesuai Perbup Nomor 47 Tahun 2020

SANGGAU, SB – Bupati Sanggau, Paolus Hadi memastikan, para pelanggar protokol kesehatan (Prokes) akan menerima sanski sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 47 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Sanggau mulai 1 Oktober 2020.

“Intinya besok (1 Oktober) akan digelar pasukan. Setelah gelar pasulan tim akan bekerja untuk penagakan disiplin agar masyarakat patuh dan konsisten,” kata PH, sapaan Paolus Hadi via WhatsApp, Rabu, (30/9/2020).

Penegakkan disiplin itu, lanjut PH, lantaran penyebaran Covid-19 di Kalbar semakin meningkat. Terlebih di Kabupaten Sanggau sudah tiga orang yang terkonfirmasi positif. Orang nomor satu di Kabupaten Sanggau itu menjelaskan, sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan untuk melindungi semua. Ia juga berharap masyarakat mau dan terlibat dalam penegakkan disiplin tersebut.

Sebelumnya PH mengatakan, per 1 Oktober sanksi penuh diberlakukan bagi para pelanggar baik ASN, tenaga kontrak, perorangan, lembaga-lembagan maupun penyelenggara. Bagi perorangan akan disanksi kerja sosial selama 15 menit.

“Kalau ada penyelenggara tak mau patuh terhadap protokol kesehatan, contohnya menyelenggarakan pesta. Tahu-tahu ada terkonfirmasi positif dan orang banyak, maka biaya yang menanggung itu adalah yang melaksanakan pesta itu. Kita tak ada denda uang. Yang ada denda sanksi sosial. Kerja sosial kita atur dan Swab apabila dibutuhkan,” tegas PH.

Bagaimana dengan tempat-tempat usaha jika menjadi cluster baru penyebaran Covid-19? PH menjelaskan, sepanjang tempat usaha tersebut sudah memenuhi standar protokol kesehatan, maka itu di luar kendali si pengelola tempat usaha tersebut.

“Kalau dia sudah menerapkan protokol kesehatannya dengan baik, itu lain cerita. Tapi kalau sudah sampai membuat acara, karena mungkin sudah lama ndak pesta (lalu terdapat cluster baru) berarti harus bertanggungjawab dong,” terangnya.

Bagi penyelenggaran acara itupun wajib membiayai pengobatan yang terkonfirmasi Covid-19 sampai sembuh. Hanya saja, PH, tak menyebut nominal pasti biaya per pasien Covid-19 hingga sembuh. (Bry)

Check Also

Bawaslu Kalteng Ajak OMS dan Media Masa Ikut Lakukan Pengawasan Tahapan Pilkada

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah Divisi Pengawasan dan Hubungan …