Fraksi Nasdem Sesalkan APBD-P Melawi Tahun 2020 Gagal Disahkan 

MELAWI, SuaraBorneo.com -Rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD melawi terhadap rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kabupaten melawi  tahun 2020 gagal di sahkan, lantaran tidak memenuhi Kuorum rabu malam (30/09/2020),dari batas waktu yang telah di tentukan hingga pukul 00:00 wib.

Hal itu di tanggapi oleh ketua fraksi partai nasdem DPRD kabupaten melawi supardi. ia sangat menyayangkan gagalnya pengesahan APBD-P melawi tahun 2020 sebab dampaknya sangat luas bagi masyarakat kabupaten melawi.

Menurut supardi,padahal rancangan perda APBD-P melawi tahun 2020 telah di susun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat kabupaten melawi.

“Kami fraksi nasdem menyikapi perkembangan soal pembahasan APBD-P kabupaten melawi tahun 2020 sangat menyayangkan adanya sejumlah anggota DPRD yang menghambat pengesahan,karena ini sangat penting sekali menyangkut kerberlangsungan roda pemerintahan kabupaten melawi dan rakyat kabupaten melawi”.tegas supardi saat menggelar press realese di dampingi wanda darmansyah kepada sejumlah awak media di sekretariat nasdem kabupaten melawi jum’at (02/10/2020).

Lanjut supardi, Merujuk surat keputusan bersama menteri dalam negeri nomor 119/2813/SJ dan menteri keuangan nomor 177/KMK.07 /2020,Diktum KE ENAM,di dalam rancangan perda yang gagal di sahkan menjadi perda tersebut sebelumnya, Bupati melawi telah menuangkan nomenklatur-nomenklatur hasil perubahan perkada tentang penjabaran APBD melawi tahun 2020 yang sudah di lakukan beberapa kali.

Masuknya nomenklatur-nomenklatur baru tersebut tidak di lakukan sembarangan melainkan sesuai intruksi menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus deases 2019 di lingkungan pemkab melawi.

“Pada dasarnya nomenklatur-nomenklatur baru tersebut terbagi dalam tiga bidang yang pertama penananganan kesehatan. antara lain, yang pertama nama nomenklaturnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyediaan peralatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyediaan peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Kedua,penanganan dampak ekonomi seperti kegiatan monitoring penanganan dan pemberian bantuan bagi korban bencana sosial. Ketiga penyediaan social safety net/jaringan pengaman sosial antara lain nama nomenklatur publikasi terkait covid-19 pemerintah kabupaten melawi”. kata supardi.

Legislator fraksi nasdem ini sangat mendukung kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah di ambil ketua DPRD kabupaten melawi Widya hastuti bersama Pjs. Bupati melawi linda purnama untuk segera berkomunikasi ke gubernur kalbar sehingga APBD-P melawi tahun 2020  bisa kembali di sahkan.

“Kita sangat mendukung langkah ketua DPRD bersama pjs. Bupati melawi berkonsultasi ke gubernur kalbar terkait gagalnya pengesahan APBD-P melawi tahun 2020, semoga bisa berjalan lancar dan menemukan solusi”. Harapnya.

Masih kata supardi, nomenklatur-nomenklatur yang sudah masuk, selain tidak melanggar hukum, juga menunjukan  kebijakan anggaran bupati melawi berpihak kepada masyarakat dalam masa pandemi covid-19,secara khusus dalam bidang penanganan kesehatan,dan dampak ekonomi.

Selain itu Supardi sangat menyesalkan beberapa anggota Dewan yang hadir di lingkungan DPRD melawi, tetapi tidak masuk ke ruangan pada saat rapat pendapat akhir fraksi-fraksi,ia menduga ada yang menginisiasi gagalkan jalannya pengesahan APBD-P kabupaten melawi tahun 2020. (Tho)

Check Also

Kemdikbud RI Membuka Program Guru Penggerak Angkatan 2

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membukan Program Guru Penggerak (PGP) Angkatan 2. …