Pemberian Royalti 0% dalam UU Cipta Kerja: Kado Presiden dan DPR RI untuk Pengusaha Tambang

JAKARTA suaraborneo.com – Omnibus Law Cilaka yang baru saja disahkan DPR RI telah mengonfirmasi bahwa regulasi kontroversial itu diduga kuat merupakan pesanan dari oligarki, pengusaha tambang, terutama di sektor tambang batubara. Setelah pemerintah dan DPR RI memberi karpet merah pada para pengusaha tambang melalui

revisi Undang-Undang Minerba, kini dalam UU Cipta Kerja, pemerintah mengobral kekayaan alam Indonesia secara cuma-cuma melalui kelonggaran royalti hingga 0%. Saat negara menghadapi resesi ekonomi, rakyat kehilangan pekerjaan dan meregang
nyawa karena pandemi yang tak kunjung usai, Presiden Jokowi dan DPR RI justru memilih memberi talangan (bailout) dengan menyelamatkan pebisnis tambang batubara. Bailout itu difasilitasi dalam UU Cipta Kerja di paragraf 5 klaster energi dan
sumber daya mineral Pasal 128A, [1] yang menyebutkan kelonggaran pembayaran royalti kepada pemerintah.

“Pemberian royalti 0% sama dengan memberikan batubara secara cuma-cuma kepada pengusaha batubara, mengkhianati amanat UUD ’45 bahwa sumber daya alam digunakandan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Iqbal
Damanik, juru bicara #BersihkanIndonesia dari Auriga Nusantara.

 

Ia menambahkan, insentif ini akan mendorong laju eksploitasi besar-besaran yang beriringan dengan semakin hancurnya ruang hidup dan lingkungan yang tidak layak huni. Situasi ini bertentangan dengan niat pemerintah Indonesia yang membatasi
produksi batubara yang dituangkan dalam RPJMN.

Sejak tahun lalu sebelum pandemi, sejumlah perusahaan batubara besar sudah mengalami kesulitan keuangan, dengan utang jatuh tempo pada 2020, 2021, dan 2022. Moody’s Investor Services mencatat total utang perusahaan-perusahaan tersebut
mencapai USD 2,9 miliar atau sekitar Rp 42 triliun yang akan jatuh tempo pada 2022 saja [2]. Utang tersebut berbentuk kredit perbankan maupun obligasi. Sementara melalui UU Cipta Kerja dan dengan menunggangi pandemi, kewajiban perusahaan untuk menyetorkan royalti kepada pemerintah akan diberikan diskon hingga 100%. Artinya, relaksasi royalti ini akan menyebabkan negara kehilangan potensi pemasukan hingga USD 1.1 miliar dan USD 1.2 miliar dari pajak yang ditarik pada 2019 dari 11 perusahaan batubara [3].

“Semua ini terjadi karena legislasi UU Cipta Kerja ini sudah tersandera dalam konflik kepentingan, para aktor oligarki politik dan bisnis dalam parlemen sudah
bercampur-baur. Sebanyak 50 persen isi anggota DPR dan pimpinannya juga
terhubung dengan bisnis batubara, bahkan Satgas Omnibus Law yang ikut menyusun pun berisi para komisaris dan direktur perusahaan batubara yang juga akan menerima manfaat dari kebijakan UU Cipta Kerja ini sendiri,” ungkap Merah Johansyah, juru bicara #BersihkanIndonesia dari JATAM Nasional.

Diskon royalti hingga 100% ini akan menguntungkan perusahaan tambang, sebaliknya hal ini sama saja menggratiskan batubara demi menyelamatkan pengusaha, sementara
bagi penerimaan negara dan daerah yang selama ini bergantung pada batubara akan turun drastis. Di saat yang sama, eksploitasinya justru terjadi di daerah, aturan ini juga akan memicu perluasan kerusakan, pencemaran lingkungan seperti lubang tambang
dan pengusiran masyarakat dari tanahnya sendiri, biaya pemulihan lenyap dan dana tidak ada karena perusahaan tambang yang diberi diskon royalti, negara dan lingkungan buntung.

“Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Investor?
Material atau sumber daya alam ini ada di daerah, dengan adanya izin tambang seumur tambang, dan royalti 0%, maka daerah hanya akan mendapat lubang tambang dan bencana saja. Ini sama saja negara kita dikangkangi investor,” tutur Kisworo Dwi Cahyono, juru bicara #BersihkanIndonesia dari WALHI Kalimantan Selatan. (RF)

Check Also

Ban Slip, Truk Bermuatan 8 Ton Kulat Tumbang

SEKADAU, SuaraBorneo.com – Truk bermuatan delapan ton kulat tumbang di Jalan Sekadau-Sintang KM 7, tak …