Wabup Sanggau Hadiri Serah Terima Sarana dan Prasarana Penunjang PLBN

SANGGAU, SB – Wakil Bupati (Wabup) Sanggau, Yohanes Ontot menghadiri Serah Terima Pengelolaan Hasil Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang PLBN Terpadu di Kalimantan Barat (Entikong, Aruk, Badau) yang dipusatkandi gedung serba guna Kompleks PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Senin, (26/10/2020).

Dalam sambutanya, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat, Direktorar Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deva Kurniawan Rahmadi menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung Program Nawa Cita Presiden RI, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2015, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

“Pembangunan fisik Pengembangan PLBN Terpadu Tahap 2 (Zona Sub Inti dan Pendukung), Design and Build-Entikong, yang merupakan lokasi kunjungan saat ini, dibangun dengan dana APBN tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan total biaya senilai Rp 421.144.907.900. Waktu pelaksanaan selama 34 bulan dan dilaksanakan oleh Adhi-Hutama (KSO) selaku kontraktor pelaksana dan PT Widha selaku konsultan manajemen konstruksi,”katanya.

Kemudian, Serah terima pertama telah dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang PLBN Terpadu di Kalimantan Barat dibangun dengan dana APBN tahun 2019 dan 2020 melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan total biaya senilai Rp 117.852.198.000.

“Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang PLBN yang telah terbangun di Kalimantan Barat serta penggantian bangunan instansi-instansi pemerintah yang terdampak pelebaran jalan Entikong-Batas Serawak,”tuturnya.

Waktu pelaksanaan selama 11 bulan dan dilaksanakan oleh PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III dan PT. Virama Karya (Persero) sebagai konsultan manajemen konstruksi. dan Serah terima pertama telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.

Dikatakanya, Serah Terima Pengelolaan Hasil Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang PLBN Terpadu di Kalimantan Barat untuk beberapa instansi telah dilaksanakan terlebih dahulu atas permintaan instansi tersebut.

“Instansi yang telah dilakukan serah terima pengelolaan sementara adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, Kepolisian Resor Sanggau, UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Pontianak, dan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Entikong,”tuturnya.

Untuk hari ini maka akan dilaksanakan serah terima pengelolaan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengingat besarnya anggaran APBN yang digunakan untuk membangun ini maka besar harapan kami agar pihak pengguna dapat mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan dengan tujuan agar bangunan ini dapat berfungsi dengan baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yakni Presiden RI dan Kementrian terkait. “Dengan adanya pembangunan ini tentu memberikan efek besar kepada peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan secara khusus, Tapi secara umum terhadap Kabupaten Sanggau,”katanya.

Untuk itulah, Ontot berharap dengan adanya pembangunan ini tentu Sanggau menjadi lebih baik lagi dari sisi ekonomi terutama daerah perbatasan. “Dan kita harapkan tentu sains efeknya tidak hanya kepada masyarakat perbatasan tapi kepada masyarakat Sanggau umumnya,”tuturnya.

Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Tri Iskandar menyampaikan bahwa Sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2015, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalbar, Pertama adalah PLBN Terpadu Entikong, PLBN Terpadu Aruk dan PLBN Terpadu Badau.

“Ketiga PLBN beserta sarana dan prasarana penunjang ini dibangun dalam rentan waktu lima tahun anggaran dimulai sejak tahun 2015 dan diselesaikan di tahun 2020 ini. Pembangunan telah dilaksanakan dengan ketelitian dan keandalan dari segi teknis dan teknologi agar PLBN dapat berfungsi secara optimal,”katanya.

Dan di tahun ini juga sesuai dengan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Terpadu dan sarana penunjang dikawasan perbatasan, maka Kementrian PUPR mendapatkan amanat pembangunan PLBN Terpadu didua lokasi yang akan dibangun yaitu PLBN Terpadu Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan PLBN Terpadu Sei Kilik Kabupaten Sintang.

“Pembangunan fisik PLBN Terpadu Jagoi Babang akan mulai kita bangun di bulan November tahun 2020, Sedangkan untuk PLBN Terpadu Sei Kilik direncanakan akan kita bangun tahun 2021,”ujarnya.

Terkait dengan bangunan yang sudah dibangun, Kami sangat mengharapkan bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan umum terutama untuk area-area komersial seperti pasar perbatasan dan lain sebagainya.

“Untuk itu kami mengimbau dan kiranya kepada pengguna agar dapat segera memanfaatkan aset-aset yang sudah terbangun dengan sebaik-baiknya,”tuturnya.

Dikatakanya, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kepada instansi-instansi pengguna barang saya menitipkan aset negara yang telah dibangun dikawasan perbatasan ini, dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berpesan kepada Kepala Balai untuk segera dilakukan serah terima aset. Aset yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR secepatnya dapat diserah kelolakan untuk dimanfaatkan sesuau dengan
tujuannya. Artinya kita harapkan juga tahun ini akan kita serahkan aset ini kepada BNPP untuk dijadikan aset BNPP didalam pengelolaan terhadap tugas dan fungsinya masing-masing,”ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon menyampaikan bahwa kita harus mendahulukan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara ekonomi bisa bertumbuh dan berkembang.

“Termasuk nanti pengelolaan bangunan yang memang bisa dikerjasamakan ya kita kerjasamakan dengan masyarakat. Artinya kehadiran PLBN ini justru memperkuat masyarakat dalam sektor ekonomi,”ujarnya.

Terkait teknisnya, lanjutnya akan kami dalami terus dengan Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan jajaran Pemprov Kalbar.

Ia menegaskan kehadiran kawasan PLBN yang semakin paripurna ini harus memberikan efek Penguatan Pemda Sanggau dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jangan sampai kita membangun PLBN dengan pada saat yang sama mengisolasi Pemda, Tidak boleh. Jangan Pemda setempat malah terisolasi, tidak boleh. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, staf saya yang berkerja disini selalu usahakan mencari peluang untuk melibatkan Pemda didalam mengelola kawasan PLBN,” pungkasnya. (Bry)

Check Also

Nyoman Slogo (75) : Saya Senengnya sama Pa Zairullah Dari Dulu, Beliau Sering Berkunjung Ke Desa dan Membantu Kami

BATULICIN, SuaraBorneo.com – Antusias warga Bali di Desa Kerta Buana Kecamatan Sungai Loban untuk memberikan …