24 Laporan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Kampanye, 6 Pelanggaran Ada di Melawi

MELAWI, SUARABORNEO – Badan pengawas pemilu (Bawaslu ) provinsi kalimantan barat mencatat sejak di mulainya tahapan kampanye  di tujuh kabupaten di kalbar yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 sebanyak 24 laporan pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan hasil konsolidasi data dari bawaslu di masing-masing daerah.

24 laporan di antaranya, 6 pelanggaran ada di kabupaten melawi. Dari 771 kegiatan kampanye dialogis tatap muka dan pertemuan terbatas yang sudah di awasi bawaslu di kalbar.

“Kita di KalBar ada 24 laporan yang sudah masuk ke bawaslu provinsi KalBar,  ini memang rata-rata pelanggaran ringan, namun akan tetap kami awasi”. kata komisioner Bawaslu provinsi kalbar Faisal Riza saat menghadiri Rakor pengawasan pemilihan partisipatif dan deklarasi damai pilkada 2020 di hotel cantika,nanga pinoh kabupaten melawi (24/10/2020).

Rata-rata pelanggaran yang di temukan pada saat kampanye tidak pakai masker,tidak menyiapkan cek suhu tubuh,tidak gunakan Handsanitaizer,tidak menyiapkan tempat cuci tangan pada saat kampanye.

Sesuai dengan PKPU kegiatan kampanye melebihi 50 orang maka akan di berikan peringatan surat tertulis jika tidak di indahkan maka  tindakan bawaslu akan membubarkan kegiatan kampanye dan sanksi yang di berikan oleh KPUD tidak di perbolehkan kampanye selama tiga hari berturut-turut.

“Untuk Melawi sudah ada 6 pelanggaran, kalau untuk di kalbar ada dua kabupaten sudah mendapatkan surat peringatan tertulis kepada paslon yaitu di kabupaten sintang dan bengkayang,dan ketapang ada dua di berikan sanksi oleh KPU kegiatan kampanye di hentikan selama tiga hari berturut-turut”. Ujar faisal.

Pilkada serentak di tengah pandemi peran semua pihak ikut terlibat untuk mencegah klaster baru sebaran covid-19.  ” mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan covid-19 selama kampanye pilkada yang saat ini masih berlangsung”. Ajaknya.

Berdasarkan pandangan bawaslu setelah di lakukan pemetaan kerawanan khusus di melawi yang paling mengemuka adalah kerawanan terhadap infrastruktur dan politik uang. “peran masyarakat sangat penting melakukan pengawasan Pilkada, terutama generasi muda. Dan tak lupa juga, Ini eranya gadget jika ada HOAX baik berita bohong jangan langsung di viralkan harus di cek terlebih dahulu”.pungkasnya. (Tho)

Check Also

JMSI NTB Dilantik, Pemprov Beri Apresiasi

LOMBOK UTARA, SuaraBorneo.com –  Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus Daerah Jaringan Media …