Tak Tandatangani Raperda APBD 2021, Sikap Ketua DPRD Kapuas Disayangkan

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran (TA) 2021, disayangkan.

Pasalnya, dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kapuas berlangsung di Kantor DPRD Kapuas Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas Rabu (25/11/2020) Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah tidak menandatangani hanya memberi tanda titik.

Padahal, rapat paripurna dewan dihadiri eksekutif sedangkan anggota dewan menyatakan setuju. Ketika, proses berita acara persetujuan penandatanganan APBD 2021 hanya waket I Yohanes dan Waket II Erfan Rahman yang menandatangani.

Lantas. Pertanyaannya ada apa ini?
“Kami sayangkan, sikap Ketua DPRD Kapuas seperti itu mengingat akan berdampak luas terhadap pembangunan dan masyarakat,”kata Ketua Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (LBKNS) Provinsi Kalimantan Tengah, Gatner Eka Tarung, di Kuala Kapuas, Sabtu (28/11).

Ditegaskan, dengan tidak melakukan penandatanganan persetujuan APBD Kabupaten Kapuas 2021 oleh Ketua DPRD justru berimplikasi luas.

Oleh karena itu, lanjut Gatner, ketua DPRD dinilai melanggar konstitusi yang melekat pada jabatan bersangkutan.

“Lebih dari itu, berpengaruh pada kewibawaan lembaga legislatif secara keseluruhan,”pungkasnya seraya menambahkan, konsisten saja.

Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah, di forum rapat paripurna menyatakan, kalau ia tidak menandatangani pengesahan Raperda APBD Kabupaten Kapuas 2021 karena terjadi defisit anggaran. (ujang/ery-SB).

Check Also

Aksi Sosial, DPD PSI Jakarta Barat Berbagi Takjil

JAKARTA, suaraborneo.com – Di Bulan Suci Ramadhan 1442 H tahun 2021 kali ini banyak pihak …