Banjir Rusak 209.884 Hektar Lahan Pertanian Pangan Kalsel

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Berdasarkan data sementara sampai 18 Januari 2021 Dewan Pengurus Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan tercatat sekitar 209.884 Hektar Lahan Pertanian Pangan di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan rusak akibat Banjir Awal tahun 2021 ini. Hanya Kabupaten Kotabaru yang melaporkan masih nihil.

Dari 209.884 Hektar terdiri dari 188.895 Ha adalah lahan sawah padi dan 20.988 adalah lahan pertanian palawija dan hortikultura serta kolam budidaya ikan. Berdasarkan catatan kami ada 5 Kabupaten terluas rusaknya lahan pertanian tsb, yaitu:
1. Kab Batola 64.133 Ha
2. Kab Tanah Laut 37.440 Ha
3. Kab Banjar 33.309 Ha
4. Kab HST 17.985 Ha
5. Kab Tapin 16.479 Ha

Semua lahan pertanian ini adalah lahan aktif yang selalu dibudidayakan pertanian tanaman pangan di Kalsel. Berdasarkan laporan perkiraan sementara petani dan keluarga petani yang mengungsi akibat bencana ekologi banjir ini sekitar 18.000 jiwa. Dampak hal ini dalam jangka pendek adalah naiknya harga-harga produk pangan dipasar lokal Kalimantan Selatan. Produk pangan sayur-sayuran (hortikultura), palawija dan ikan akan penyumbang inflasi di bulan Januari ini. Sementara untuk beras diperkiraan mengalami kenaikkan sedikit karena stok masih cukup aman dari panen tahun 2020. Namun perlu diingat bahwa hasil panen padi tahun 2020 berupa Gabah Kering Giling (GKG) banyak juga yang mengalami kerusakan dipenyimpanan para petani, ini akan menjadi penyebab berkurangnya stok beras dan bisa memicu kenaikkan harga.

Musibah bencana ekologi ini yang pasti korban terparahnya adalah para petani karena mulai dari lahan pertaniannya dimana ini sebagai sumber ekonomi mereka, lalu rumah tempat tinggalnya beserta aset didalamnya ditambah lagi rusaknya peralatan-peralatan mekanis pertaniannya akibat terendam banjir. Maka sudah sepatutnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang khusus terhadap korban para petani dan pertaniannya. Sebab sektor pertanian pangan adalah motor penggerak sektor-sektor lainnya dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyiapkan perbaikan prasarana pertanian seperti irigasi dan sistem pengairan lainnya, Pemerintah juga wajib menyediakan bibit-bibit tanaman pangan yang akan dibudidayakan para petani pasca bencana ini, selain itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus menyediakan peralatan penunjang pertanian seperti traktor dll. Itu semua adalah sesuai dengan UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Namun kami Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan (SPI Kalsel) juga sangat menyayangkan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke beberapa titik lokasi bencana sama sekali tidak menyinggung tentang pentingnya merehabilitasi dan rekontruksi prasarana dan sarana pertanian. Jokowi hanya membahas perbaikkan infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan Presiden juga hanya menyebutkan penyebab banjir terbesar ini karena daya tampung sungai barito yang over kapasitas, Presiden abai terhadap peringatan-peringatan dari para aktivis lingkungan seperti Walhi dan para akademisi yang menyatakan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologi. Akar permasalahannya utama akibat masifnya pertambangan batubara dan perkebunan sawit yang merambah hutan-hutan Kalimantan Selatan tidak disinggung sama sekali oleh Jokowi.

Kami juga dari SPI Kalsel sangat tidak setuju wacana food estate yang pernah disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalsel beberapa waktu lalu. Lebih Baik anggaran negara yang merupakan uang rakyat ini dipergunakan untuk membangun food estate dialihkan ke perbaikan lahan pertanian yang sudah ada dan rusak akibat bencana ini. Bapak Gubernur Kalsel tidak mengaca pada gagalnya program pembangunan kawasan sentral pertanian di Jejangkit Kabupaten Batola tahun 2018 yang lalu.

Musibah bencana banjir Kalimantan Selatan ini berpotensi membuat Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan yang terancam mengalami krisis pangan jika penanganan yang lambat dan tidak tepat dari Pemerintah. Program proyek padat karya rehabilitasi lahan pertanian harus segera disiapkan dan yang lebih penting adalah melibatkan atau mengajak partisipatif para petani dalam merancang dan mengerjakan program tersebut.

ttd
Dwi Putra Kurniawan
Ketua Wilayah

Check Also

Bukber SPS Sumut Jalin Silaturahmi

MEDAN, suaraborneo.com –  Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Utara mengadakan buka puasa bersama ( Bukber) …