Gubernur Kaltara Siapkan 5 Pembangunan Di Perbatasan

KALTARA, suaraborneo.com –  Melanjutkan bahasan Gubernur Zainal mengenai lima tantangan terhadap wilayah perbatasan yang dihadapi Kalimantan Utara (Kaltara) ini dikarenakan kurangnya pendekatan terhadap masyarakat.

“Pendekatan yang dilakukan selama ini hanya menyentuh unsur fisik, seharunya perlu juga dilakukan pendekatan pembangunan manusia sebagai suatu aset daerah,” bebernya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta.

“Tidak bisa kita pungkiri kenyataan bahwa kesamaan asal penduduk perbatasan yang berasal dari bangsa melayu seharusnya berdampak positif,” ucapnya lagi.

Gubernur menjelaskan bahwa kesamaan budaya, kemiripan bahasa, dan tradisi merupakan salah satu modal penting dalam melakukan interaksi komunikasi dan saling bantu antar warga negara.

“Namun tidak demikian adanya, ini dikarenakan terhalang oleh batas fisik kedua negara. Untuk itu pembangun manusia juga sama pentingnya dengan pembangunan secara fisik,” jelasnya lagi.

Selanjutnya, masih dikatakan Zainal, terdapat empat isu strategis berkaitan dengan keamanan laut untuk kedaulatan wilayah perbatasan di Bumi Benuanta.

Satu dari empat isu strategis itu adalah mengenai isu sosial budaya. Meliputi membangun citra positif Indonesia yang sangat penting dalam pergaulan

“Kami berupaya untuk menginternalisasi lima langkah tersebut dalam 10 kegiatan prioritas Kaltara. Pada poin ketiga adalah meningkatkan terwujudnya konektivitas perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa, menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten dan kota,” urainya.

“Dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara khususnya pada wilayah laut perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, maka penting untuk membangun sebuah perspektif keamanan di wilayah perairan Kaltara. Perspektif tersebut ialah lingkungan perairan harus bisa dikendalikan, aman digunakan oleh pengguna, bebas dari ancaman kejahatan atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan perairan,” bebernya.

Gubernur Zainal juga menyampaikan bahwa beberapa potensi kejahatan yang dapat terjadi di wilayah laut provinsi Kaltara, diantaranya yaitu rawan akan kejahatan transnasional, jalur perdagangan dan penyelundupan narkotika, wilayah rawan tindak pidana illegal fishing, dan wilayah rawan penggunaan bom ikan.

Selain 10 program prioritas yang merupakan program fisik dan infrastuktur, Pemprov Kaltara juga terus melakukan pembangunan sumber daya manusia. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terus didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif seperti
membangunan tower telekomunikasi dan penyebarluasan informasi.

“Kami (Pemprov Kaltara, red) sadar bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan, untuk itu kehadiran asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu wadah berbagi pengalaman seluruh anggota sehingga tujuan pembangunan bersama dapat tercapai. (md)

Check Also

Polda Kalsel Dirikan 6 Posko Check Point Penyekatan Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Idul Fitri

BANJARMASIN, suaraborneo.com – Usai mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pengamanan Hari Raya Idul Fitri …