Pihak Bandara Harus Bayar Lahan Masyarakat Yang Menjadi Landasan

KALTARA, SuaraBorneo.com -Permintaan Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Kelas 1 Utama Juwata Tarakan melalui Dirjen Perhubungan Udara, Menteri Perhubungan RI untuk menyelesaikan ganti rugi tanah milik masyarakat .

data dokumen kepemilikan lahan, mengajukan tuntutan lewat jalur pengadilan, dan menerbitkan Peraturan Daeah (PerDa) sebagai payung hukum yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia dinilai berbagai pihak sebagai cara menghindari tanggung jawab dan pemborosan.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltra), melalui Sekretaris Provinsi H Suriansyah kepada Drs Kasim Riduan, kuasa hukum H Izmir dan H Abd Latief dari Firma Hukum Openg, Pohan & Patners menolak keinginan Dirjen Perhubungan Udara tersebut.

“Untuk apa semua itu? Kan sudah ada timnya dulu makanya kita menyurati Dirjen Perhubungan Udara cq Kementerian Perhubungan RI di Jakarta mengusulkan anggaran pengadaan lahan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah baru belum memungkinkan menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” ujar Suriansyah kepada Kasim Riduan.H

Halnya Walikota Tarakan, dr Khairul. M. Kes mengatakan, semua dokumen lahan masyarakat yang digunakan pihak Bandara Tarakan sudah diserahkan kepada pihak bandara. “Pertanyaannya sekarang, ada enggak kemauan bandara menyelesaikan masalah ini.

Sementara Badan Pertanahan Negara (BPN) Tarakan  menjelaskan, dalam rapat koordinasi fasilitasi penyelesaian tanah dalam kawasan Bandara Juwata Tarakan Selasa, 18 Desember 2018 kesepakatan, pihak Bandara Tarakan akan menyeselesaikan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Artinya, tidak perlu menerbitkan Perda sebagai payung hukum.

“Tapi, jika yang dimaksudkan pihak Bandara Tarakan membuat sertifikat tanah? “Bagaimana kita melakukan pengukuran ulang, karena semua posisi lahan sudah berubah.

Misalnya, dulu sebagai tambak udang dan ikan, sekarang sudah ditimbun dan jadi landasan pacu atau run way,” kata Kepala BPN Tarakan, Drs Agus Sudrajat.

Demikian juga dengan kepastian hukum, bukti kepemilikan lahan, kepastian luasan tanah, dan kebenaran dokumen kepemilikan nampaknya Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Utama Juwata Tarakan tidak memahami hasil Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Tanah  Dalam Kawasan Bandara Juwata Kota Tarakan yang dilakukan di ruang rapat Dinas Perumahan. (mnd)

Check Also

Danrem 101/Ant : Jabatan Merupakan Amanah, Harus Dipertanggungjawabkan

BANJARMASIN, suaraborneo.com – Banjarmasin. Penyerahan dan Penerimaan jabatan memiliki makna penting dan strategis, karena terkait …

//usounoul.com/4/4267251
error: Off