Standar Layanan Publik, Ombudsman Kalteng Berikan Pendampingan kepada Polres se-Kalteng

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo.com – Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kembali Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada tahun 2021.

Terkait itu, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada seluruh Polres se-Kalimantan Tengah pada Selasa (25/5/2021).

Kegiatan bertempat di Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Biroum Bernardianto didampingi oleh Keasistenan Pencegahan memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari diselenggarakannya Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Layanan.

“Maksud dari Penilaian Kepatuhan ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah, serta Kementerian dan Lembaga untuk mematuhi dan memenuhi komponen standar layanan seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,”jelas Biroum.

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Ida Oetari selaku Wakapolda Kalimantan Tengah menyambut, hangat kehadiran tim Ombudsman RI Kalteng dan berharap dengan adanya pendampingan ini dapat memberikan pencerahan kepada seluruh Polres dan jajarannya terkait hal apa saja yang harus dipenuhi dalam standar layanan.

“Kami tentunya berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kepolisian, salah satunya dengan cara pemenuhan standar layanan tersebut,”terang Wakapolda.

Dikatakan, penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI akan dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.

“Dalam Penilaian Kepatuhan ini Ombudsman RI yang diwakili oleh Petugas Survei akan turun ke unit layanan untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data terkait ketampakan fisik dari komponen Standar Pelayanan yang telah disediakan oleh petugas penyelenggara,”ujarnya.

Dilanjutkan, kegiatan pendampingan yang ditujukan kepada Polres se-Kalteng ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan arahan kepada polres terkait standar layanan, apa saja yang wajib dipenuhi dan disediakan di unit layanan masing-masing. (ujang/ery-SB).

Check Also

Pemerintah Kaltara Memperkuat Desa Untuk Maju Dan Sejahtera

KALTARA, SuaraBorneo.com – Mewakili Gubernur Kaltara membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat …

//chooxaur.com/4/4267251
error: Off