Pemkab Kapuas Lima Kali Raih WTP

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, kembali meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Tercatat Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, dimana ini merupakan yang kelima kalinya Pemkab Kapuas meraih opini WTP tersebut.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat hadir secara langsung guna menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan penyerahan laporan ini berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (28/5/2021).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2020, dimana pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara bersamaan juga menerima hasil pemeriksaan atas laporan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalteng atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan sehingga menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kondisinya.

Bupati Kapuas dua periode itu pun berharap dengan adanya hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini akan mendorong pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah menjadi lebih tertib, transparan dan akuntabel.

“Yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan daerah dan juga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk lebih maju lagi dan menjadi kebanggaan yang terus dapat dipertahankan,”ucap Ben Brahim.

Namun demikian, imbuh mantan Kadis PU Provinsi Kalteng itu, terkait masih adanya kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Ben mengungkapkan Pemerintah Daerah telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya tetap berdasarkan bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terselesaikan tepat waktu.

“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan kepercayaan dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020,” pungkas Bupati Ben. (hmskmf/ujang/ery-SB).

Check Also

Sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2016 Kepemudaan, Anggota DPRD Fraksi Partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari

JAKARTA, suaraborneo.com – Anggota DPRD Fraksi partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari, S. Sos. terus …

//soaheeme.net/4/4267251
error: Off