Satgas Saber Pungli Kapuas Kunjungi Tempat Pelayanan Publik

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah lakukan kunjungan kerja ke pelayanan publik, Kamis (27/5/2021) pagi.

Kunjungan Tim Satgas Saber Pungli ini dipimpin oleh Wakapolres Kapuas Iqbal Sengaji, selaku Ketua Pelaksana dengan didampingi oleh Inspektur Kabupaten Kapuas Heri Bowo, SH berserta seluruh tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Kapuas.

Adapun kunjungan tersebut tertuju kebeberapa kantor pelayanan yaitu Kantor Pelayanan Polres Kapuas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas. Yang kemudian dilakukan penempelan stiker Saber Pungli pada masing-masing kantor pelayanan.

Pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

Pada kesempatan tersebut Ketua Pelaksana Saber Pungli Iqbal Sengaji, menyampaikan bahwa kedatangan Saber Pungli pada tempat-tempat pelayanan publik ini adalah untuk melakukan sosilisasi Stop pungli, bahwa tidak ada pungutan liar di tiap-tiap sentral pelayanan.

“Sosialisasi ini bertujuan agar mekanisme sesuai dengan peraturan undang-undang tetap berjalan sebagaimana mestinya dan UPP Saber Pungli juga menerima pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah,”ungkap Iqbal.

Dikesempatan yang sama Inspektur Kabupaten Kapuas Heri Bowo, SH juga menyampaikan dengan kunjungan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli UPP Kabupaten Kapuas, mengharapkan agar Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bekerja dengan baik dan tidak mempersulit yang berurusan juga tidak ada lagi pungutan.

“Kepada seluruh pelayanan publi yang ada di Kabupaten Kapuas agar dapat memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel,” pungkas Heri. (hmskmf/ujang/ery-SB).

Check Also

Sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2016 Kepemudaan, Anggota DPRD Fraksi Partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari

JAKARTA, suaraborneo.com – Anggota DPRD Fraksi partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari, S. Sos. terus …

//stawhoph.com/4/4267251
error: Off