Bupati : Kemendikbud RI Apresiasi Kebijakan Pemda Kapuas, Dijadikan Pilot Project Semangat Belajar di Masa Pandemi Covid-19

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo.com – Ada hal menarik disampaikan Bupati Kapuas, Ir Ben Brahim S Bahat MM MT pada sidang paripurna DPRD Kapuas tentang, kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Kapuas Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Selasa (8/6/2021).

Pertama, Kabupaten Kapuas mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI lima kali berturut-turut.

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD Kapuas,”kata orang nomor satu di Kapuas ini.

Kedua, apresiasi Kemendikbud RI untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait kebijakan belajar di tengah masa pandemi Covid-19.

Disampaikan, Bupati Kapuas dua periode ini, Pemda telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kapuas yakni pengadaan protokol kesehatan (Prokes).

Sehingga, kebijakan ini pun mendapat apresiasi dari Kemendikbud. Kemudian, sistem pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, Kemendikbud menjadikan Kabupaten Kapuas Kalteng sebagai pilot project (proyek percontohan) semangat terus belajar bagi sekolah dan murid,”terang Bupati sembari menyampaikan, trerima kasih kepada jajaran Disdik Kabupaten Kapuas yang terus berupaya keras membangun sistem pengembangan pembelajaran bagi sekolah dan siswa.

Tataran Kebijakan.

Bupati melanjutkan, terkait perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 secara substansi tak terjadi perubahan mendasar.

Kebijakan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai visi misi. Perubahan hanya menyangkut pada sejumlah indikator target serta capaian.

Indikator dimaksud diantaranya, penyerderhanaan nomenklatur OPD serta refocusing anggaran dampak dari pandemi Covid-19.

“Artinya semua itu, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Namun, semuanya tetap mengacu kepada ketentuan perundangan berlaku dan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara konsisten,”tutup Bupati, Ben Brahim. (ujang/ery-SB).

Check Also

Sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2016 Kepemudaan, Anggota DPRD Fraksi Partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari

JAKARTA, suaraborneo.com – Anggota DPRD Fraksi partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari, S. Sos. terus …

//dooloust.net/4/4267251
error: Off