Kekerasan terhadap warga Ahmadiyah kembali terjadi. Ratusan orang warga merusak masjid Jemaat Ahmadiyah Baitul Salam di Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Jawa Timur pada Kamis malam.

Mubaligh (juru dakwah) Ahmadiyah wilayah Jawa Timur Fazal kepada VOA menjelaskan kekerasan dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan antara para tokoh setempat dengan jemaat Ahmadiyah seputar aktivitas beribadah jemaat Ahmadiyah. Para tokoh yang yang hadir dalam pertemuan itu menurut Fazal meminta agar jemaat Ahmadiyah menghentikan aktifitas ibadah mereka.

Fazal menambahkan, akibat perusakan itu, Sebagian besar kaca jendela dan pintu depan bangunan masjid pecah berantakan. Namun demikian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

“Pertemuan itu, penuh dengan ceramah yang memprovokasi. Yang hadir dalam pertemuan itu ada polisi, tentara, dan tokoh masyarakat setempat. Saat masyarakat datang ke masjid sambil melempari dengan batu, polisi sempat menahan aksi pengrusakan mereka. Ada sebagian kaca-kaca yang pecah karena polisi cepat mencegah. Kalau korban jiwa tidak ada sama sekali, hanya bangunan,” ungkap Fazal.

Kejadian ini menurut Fazal telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Aktifitas ibadah di masjid Baitul Salam menurut Fazal sekarang masih belum berlangsung, karena dijaga ketat oleh aparat polisi. Fazal mengaku heran dengan kejadian ini, karena baru kali ini warga Ahmadiyah Tulunggagung mendapatkan aksi kekerasan.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasan, kepada VOA menjelaskan, kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dari tahun ke tahun terus meningkat. Khususnya setelah peristiwa Cikeusik 6 Februari 2011. Sementara itu, negara dalam beberapa kasus bersikap tidak netral.

“Pada 2008 mengalami penurunan angka kekerasan (terhadap jemaat Ahmadiyah), tapi setelah peristiwa Cikeusik Pandeglang Banten yang menewaskan 3 orang jemaat Ahmadiyah, justru eskalasinya semakin meningkat. Bahkan spectrum kekerasannya sudah tidak melulu menyasar pada tempat-tempat mereka tetapi juga pada property dan hak-hak yang lain, seperti hak anak, pelayanan hidup dan hak atas hidup. Negara memang tidak netral. Dalam beberapa bulan terakhir misalnya peristiwa di Bekasi dan Tasikmalaya, organ-organ negara bahkan mendesak dan menyatakan secara terbuka agar Presiden membubarkan kelompok Ahmadiyah. Ini kan bukti ketidaknetralan mereka. Ditambah dengan antara pemerintah pusat dan daerah yang saling melempar tanggung jawab,” kata Ismail Hasan.

Mubaligh Ahmadiyah wilayah Jawa Timur Fazal kepada VOA berharap pemerintah dalam hal ini polisi mampu memberikan perlindungan bagi warga Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinannya.

Presiden Terima Penghargaan Toleransi Beragama

Sementara itu pada 30 Mei mendatang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima penghargaan “World Statesman” (Negarawan Dunia) dari The Appeal of Conscience Foundation, sebuah lembaga yang mempromosikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia di New York, Amerika Serikat. Presiden Yudhoyono dinilai telah berjasa dalam mengupayakan kehidupan toleransi beragama di Indonesia.

Beberapa kalangan melakukan protes atas hal ini, namun Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, hal itu adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Itu sesuatu bagian dari demokrasi ya. Sesuatu yang kita lihat sebagai suatu proses penyampaian ekspresi secara lebih bebas. Dari sisi Pemerintah kita melihatnya pertama ini adalah organisasi yang independen yang tidak mengafiliasi dengan kepentingan apapun,” kata Teuku Faizasyah.

Sementara itu, peneliti Setara Institute, Ismail Hasan berpendapat, ada baiknya Presiden menolak penghargaan itu, karena masih banyaknya persoalan intoleransi di Indonesia.

“Akan lebih terhormat jika Presiden mengatakan ‘Kami tidak layak mendapat penghargaan ini, karena masih banyak persoalan, tapi tetap menghargai apresiasi dari dunia internasional.’ Saya kira itu sangat baik. Mungkin akan jadi tertawaan dunia internasional, karena PBB jelas-jelas dalam UPR (Universal Periodic Review) tahun lalu merekomendasikan 19 rekomendasi kepada pemerintahan Indonesia untuk segera ditindaklanjuti, dan satupun belum ada yang ditindaklanjuti oleh pemerintah,” papar Ismail Hasan. /voa

JAKARTA — Kepolisian Daerah Papua menetapkan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resort Raja Ampat, Papua Barat, yang memiliki rekening mencurigakan berisi transaksi keuangan hingga Rp 1,5 triliun, sebagai tersangka untuk dugaan kejahatan penebangan liar dan kepemilikan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1 juta liter.

Direktur Reserse Ekonomi Khusus Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Pol. Arief Sulistyanto di Jakarta, Kamis (16/5), mengatakan Polda Papua saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap Sitorus dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang No. 41/1999 mengenai kehutanan atas dugaan kejahatan penebangan kayu liar, dan pelanggaran Undang-Undang No. 2/2001 mengenai minyak dan gas.

“(Kami sedang) melakukan penyidikan mendalam terhadap tindak pidana kehutanan dan tindak pidana perminyakan. Ini adalah kejahatan asal atau predicate crime yang menghasilkan dana hasil kejahatan yang kemudian ditransaksikan di dalam kegiatan bisnis mereka, mengalir ke beberapa rekening terakhir ke rekening saudara LS ini. Tengah ditelusuri seluruh transaksi untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang,” ujar Arief.

Pada Rabu (15/5), tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus dan tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Papua menyita aset-aset milik Aiptu Labora. Di antara aset-aset yang disita adalah tiga kapal pengangkut BBM serta tempat pengolahan kayu termasuk ribuan kubik kayu olahan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Komisaris Besar Pol. Setyo Budi Setyanto mengatakan tersangka tidak memilki izin niaga, izin transportasi dan penampungan BBM. Sedangkan untuk kepemilikan 115 kontainer berisi kayu yang disita di Tanjung Perak, Surabaya, saat ini sedang diselidiki apakah kayu berasal dari perambahan hutan dan BBM dari hasil transaksi kapal tanker di tengah laut, ujar Setyo.

Nama Labora Sitorus muncul setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa ia memiliki transaksi perbankan mencapai Rp 1,5 trilyun. Sementara di dalam rekening yang bersangkutan tercatat ada simpanan uang Rp 900 miliar.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar I Gede Sumerta menjelaskan jumlah itu didapat dari akumulasi transaksi perbankan sejak 2007 hingga 2012.

“Itu sebenarnya bukan rekening gendut tapi akumulasi transaksi yang dia lakukan selama lima sampai tujuh tahun itu. Misalnya satu kali transaksi itu bisa ratusan juta rupiah. Nah kalo dihitung selama satu tahun bisa mencapai milyaran rupiah. Apalagi usahanya kayu dan BBM,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto menegaskan Mabes Polri menjamin akan memberikan sanksi tegas terhadap aparat yang melanggar hukum.

“Saat ini proses itu masih berjalan. Kita sama-sama menghormati proses itu. Yakinlah, bahwa apabila ada anggota Polri yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum, pasti ada sanksi tegas,” ujarnya.

Terkait kasus ini, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Didi Irawadi Syamsuddin kepada VOA menegaskan Polisi harus serius dalam penanganan kasus ini hingga tuntas, karena tentunya melibatkan pihak-pihak lain.

“Saya kira ini benar-benar mengagetkan kita semua. Oleh karenanya harus ada langkah yang serius dari polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini sungguh banyak misteri dan kejanggalan yang saya yakin ini tidak hanya berhenti pada Labora Sitorus saja,” ujarnya./voa

JAKARTA — Kepolisian Daerah Papua menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening tidak wajar alias rekening gendut berisi sekitar Rp 1,5 triliun milik Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resort Sorong Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (15/5) menjelaskan, penyelidikan kasus ini difokuskan pada alur transaksi apakah terkait dengan tindak pidana.

“Kalau terkait dengan rekening seorang bintara Polri di Papua, proses penyelidikan dan penyidikannya sedang dilakukan oleh penyidik Polda Papua. Jadi penyidik serse Polda Papua tengah berupa menyelidiki apakah dari transaksi-transaksi yang dilakukan yang bersangkutan terkait dengan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana,” ujarnya.

Boy menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan ternyata yang bersangkutan melanggar akan dikenakan sanksi hukum.

“Kalau nanti ditemukan terkait ada pelanggaran hukum ya bisa kena sanksi hukum. Nanti kita liat dari aspek-aspek pelanggaran masalah disiplin atau kode etik profesi atau yang terkait pidana,” ujarnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane kepada VOA mengatakan, jumlah rekening milik Aiptu Labora Sitorus sangat mengherankan, mengingat yang bersangkutan hanyalah seorang bintara polisi. Namun menurut Neta, bila dilihat dari perkaranya, polisi pemilik harta melimpah sebenarnya bukan lagi rahasia umum. Neta menegaskan kasus ini harus ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya kira ini puncak gunung es, masih banyak polisi-polisi yang mempunyai kekayaan luar biasa dibanding gajinya,” ujarnya.

Menurut Neta, di Papua sendiri ini adalah kasus kedua. Pada 2010 PPATK menemukan adanya transaksi Rp 2 miliar yang masuk ke rekening seorang anggota polisi dan diduga anggota polisi ini mempunyai rekening ratusan miliar rupiah, ujarnya.

“Kemudian Polda Papua menyelidiki kasus ini dan naik ke persidangan, namun yang bersangkutan divonis bebas. Sebab itu dengan munculnya kasus yang sekarang, kita berharap jangan polisi lagi yang menangani. Kapolri harus mengajak KPK untuk mengusut kasus ini. Karena kalo polisi tidak serius menanganinya,” ujar Neta.

Ia menambahkan, Sitorus bisa mengumpulkan harta hingga ratusan miliar itu sudah tentu berasal dari cara-cara ilegal. IPW menurut Neta melihat ada kontrol yang lemah terhadap polisi-polisi di daerah yang cenderung menjalankan bisnis ilegal.

“Polisi-polisi di daerah itu lebih kaya dibanding yang di pusat. Kenapa? Karena di daerah ini kontrolnya lemah. Sementara di daerah ada potensi pertambangan, perkebunan, hutan, yang bisa mereka mainkan. Apakah mereka menjadi backing ataupun mereka bisnis illegal di sana. Ini mainan oknum per oknum. Tapi bisa saja oknum itu berkolusi dengan atasannya. Jadi tidak mungkin main sendiri. Kalau main sendiri tentunya sudah dipindah dari situ,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Sitorus dinyatakan memiliki transaksi keuangan melalui rekening mencapai Rp 1,5 triliun. Transaksi terhitung sejak 2007 hingga 2012.

Polda Papua sebelumnya menyebutkan, Sitorus diduga terlibat kasus penyelundupan kayu dan bahan bakar minyak di Papua. Ia juga disebut-sebut memiliki bisnis karaoke. /voa

COLUMBUS, OHIO — Bunga raksasa hutan hujan yang berbau menyengat mekar kembali di rumah kaca milik Ohio State University, dan sebuah lagi diharapkan akan mekar tak lama lagi.

Bunga setinggi 180 centimeter, diberi nama Woody dari pelatih sepakbola tim Buckeyes, Woody Hayes, membuka pada Selasa (14/5), memamerkan warna ungu kemerahan yang terang dan menyebarkan bau bangkai, dua tahun sejak pertama kali berbunga.

Bunga bangkai ini menurut pihak universitas berasal dari Sumatra.

Bunga bangkai kedua mekar secara singkat di rumah kaca tersebut Mei tahun lalu, dan bunga yang ketiga diharapkan membuka untuk pertama kalinya dalam tujuh sampai 10 hari, menurut juru bicara universitas Sandi Rutkowski.

Rumah kaca tersebut memperpanjang jam kunjungan pada periode seperti ini, namun orang-orang yang ingin melihat atau menciumnya harus melakukannya dengan cepat karena bunga ini jarang mekar dan hanya berlangsung sehari atau kurang. Beberapa tanaman tidak pernah mekar, dan tidak ada jaminan bahwa yang mekar akan melakukannya lagi.

Rutkowski mengatakan tiga atau empat kali mekar dalam tiga tahun adalah karena keberuntungan dan keahlian manajer program rumah kaca, Joan Leonard.

“Kami beruntung, tapi sebagian besar juga karena keahlian Joan yang luar biasa dalam menumbuhkan dan memelihara tanaman,” ujarnya. (AP/Kantele Franko)

Paus Fransiskus telah mengangkat orang-orang sucinya yang baru, termasuk ratusan orang Italia yang dipenggal dalam abad ke-15 karena tidak mau masuk Islam.

Dalam upacara kanonisasinya yang pertama sejak ia diangkat menjadi Paus bulan Maret, Paus Fransiskus juga menyatakan dua orang biarawati dari Amerika selatan sebagai orang suci.

Pengangkatan orang-orang itu sebagai orang suci telah disetujui oleh Paus Benediktus, pendahulu Paus Fransiskus, ketika ia mengumumkan pengunduran dirinya bulan Februari.

Ratusan orang Italia yang dijadikan orang suci itu dibantai tahun 1480 ketika orang-orang Turki dari kerajaan Ottoman menyerbu kota Otranto di Italia selatan dan memaksa penduduk Kristen di sana masuk agama Islam.

Ketika penduduk menolak, pasukan kerajaan Ottoman Turki itu memenggal kira-kira 800 orang pria dan anak laki-laki, yang kemudian oleh orang-orang Katolik disebut sebagai “martir dari kota Otranto”.voa /

Wakil PM Turki, Besir Atalay mengatakan kepada wartawan, Minggu (12/5), sembilan orang terkait serangan bom di kota Reyhanli tengah diinterogasi dan telah memperoleh sejumlah pengakuan dari yang bersangkutan. Kantor berita Reuters mengatakan semua tersangka berkewarganegaraan Turki.

Sebelumnya hari Minggu, Menteri Informasi Suriah mengatakan Damaskus tidak bertanggungjawab atas dua pemboman hari Sabtu yang menewaskan puluhan orang dan melukai lebih dari 100 lainnya di kota Reyhanli, Turki, yang terletak dekat perbatasan Suriah.

Omran al-Zoubi mengatakan dalam sebuah konperensi pers Minggu, bahwa tidak ada seorangpun yang berhak mengajukan tuduhan yang tidak benar. Ia mengatakan, pemboman itu tidak didalangi pemerintah Suriah.

Hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu menuduh pemboman di propinsi Hatay itu didalangi Suriah dan mengatakan Turki berhak mengambil tindakan apapun dalam menanggapinya.

Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu, tetapi Wakil Perdana Menteri Turki Bulent Arinsaid menyebut pemerintahan presiden Bashar al-Assad sebagai tersangka.

Hatay menerima sejumlah besar pengungsi Suriah dan menurut Arinsaid, mereka menjadi target serangan rejim yang berkuasa di Damaskus./voa

Balikpapan. (7/5). Sebanyak 15 wartawan mengikuti Workshop “Kontribusi dan Tantangan Industri Kelapa Sawit” yang diselenggarakan PT. Astra Argo Lestari Tbk di lingkungan kerjanya di wilayah Kaltim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Borneo 3.
Acara workshop satu hari ini berlangsung di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, pada hari Selasa (7/5). Salah satu isu yang menjadi pembahasan media, adalah adanya isu yang menuding Perkebunan Kelapa Sawit merupakan industry yang tidak ramah lingkungan bahkan cenderung merusak terhadap lingkungan.
Seperti yang dituturkan Topan Mahdi Head Of Public Relation PT. Astra Agro Lestari, “ Media cenderung memberitakan sebuah berita yang tidak berimbang, “
Sementara Budi Utarto Direktur Area Borneo 3, menegaskan, “bahwa sebagian masarakat masih menganggap Industri perkebunan kelapa sawit di nilai negatif. Hal ini tidak lebih dari sekedar politik dagang antar negara,”
“ Salah satu pesaing kita adalah minyak-minyak nabati seperti minyak bunga matahari yang banyak dihasilkan negara-neagra Amerika, yang memang produksinya sangat kecil dibanding dengan minyak sawit. Apalagi dalam persaingan minyak nabati dunia, minyak sawit Indonesia makin mendominasi. “ tegas Budi Untarto.
Ditegaskan Budi, “Industri kelapa sawit sudah menyumbang devisa yang sangat besar bagi negara, selain dari pajak ekspor sawit. industri sawit juga menyerap tenaga kerja hingga 5 juta orang. “
Sementara Dr. Bandung mengatakan “ bahwa tidak ada industri selain industri kelapa sawit yang tingkat keterlibatannya masyarakat sangat tinggi. Dalam mata rantai bisnis kelapa sawit, masyarakat disekitar perkebunan, adalah pihak pertama di luar perusahaan yang dilibatkan secara langsung dalam mata rantai tersebut. “
“ Keberadaan perkebunan kelapa sawit benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Berbicara masalah tanggung jawab sosial di perkebunan kelapa sawit,semua aspek dilakukan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, “ tegas Bandung.
Pemerhati lingkungan dari Universitas Mulawarman, Ir Zulkarnain, bahwa tidak seharusnya industri kelapa sawit dikesampingkan. Karena sudah terbukti industri sawit memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan hampir semua kajian ilmiah membuktikan bahwa industri sawit sangat ramah lingkungan.
”Sawit adalah satu satunya industri berbasis sumber daya alam yang bisa menjadi sebuah industri yang berkelanjutan,”kata Ir Zukarnaen (katono).

JAKARTA — Menurut Menteri Hatta Rajasa, Pemerintah sudah memperhitungkan secara cermat dampak yang akan terjadi bagi masyarakat kurang mampu akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, dan saat ini sedang menghitung serta mencari mekanisme tepat terkait kompensasi yang akan diberikan.

“Akan ada dampak terhadap masyarakat yang miskin, inflasi akan naik ya tentu harga-harga akan meningkat, transportasi akan naik. Disinilah penting kita memberikan suatu kompensasi kepada masyarakat yang terkena (dampak) itu,” ungkap Menteri Hatta Rajasa. “Tidak hanya masyarakat yang miskin yang (jumlahnya sekitar) 30 juta (orang) tapi juga yang near poor, dan juga yang sedikit di atas garis kemiskinan akan terkena. Oleh sebab itu ini harus kita berikan program yang disebut bantuan langsung sementara,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Natsir Mansyur menegaskan pengusaha mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan menerapkan satu harga.

Terkait dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan meski harga BBM bersubsidi belum naik menurutnya hal biasa. “Sudah pasti berdampaklah karena aspek psikologisnya itu. Pemerintah baru menyampaikan rencana saja, sudah naik (harga) barangnya gitu, apalagi sudah diumumkan. Sekarang, kalau kita lihat pendapat dunia usaha sih, dinaikkan saja secara keseluruhan harga BBM ini,” kata Natsir Mansyur.

Tidak demikian halnya dengan Yono, seorang pedagang di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurutnya sejak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi masih dalam tahap wacana, berbagai harga kebutuhan sudah naik sehingga ia khawatir harga akan terus melonjak jika harga BBM bersubsidi benar-benar naik.

“Gula putih, mie instant per karton naik Rp 3.500 dan telur terutama itu dari harga Rp15 ribu sekarang sudah Rp19 ribu per kilonya. Kalau BBM naik, pasti otomatis mengganggu, (harga barang) semuanya pasti naik,” kata Yono.

Yono berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubsidi karena menurutnya akan berdampak negatif terhadap profesinya sebagai pedagang dan masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah jangan naikin BBM dulu, deh! Orang kecil kayak kita itu pedagang nambah modal gitu, ya pasti menurun. Dari konsumen, biasanya kalau barang naik dikurangi dari daya belinya,” lanjutnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang saat ini Rp 4.500 per liter akan naik menjadi antara Rp 5.500 per liter hingga Rp 6.500 per liter. Rencana pemerintah menerapkan kebijakan dua harga untuk BBM bersubsidi akhirnya batal karena sulit saat implementasi di lapangan.

Dengan menerapkan harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter untuk angkutan umum dan sepeda motor, sementara Rp 6.500 per liter untuk kendaraan pribadi dan kendaraan dinas milik pemerintah akan memicu keributan. Sistem dua harga juga berportensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan dari adanya perbedaan harga BBM bersubsidi. /voa

JAKARTA — Inflasi Indonesia melambat menjadi 5,57 persen secara tahunan pada April karena turunnya harga pangan setelah pemerintah melonggarkan beberapa batasan impor, menurut data resmi yang diluncurkan Rabu (1/5).

Tingkat inflasi ini melambat dari 5,90 persen pada Maret, namun masih di atas batas atas target Bank Indonesia pada 3,5 persen-5,5 persen.

Secara khusus, “jatuh drastisnya harga bawang putih” membantu mendorong inflasi menjadi lebih rendah bulan lalu, menurut kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Kementerian Perdagangan minggu lalu melonggarkan batasan-batasan untuk beberapa impor produk pertanian, termasuk bawang putih, setelah Amerika Serikat mengeluhkan peraturan pemerintah Indonesia sebagai “tidak jelas dan kompleks” pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pembatasan tersebut disalahkan sebagai faktor terbesar dalam kenaikan inflasi pada beberapa bulan terakhir.

Namun Juniman, kepala ekonom Bank Internasional Indonesia, mengingatkan bahwa akhir musim panen dan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dapat mendorong inflasi naik kembali.

Kenaikan harga-harga bahan bakar akan menaikkan tidak saja harga minyak, namun juga harga-harga barang kebutuhan pokok karena peningkatan biaya transportasi.

Indonesia juga mencacat surplus perdagangan pertama dalam enam bulan pada Maret karena menurunnya impor, menurut BPS.

Surplus sebesar US$300 juta tersebut merupakan yang pertama sejak September 2012. Sejak itu Indonesia mencatat defisit karena ekspor jatuh menyusul perlambatan ekonomi global, bersamaan dengan kenaikan impor.

Nilai ekspor pada Maret turun 13,03 persen dari setahun lalu sementara impor turun 9,97 persen.

BPS juga telah merevisi angka perdagangan Februari untuk menunjukkan defisit US$290 juta dari $330 juta sebelumnya. Nilai ekspor direvisi menjadi $15,02 miliar dari $14,99 miliar, sementara impor berubah menjadi $15,31 miliar dari $15,32 miliar. (AFP/Reuters)

JAKARTA/SOLO — Sambil meneriakkan yel-yel perjuangan, ribuan buruh berpawai dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara Jakarta. Selain aksi di Istana Negara, para buruh juga melakukan aksi di di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rayat di Senayan, Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir mengatakan hak sosial buruh di Indonesia masih buruk. Beberapa permasalahan yang masih dipikul buruh Indonesia menurut Mudhofir antara lain hak kesehatan, praktik kerja kontrak dan upah buruh yang masih minim.

Dia menjelaskan upah minimum buruh di Indonesia masih jauh tertinggal dari sejumlah negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Upah buruh Indonesia, kata Mudhofir, hanya lebih tinggi dari Vietnam.

Menurut Mudhofir, di sejumlah provinsi termasuk Jakarta, upah minimum provinsi (UMP) telah dinaikkan tetapi tidak signifikan. Pemerintah Jakarta, misalnya, telah menetapkan besaran upah minimum provinsi sebesar Rp 2,2 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,7 juta.

“Filipina faktanya Rp 3,2 juta, Thailand Rp 2,8 juta, China Rp 2,5 juta. Kita hanya lebih tinggi dari Vietnam yang infrastrukturnya tidak benar. Nah, Kamboja sama dengan teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang rata-rata cuma Rp 800 ribu-Rp 900 ribu,” ujar Mudhofir.

Mudhofir mengatakan saat ini masih ada 22 provinsi yang upah minimumnya di bawah komponen hidup layak.

Dalam aksi tersebut, para buruh juga menuntut palaksanaan jaminan kesehatan untuk masyarakat dapat dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.

Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanudin Rahman mengakui masih rendahnya upah buruh di Indonesia dibandingkan negara lain. Sehubungan dengan buruh kontrak, Hasanudin menjelaskan hal tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi.

“Pengupahan di Indonesia dibandingkan dengan pengupahan di Malaysia apalagi di Amerika dan Eropa berbeda. Pertama, upah itu didasarkan pada skill, pengetahuan, keterampilan dan keahlian jadi disebut dengan produktivitas,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya upaya perbaikan hubungan industrial yang lebih kondusif terkait masalah tuntutan pekerja terhadap upah minimum.

Menurutnya, perlu ada penataan kembali sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi dunia usaha dan saling menguntungkan antara pengusaha dan para pekerja.

Demonstrasi memperingati Hari Buruh Sedunia di Solo, Jawa Tengah. (VOA/Yudha Satriawan)Demonstrasi memperingati Hari Buruh Sedunia di Solo, Jawa Tengah. (VOA/Yudha Satriawan)
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ruslan Irianto Simbolon menyatakan, berbagai masalah ketenagakerjaan seperti tuntutan penghapusan alih daya (outsourcing), upah dan pelaksanaan jaminan sosial menjadi perhatian utama pemerintah.

Pemerintah, kata Ruslan, berusaha mencari solusi yang bisa diterima semua pihak baik itu pengusaha maupun buruh. Terkait jaminan kesehatan, pemerintah kata Ruslan masih membahas soal masalah tersebut.

“Keluhan-keluhan pekerja buruh, kami telah sepakat untuk diadakan perubahan-perubahan, pembahasan-pembahasan yang penting bagimana kita sama-sama membangun hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa buruh memperingati Hari Buruh Sedunia juga berlangsung di beberapa daerah seperti Surabaya, Medan dan Makasar.

Di Solo, Jawa Tengah, sekitar 600 buruh dari berbagai perusahaan mendatangi Balai Kota Solo menuntut upah layak, penghapusan sistem kontrak, dan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar.

Juru bicara aksi ratusan buruh di Solo tersebut, Endang Setyowati yang juga ketua DPC Serikat Buruh Indonesia 92 Solo, mengatakan Kenaikan harga BBM akan memicu tingginya biaya operasional perusahaan dan berdampak pemecatan buruh besar-besaran. Belum lagi, tambah Endang, harga kebutuhan pokok akan melonjak jika rencana tersebut diberlakukan.

Walikota Solo, Hadi Rudaytmo mengatakan nasib buruh akan selalu diperjuangkan pemerintah dan pemerintah kota Solo selalu siap memfasilitasi dan melakukan mediasi sengketa antara pengusaha dan buruh yang terjadi. /voa