Category: kalbar | www.suaraborneo.com

78.41 % Luas Lahan di Kalimantan Sudah Terkapling

Suaraborneo (25/4). Sedikitnya 78.41 % luas lahan di Kalimantan sudah terpakai, baik untuk perkebunan, pertambangan batubara dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam, maupun IUPHHK dalam hutan tanaman.
Luas lahan yang sudah terkapling ini sesuai dengan jumlah luasan ijin yang diberikan pemerintah, tidak termasuk didalamnya ijin pertambangan-pertambangan dan perkebunan secara ilegal. Dapat dipastikan luas lahan yang akan terbuka dipastikan akan bertambah.
Dari luas total daratan Kalimantan, yang terdiri dari Kaltim, Kalteng, Kalsel dan Kalbar mencapai 53.070.000 hektar, luas yang sudah dikapling dengan perijinan baik perkebunan, pertambangan dan kehutanan mencapai 41.619.303 hektar. Luas lahan ini dipastikan akan semakin besar lagi karena maraknya pertambangan batubara secara ilegal, seperti di Kaltim dan di Kalsel, yang tidak mengantongin ijin yang sah.
Sementara hutan yang masih asli atau hutan perawan yang terdapat di Kalimantan hanya tersisa 12 juta hektar. Hutan ini lebih dikenal dengan sebutan Heart Of Borneo. Jumlah ini terdapat di daerah dataran tinggi.
“ Di Kaltim sendiri terdapat 400 ijin tambang belum termasuk yang ilegal, dari 78.41 % tersebut dipastikan jumlah lahan yang sudah terkapling akan semakin besar,” ujar Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih MPPPM Kepala Pusat Pengeloaan Ekoregion Kalimantan (Suhartono).

Penghasilan Indonesia dari Ekspor Minyak Merosot

SINGAPURA/JAKARTA — Pendapatan Indonesia dari ekspor minyak merosot jauh di bawah ekspektasi pemerintah dengan menurunnya hasil minyak ke titik terendah dalam 40 tahun terakhir, membuat tekanan terhadap pihak berwenang meningkat untuk mengatasi defisit perdagangan yang meluas akibat subsidi energi yang mendorong konsumsi.

Lapangan tua dan kurangnya penemuan lapangan baru selama bertahun-tahun membuat Indonesia mengekspor lebih sedikit minyak mentah. Pendapatan dari ekspor minyak mentah dan produk minyak untuk dua bulan pertama tahun ini turun 23 persen menjadi US$2,2 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara nilai impor minyak naik 16 persen, menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Dengan demikian, defisit perdagangan minyak mencapai $4,9 miliar tahun ini, lebih tinggi dari $3,2 miliar setahun yang lalu.

Anggaran negara untuk 2013 memasukkan target produksi minyak 900.000 barrel per hari, namun badan regulator energi SKKMigas mengatakan produksinya sepertinya hanya akan mencapai rata-rata 830.000 barrel per hari, atau terendah sejak 1969.

Pemerintah mengharapkan penghasilan dari minyak dan gas mencapai sekitar $30 miliar atau 20 persen dari anggaran tahun ini, menurut SKKMigas, jauh lebih rendah dari sepertiga penjualan yang disumbangkan BUMN setiap tahun ketika Indonesia masih menjadi eksportir dan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC.

Kecuali jika harga dapat mengkompensasi penurunan produksi atau Indonesia dapat mengatasi penurunan produksi, kontribusi minyak dan gas akan terus jatuh. (Reuters/Florence Tan dan Randy Fabi)/voa

Paus Kunjungi Makam Santo Petrus di Lantai Bawah Tanah Vatikan

Vatikan mengatakan hari Senin Paus Fransiskus mengamati dengan rasa haru dari jarak dekat makam Santo Petrus, Paus pertama, yang dikubur di bawah Basilika Santo Petrus.

Menurut Vatikan, dengan demikian, Fransiskus menjadi Paus pertama yang mengunjungi makam itu, di mana orang-orang tidak beragama dan orang-orang Kristen awal dimakamkan, sejak penggalian arkeologi besar-besaran dilakukan di situs kuno itu beberapa dekade lalu.

Kunjungan 45 menit ke makam Santo Petrus itu bersifat pribadi, kata Vatikan, yang kemudian merilis rekaman video kunjungan tadi.

Basilika itu dibangun di atas lokasi di mana orang-orang Kristen awal berkumpul secara rahasia, pada masa penganiayaan di Roma kuno, untuk berdoa di makam tak bertanda yang diyakini Makam Santo Petrus, murid yang dipilih Yesus untuk memimpin gereja.

Vatikan mengatakan Paus baru itu “berhenti dan berdoa dalam hati, dalam meditasi mendalam dan penuh rasa haru” di Kapel Clementine di basilika luas yang merupakan “tempat terdekat ke makam murid Yesus” tersebut./voa

8 WNI di New Jersey Dapat Penangguhan Deportasi

NEWARK, NEW JERSEY — Delapan warga negara Indonesia yang melanggar perintah deportasi di Amerika Serikat dengan mencari perlindungan di sebuah gereja diberikan pengangguhan sementara, menurut pihak imigrasi dan tokoh gereja pada Senin (25/2).

Warga Indonesia tersebut, lima diantaranya telah tinggal berbulan-bulan di dalam gereja Highland Park dan tiga lagi tinggal di dekat gereja, diberikan izin tinggal sementara, membuat mereka dapat tinggal secara resmi di AS selama setahun.

Kedelapan orang tersebut ada di bawah pengawasan dan akan diizinkan tinggal di dalam komunitas mereka bukannya di tempat tahanan, namun diwajibkan melapor ke pihak imigrasi, ujar juru bicara kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Harold Ort pada kantor berita Associated Press.

Pendeta Seth Kaper-Dale dari Gereja Reformasi Highland Park, telah berupaya membantu mereka serta komunitas Kristen Indonesia serupa yang ada di New York, New Hampshire dan tempat lainnya untuk membuka kembali kesempatan mendapat suaka.

Ia mengatakan keputusan ICE yang dikeluarkan 14 Februari tersebut telah menghasilkan “tangis kelegaan, perasaan bersyukur dan banyak makanan serta perayaan” di antara warga Indonesia dan para pendukungnya.

“Kami sangat mengapresiasi ICE karena bertemu dengan kami, manusia dengan manusia, dan kami sangat berterimakasih pada ICE atas fleksibilitasnya,” ujar Kaper-Dale.

Ratusan orang Indonesia beragama Kristen dilaporkan lari ke luar negeri antara 1996 dan 2003, ketika lebih dari 1.000 gereja dihancurkan oleh kelompok ekstremis. Pemerintah Amerika Serikat mengizinkan banyak di antara mereka untuk masuk dengan visa turis di tengah kerusuhan setelah pengunduran diri mantan presiden Suharto pada 1998. Banyak yang bekerja dan membangun kehidupan di AS serta melahirkan anak.

Namun setelah terjadinya serangan 11 September 2011, pemerintah AS mewajibkan semua pria berusia 16 sampai 65 tahun untuk mendaftarkan diri jika mereka masuk ke Amerika dengan visa sementara dari negara-negara Islam. Orang Indonesia masuk dalam kategori tersebut apapun agamanya dan harus mendaftar atau diklasifikasi sebagai buronan teroris.

Saat itulah muncul perintah-perintah deportasi, dan warga Kristen Indonesia yang takut kembali ke Indonesia berada dalam kekisruhan hukum saat mereka melewati batas waktu untuk mendaftar suaka.

Senator AS asal New Jersey, Frank Lautenberg dan wakil rakyat dari New York Carolyn Maloney mensponsori legislasi yang akan mengizinkan orang Kristen Indonesia untuk mengajukan kembali permintaan suaka mereka.

Kaper-Dale mengatakan kelompok mereka berharap legislasi kongres akan disahkan atau reformasi imigrasi yang komprehensif akan diimplementasikan dan para warga tersebut akan diizinkan tinggal di New Jersey, yang sudah mereka anggap rumah./voa

Miliuner Tiongkok Jual Udara Bersih Kalengan

BEIJING — Chen Guangbiao, yang menjadi makmur karena bisnis daur ulang dan dikenal sebagai dermawan, pada Rabu (30/1) membagikan kaleng-kaleng udara seukuran minuman soda di Beijing, yang katanya diambil dari daerah terpencil yang masih asri di Tiongkok, seperti Xinjiang di barat laut Taiwan, pantai tenggara.

“Saya ingin memberitahu para walikota, kepala daerah dan pemimpin-pemimpin perusahaan besar supaya tidak hanya mengejar pertumbuhan PDB dan tidak mengejar keuntungan besar dengan mengorbankan anak cucu serta lingkungan ekologi,” ujar Chen.

Kualitas udara di Tiongkok berfluktuasi secara dramatis dari hari ke hari namun pada beberapa minggu terakhir mencapai tingkat yang sangat tidak sehat.

Polusi udara memiliki ukuran PM2,5, atau partikel-partikel dengan diameter 2,5 mikrometer, yang diserap oleh paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru. Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) merekomendasikan tingkat PM2,5 sebesar 20 dan mengatakan bahwa angka yang melewati 300 adalah membahayakan kesehatan.

Kualitas udara Beijing sering melewati angka 500, dan pada 12 Januari mencapai 755, atau rekor tertinggi.

“Saya pergi keluar, berjalan selama 20 menit, dan tenggorokan saya sakit dan saya merasa pusing,” ujar Chen.

Ia membagikan kaleng-kaleng berwarna hijau dan oranye bertuliskan “Udara Segar,” dengan karikatur dirinya yang mengatakan, ”Chen Guangbiao adalah pria baik”.

“Jadilah orang baik, miliki hati yang baik dan berbuatlah hal-hal yang baik,” tulis pesan di bawah setiap kaleng.

Pengusaha berusia 44 tahun itu, yang kekayaannya diperkirakan mencapai US$740 juta menurut daftar orang-orang terkaya Tiongkok yang diterbitkan Hurun, merupakan orang yang sangat pandai mempromosikan diri.

Ia adalah semacam selebritis di Tiongkok, dengan lebih dari empat juta pengikut di Sina Weibo, atau Twitter versi lokal.

Ia mengatakan kaleng udara bersih itu hanya permainan, tapi juga salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Kampanyenya menciptakan kebingungan tapi mengundang tepuk tangan dari media dan orang-orang yang frustrasi dengan polusi udara.

“Udara di Beijing betul-betul harus diperbaiki, jadi kita memerlukan orang baik sepertinya untuk muncul,” ujar seorang warga bernama Hu, 21. “Itu mengingatkan orang untuk menggunakan bahan bakar yang lebih rendah dan melakukan apa yang mereka bisa untuk memperbaiki udara.”

Udara kalengan itu beredar gratis pada Rabu, tapi biasanya dijual dengan harga 5 yuan (sekitar Rp 7.000) dan hasil penjualan disumbangkan ke orang miskin. Penjualannya sedang-sedang saja, ujar Chen, naik setelah hari-hari polusi terburuk, dengan delapan juta kaleng terjual pada 10 terakhir. (Reuters)/voa

AS Uji Coba Vaksin Demam Berdarah pada Manusia

Demam berdarah, yang disebarkan lewat gigitan nyamuk Aedes, disebabkan oleh empat virus yang berbeda namun berhubungan, sehingga menyulitkan pengembangan vaksin, demikian menurut Anthony Fauci, Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional.
Ia memaparkan, “Masalah vaksin demam berdarah berbeda dengan virus lain di mana jika orang tertular oleh satu virus dan divaksinasi dengan satu vaksin orang terlindungi setelah sembuh. Sedangkan demam berdarah, karena ada empat jenis, perlu ada vaksin untuk melindungi orang dari keempatnya, karena jika orang hanya dilindungi dari satu atau dua jenis virus, orang masih rentan terhadap satu atau yang lain dari tiga atau empat virus.”

Uji coba yang didanai pemerintah Amerika itu berskala kecil, melibatkan 112 pria dan wanita sehat berusia antara 18 sampai 50 tahun. Tujuannya adalah untuk melihat apakah vaksin percobaan, yang terbuat dari virus hidup tapi lemah itu, aman dan merangsang respon antibodi terhadap keempat jenis demam berdarah.

Tim peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, memformulasikan empat vaksin kombinasi yang berbeda, dan menguji vaksin secara terpisah pada masing-masing empat kelompok yang terdiri dari 20 peserta. Semua vaksin demam berdarah itu menghasilkan respon antibodi. Tapi satu senyawa eksperimental, yang disebut TV003, menimbulkan respon kebal terhadap empat virus demam berdarah pada 45 persen peserta. Sementara respon kebal terhadap tiga virus terlihat pada sekitar 90 persen peserta.

Menurut Fauci, vaksin kombinasi itu aman, hanya menghasilkan ruam samar-samar pada sekitar 60 persen peserta. “Saya cukup optimistis kita akan memiliki vaksin setelah satu periode. Tapi sekali lagi, ini adalah tahap sangat awal, baru percobaan Tahap Satu,” ujarnya.

Vaksin percobaan untuk demam berdarah ini akan menjalani lebih banyak lagi pengujian keamanan dan efektivitas dalam percobaan Tahap 2 dan Tahap 3. Para peneliti ingin melihat seberapa baik respon kekebalan terhadap empat virus demam berdarah di Brazil dan Thailand, di mana penyakit yang ditularkan nyamuk itu endemik.

Antara 50 sampai 100 juta orang di negara-negara berkembang menderita demam berdarah setiap tahunnya. Para ahli mengatakan biaya produksi vaksin itu sebaiknya kurang dari satu dolar dollar per dosis, sehingga dapat dijangkau oleh negara-negara berkembang yang paling merasakan dampak penyakit tersebut. /Voa

Pemerintah Indonesia Didesak Segera Atasi Penyebaran Virus H5N1

SURABAYA — Ketua Avian Influenza Research Center (AIRC) di Universitas Airlangga Surabaya, Chairul Nidom, mengatakan kematian ratusan ribu itik di sembilan provinsi di Indonesia akibat virus flu burung beberapa bulan terakhir harus disikapi secara serius agar penyebarannya tidak semakin meluas dan mengancam jiwa manusia.

Nidom mengatakan pada Senin (7/1) bahwa penyebaran virus H5N1 varian 232 ini sangat sulit diprediksi dan dicegah, karena disebarkan melalui media air.

“Kalau di unggas [darat] itu penyebarannya kan melalui udara. Kalau melalui udara itu kita bisa hitung, maksimal jarak yang ditempuh adalah kira-kira 1 kilometer. Tetapi kalau melalui air tidak bisa diprediksi, sejauh air itu mengalir maka disitu model penyebaran virus itu,” ujarnya.

“Jadi kalau saat ini terjadi banjir di [sungai] Bengawan Solo, maka otomatis wilayah hilir atau wilayah muara ini akan mendapat kiriman virus yang berasal dari hulu.”

Nidom menambahkan, kemungkinan banyak dan luasnya wilayah penyebaran virus ini akan dapat berdampak pada kematian lebih banyak lagi itik di Indonesia, bahkan hingga habis seluruhnya.

Dr. Chairul Nidom, ketua Avian Influenza Research Center (AIRC) di Universitas Airlangga Surabaya,. (VOA/Petrus Riski)
??Lebih jauh lagi, Nidom menyebutkan ada dugaan unsur bioterorisme dalam penyebaran virus ini. Ia mengungkapkan, penyebaran virus H5N1 yang banyak ditemukan di Vietnam dan China diduga merupakan desain dari pihak tertentu, sehingga bisa menjadi ancaman pertahanan.

“[Penyebaran] bisa melalui burung liar atau burung migrasi. Yang kedua adalah faktor kesengajaan. Kesengajaan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan atau sengaja membawa, atau aspek bioteroris. Sementara dari aspek epidemologi burung migrasi, saya tidak melihat, dan tidak ada fakta ilmiah bahwa burung migrasi itu membawa viris varian 232,” ujarnya.

Di Jawa Timur terdapat enam kabupaten dan kota yang positif terjangkit virus H5N1 varian 232, yang mengakibatkan ribuan itik milik warga mati mendadak.

Meski demikian, Gubernur Jawa Timur Soekarwo belum menganggap peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa (KLB) yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kita coba obatnya, disemprot, dan samplingnya dibawa ke laboratorium. Posisi belum sampai KLB, tapi kita terus melakukan pencegahan. Ada 270 tenaga untuk itu dan kita sediakan uang kalau kekurangan,” ujar Soekarwo.

Nidom menegaskan, penyebaran virus yang tidak terprediksi dan bergerak sangat cepat ini harus diikuti langkah penanganan yang tepat dan cepat dari pemerintah, terutama dalam mencegah jatuhnya korban jiwa dari manusia.

“Jadi jangan menunggu karena ini masih di bebek, karena sirkulasi tadi yang saya gambarkan, itu tidak tertutup kemungkinan segera terjadi. Jadi apa yang harus segera dilakukan, ini harus segera dibentengi manusia ini,” ujarnya.

Nidom menambahkan, selain pengambilan keputusan yang cepat berupa pemusnahan itik yang diduga terinfeksi, pembuatan vaksin dari virus yang menyerang harus segera dilakukan. Langkah ini diperlukan agar penyebaran virus ke manusia melalui burung puyuh, babi, dan ternak lainnya dapat dicegah, ujarnya./voa

RUU Ormas Dinilai Ancam Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

JAKARTA — Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Chairul Anam dalam keterangan pers di kantor Wahid Institute mengatakan Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang saat ini sedang dibahas DPR dan pemerintah sifatnya sangat mengontrol masyarakat sipil.

Dalam RUU tersebut, kata Anam, dinyatakan bahwa organisasi berbadan hukum yayasan dan perkumpulan maupun organisasi yang tidak berbadan hukum, semua wajib daftar sebagai ormas dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat diperpanjang, dibekukan dan dicabut.

Menurut Anam, proses birokratisasi juga akan dihadapi oleh dua atau tiga orang yang ingin berkumpul karena kesamaan hobi, seni, olahraga dan lain sebagainya.

Mereka harus memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, memiliki AD/ART, program kerja, kepengurusan, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak.

Selain itu dalam RUU ini organisasi yang akan mendapatkan sumber pendanaan dari manapun terlebih dahulu harus melaporkan atau mendapatkan persetujuan pemerintah

Anam juga menilai pemerintah dan DPR berupaya membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah melalui peraturan ini.

“Kalau ini disahkan, kalau kemarin index kebebasan Indonesia cukup tinggi maka tiba-tiba Indonesia akan disamakan dengan Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Afganistan yang tidak memiliki tradisi demokrasi sama sekali. Ini tantangan bagi SBY untuk dua tahun kedepan ini, kalau dia ingin meninggalkan pemerintahannya dengan baik, hentikan RUU ini. Kalau tidak, maka dia akan tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya presiden di dunia yang sistemnya modern, yang katanya demokratis, tetapi memberangus masyarakat sipil,” papar Anam.

Tokoh agama Romo Benny Susetyo mengungkapkan dalam aturan tersebut organisasi sosial keagamaan juga akan dilarang untuk menerima sumbangan berupa uang, barang ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

Hal ini tambahnya berpotensi menyulitkan organisasi sosial keagamaan yang biasa menerima donasi tanpa identitas jelas.

“Karena kita tidak bisa lagi mengelolah dana-dana publik karena mereka (pemerintah) berhak meminta laporan pertanggungjawaban, misalnya kolekte gereja akan terkena ini, dia harus melaporkan ini padahal pemerintah tidak pernah menyumbang. Kotakan mesjid itu akan terkena karena konsekuensi itu. Jadi ini persoalannya adalah bahwa penguasa tidak percaya dengan lembaga-lembaga keagamaan yang secara transparan mempunyai mekanisme sendiri. Kalau ini diterima maka ormas keagamaan akan terancam,” ujar Romo Benny Susetyo.

Aktivis HAM Usman Hamid, melakukan penggalangan dukungan masyarakat terkait penolakan RUU Ormas ini.

“Dari kajian banyak kalangan, RUU ini sangat tidak layak karena itu kita ingin mengajak siapapun yang ingin mendukung penolakan RUU ini, silahkan langsung ke www.change.org/RUUOrmas, silakan tandatangani petisi tersebut juga bisa sampaikan pendapat anda untuk mencegah adanya undang-undang yang dapat memberangus kebebasan berorganisasi kita semua”, papar Usman Hamid.

Sementara itu, ketua panitia khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan pembahasan RUU Ormas semata-mata bertujuan agar Ormas lebih produktif dan bukan mengendalikan.

Ini dilakukan menurut Haramain karena saat ini banyak ormas kontraproduktif dengan pembangunan nasional seperti mengancam kebebasan orang lain dan melakukan tindakan anarkis.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini membantah jika RUU Ormas ini akan mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul.

Abdul Malik Haramain mengatakan, “UU ini dibuat bukan mengekang apalagi mengancam kebebasan. Rujukan kita jelas, konstitusi, dasar kita UUD 1945 pasal 28. Yang jelas tidak hanya memberikan kebebasan tetapi juga menghormati.”

Abdul Malik Haramain mengungkapkan saat ini di Indonesia terdapat sekitar 65 ribu Ormas. /Voa

Korupsi dan Pencucian Uang Jadi Penyebab Degradasi Hutan Alam Indonesia

Jakarta –Tiga lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari WWF-Indonesia, Indonesia Working Group on Forest Finance dan Transparency International Indonesia menyatakan siap memantau pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan. Hal ini dinyatakan saat Diskusi Publik “Pola Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tindak Kejahatan Kehutanan” yang diadakan oleh konsorsium tiga lembaga tersebut pada hari ini (Rabu, 31/10) di Serambi Salihara, Jakarta Selatan.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan telah merugikan negara sebesar 100 miliar dollar amerika. Sementara pada bulan Agustus 2011, Kementerian Kehutanan mengeluarkan laporan bahwa praktek korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan di Kalimantan telah merugikan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Kedua laporan ini menunjukkan masih lemahnya integritas dan akuntabilitas lembaga pemerintah di sektor kehutanan.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Teten Masduki, mengatakan,”Hilangnya tutupan hutan yang tinggi di Indonesia menjadi cerminan tingkat pengelolaan manajemen kehutanan yang buruk dan cenderung korup. Hasil riset yang telah di lakukan oleh TI-Indonesia, korupsi terjadi di setiap lini manajemen kehutanan, mulai dari peraturan yang ada , manajemen pengelolaan hutan, hingga penegakan hukumnya.”

Pola relasi kekuasaan desentralisasi membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah dan antar lembaga di daerah. Berbagai perubahan ini membuka peluang maraknya ‘money politics’ oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta – yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi sektor sumber daya alam semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, Kolusi antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.

Dalam kurun waktu 25 tahun, tutupan hutan di Pulau Sumatera berkurang setengahnya dari 25,3 juta hektar di tahun 1985 menjadi hanya 12,5 juta hektar di tahun 2009. Penurunan luas tutupan hutan ini banyak diwarnai oleh praktek-praktek ilegal dari kebijakan perijinan sampai dengan praktek suap.

Direktur Program Kehutanan WWF-Indonesia, Anwar Purwoto, menyatakan bahwa pola-pola perusakan hutan yang sistematik lewat korupsi dan pencucian uang semakin mendesak keanekaragaman hayati di hutan tropis Indonesia menuju kepunahan. “Semakin sempitnya hutan sebagai habitat satwa justru semakin memperbesar wilayah konflik antara manusia dan satwa serta hilangnya keseimbangan ekosistem yang tak jarang menimbulkan bencana. Akhirnya menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi,” tambah Anwar.

Ketiga lembaga yang tergabung dalam konsorsium SIAP II (Strengthening Integrity and Accountability Program II) ini mengajak seluruh pihak baik dari pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, pengusaha, maupun masyarakat untuk mempertahankan wilayah hutan yang tersisa dengan mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik.

Koordinator Indonesia Working Group on Forest Finance, Willem Pattinasarany, mengatakan,”Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam UNFCCC 15 di Copenhagen tahun 2009 untuk menurunkan emisi sebesar 26% mewajibkan pemerintah untuk mematuhi komitmen tersebut. Caranya adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendukung investasi di sektor pengelolaan sumberdaya alam khususnya di atas kawasan hutan.”

Konsorsium SIAP II mendukung penuh dan membantu lembaga keuangan dan perbankan dalam merancang berbagai panduan seperti Know Your Customer (KYC) dan CDD (Customer Due Dilligence) di sektor Kehutanan. “Dengan adanya panduan KYC dan CDD ini perbankan diuntungkan dengan memiliki nasabah yang bersih, sedangkan para pengusaha diuntungkan karena dipercaya oleh lembaga perbankan untuk didukung pembiayaan usahanya,“ lanjut Willem./SB
photo :unodc.org

Investasi Langsung Asing Mengalir ke Indonesia

Indonesia mencatat rekor investasi langsung asing (FDI) sebesar US$5,9 miliar pada kuartal ketiga tahun ini, menandakan negara ini masih menjadi tempat favorit di tengah prospek ekonomi global yang buram dan kekhawatiran masalah korupsi dan tata pemerintahan.

Dalam rupiah, jumlah total FDI pada Juli sampai September naik 22 persen selama setahun menjadi Rp 56,6 triliun, setelah pertumbuhan tahunan 30,2 persen pada kuartal kedua. Angka pada kuartal ketiga ini merupakan rekor untuk kuartal manapun.

Meski peningkatan tersebut kurang dramatis jika dilihat dari sisi dolar, dan jauh dibandingkan FDI Tiongkok yang mencapai $24,34 miliar pada periode yang sama, hal ini menandai naik turunnya reputasi Indonesia dalam melindungi investor luar negeri dan kekhawatiran-kekhawatiran dianggap sebagai risiko yang dapat diterima.

India, dengan ekonomi dua kali lipat Indonesia, hanya menarik investasi langsung asing sebesar $4,42 miliar pada kuartal kedua.

“Tidak ada satu faktor yang mendorong investasi [di Indonesia] melainkan kombinasi dari diversifikasi ekonomi dan basis konsumen dengan optimisme yang tinggi,” ujar Arian Ardie, COO dari Terrasys Energy, perusahaan konsultasi dan investasi energi terbarukan.

Awal bulan ini, investor Inggris Nat Rothschild mundur dari dewan direktur Bumi Plc, salah satu dari eksportir batu bara terbesar di dunia yang didirikan dengan pemegang saham Indonesia dua tahun lalu dalam kesepakatan senilai $3 miliar. Ia mendesak diadakan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan keuangan pada anak-anak perusahaan Bumi.

Bumi dikuasai oleh keluarga Bakrie, dan mitranya, Samin Tan.

Kekayaan mineral yang melimpah di Indonesia dan pertumbuhan pasar domestik sepertinya lebih penting dibandingkan kekhawatiran yang timbul karena masalah Bumi.
Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri bahan kimia, pertambangan dan transportasi serta telekomunikasi merupakan penerima investasi pada kuartal ketiga.

“Kasus Bumi tidak akan berdampak pada investasi di Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada wartawan minggu lalu.

“Itu karena para investor melihat Indonesia sebagai tempat investasi jangka panjang, sementara Bumi hanya merupakan isu korporat yang tidak berhubungan dengan iklim investasi kita.”

Infrastruktur

Indonesia mencatat FDI sebanyak Rp 175,3 triliun pada 2011, naik 18 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah FDI mencapai Rp 107,6 triliun setengah tahun ini.
Namun beberapa analis mengingatkan bahwa investasi asing dapat berangsur-angsur turun jika pemerintah tidak memperbaiki infrastruktur dasar.

“Investasi di Indonesia masih relatif kecil dan FDI masih memiliki ruang untuk tumbuh jika pemerintah menanamkan lebih banyak uang untuk infrastruktur dasar,” ujar ekonom Enrico Tanuwidjaja dari Royal Bank of Scotland di Singapura.

“Kepadatan jalan tidak tumbuh banyak. Demikian juga dengan jalan kereta api, pelabuhan dan infrastruktur lain.”

Indonesia terus mendapat nilai buruk dalam indeks korupsi lembaga Transparansi Internasional. Konflik buruh juga merupakan masalah.

Namun peningkatan kemakmuran penduduk Indonesia menjadikannya pasar domestik yang besar, sementara usia rata-rata penduduk yang masih relatif muda membuat negara ini memiliki potensi besar dalam hal pasokan tenaga kerja.

“Meski ada pemogokan buruh dan isu perundangan buruh yang harus diselesaikan, standar upah di Indonesia masih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Tiongkok, misalnya,” ujar Aninda Mitra, kepala ekonom untuk Asia Tenggara pada ANZ Bank di Singapura.

“Selain itu, banyak dari investasi akan melayani permintaan lokal. Indonesia dilihat sebagai ekonomi yang cukup besar dengan kelas menengah yang tumbuh dan ada potensi besar dalam sektor manufaktur untuk memenuhi tuntutan ini.”

Investasi besar yang baru-baru ini diumumkan termasuk rencana pabrik baja POSCO dari Korea Selatan untuk menaikkan investasinya di Indonesia dalam lima tahun ke depan menjadi hampir dua kali lipat, dari $6 miliar saat ini menjadi $11 miliar.

Foxconn Technology Group, pemasok utama Apple Inc , akan berinvestasi sebesar $10 miliar di Indonesia dalam lima sampai 10 tahun ke depan, menurut pemerintah.
Lebih dari 50 persen produk domestik bruto di Indonesia adalah untuk konsumsi domestik, didukung oleh pertumbuhan kelas menengah dan suku bunga rendah.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 6,1-6,5 persen pada 2012, salah satu yang tercepat di Asia setelah Tiongkok dan India. (Reuters/Adriana Nina Kusuma dan Rieka Rahadiana) /Voa