Parlemen

Sepakat dengan DPRD, Para Ketua RT di Teluk Lingga Turut Menyoroti Kontribusi TV Kabel

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Beberapa Ketua RT yang hadir dalam sosialiasi Perda Penyiaran di Hotel Mesfa Mulia, turut menyoroti masalah mahalnya pembayaran untuk TV kabel, yang kini berkisar Rp 40 ribu. Namun ternyata nilai itu tak memberi kontribusi jelas untuk pemerintah. “Kalau ada kerusakan, pengusahanya komplain ke RT. Padahal, saat …

Read More »

Tangani PHK Massal, Mahyunadi Janji Klarifikasi

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PT Angugra Energitama (AE) mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi. “Kita perihatin dengan adanya kejadian seperti ini,” ujar Mahyunadi, sebelum menerima demostrasn di Sekretariat DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Jumat, 21 Maret 2019 …

Read More »

Retribusi TV Kabel Dianggap Tak Jelas, Disominfo Perstik Diminta Kaji Regulasinya

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Tayangan televisi melalui jaringan TV Kabel saat ini sedang menjadi sorotan warga Kutai Timur. Hal itu tersorot sejak anggota DPRD melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) terkait pembentukan lembaga penyiaran, belum lama ini. Warga kini semakin kritis. Disarankan di sosialisasi yang dilakukan Herlang dan Baharuddin di Hotel …

Read More »

DPRD Terima Hearing Karyawan PT AE yang Kena PHK 390 Orang

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Setelah berunjuk rasa di Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (21/3) kemarin, kini para karyawan PT Anugerah Energitama (AE) hearing ke Sekretariat DPRD Kutim. Dalam perjumpaan itu pada Jumat (22/3/19) pagi, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menyambut mereka. Lantas tanya jawab, dengar aspirasi, terjalin seperti apa …

Read More »

Bersemangat, Yulianus Sosialisasikan Perda Terkait PPI di Singa Gembara Sangatta

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur Yulianus Palangiran, melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Senin (18/3). Yulianus, politisi Partai Demokrat itu, membuka sosialisasi dengan bersemangat. Dia memaparkan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2018 …

Read More »

Wakil Rakyat Dorong Agar Data HGU Transparan, Bukan Untuk Disembunyikan, Sebab Publik Harus Tahu

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Sebab kejanggalan yang dimunculkan beberapa waktu lalu oleh BPN karena enggan blak-blakan membagi data HGU, kini dipertegas bahwa itu tak boleh terulang. Menurut Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, data pengguna Hak Guna Usaha (HGU) bukanlah suatu hal rahasia atau Dokumen Negara yang harus di sembuyikan dari publik. …

Read More »

BPN Dianggap Terkesan Menyembunyikan Sesuatu di Balik Perizinan HGU, Ketua DPRD Menaruh Curiga

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Setelah menemukan indikasi dugaan pelanggaran di lapangan, ada hal yang perlu diperjelas. Sebab, saat melakukan hearing beberapa waktu lalu, Katua DPRD Kutim Mahyunadi mengakui heran dengan sikap Badan Pertanahan Nasional. Hal itu, menurut Mahyunadi, BPN terkesan enggan memberikan data peta pengguna Hak Guna Usaha (HGU) ke …

Read More »

Ketua DPRD Langsung Reaksi Cepat Setelah Temukan Indikasi Pelanggaran HGU Oleh Perusahaan Sawit

  SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Setelah mengetahui adanya sejumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kutim yang membuat perkebunan di Luar Izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dibuktikan langsung dengan peninjauan dilapangan dengan instansi Pertanahan, ada tindakan lekas oleh legislator. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi langsung bereaksi cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, …

Read More »

Mahyunadi : Ada Lahan Dan Rumah Warga Didalam Lahan HGU, dan Sebaliknya

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Tak hanya Perusahaan Perkebunan yang membuat lahan perkebunan di luar izin HGU. Ternyata, ada juga lahan dan rumah warga yang masuk ke lahan HGU. “Cuman hingga saat ini belum ada tindak lanjut secara resmi dari Pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap politisi senior se-Kutim itu. …

Read More »

Dugaan Pelanggaran Itu Ada di Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran, Pemerintah Harus Tegas

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Mahyunadi menemukan perusahaan kelapa sawit beroperasi di luar wilayah perizinan Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Lokasinya adalah di daerah pesisir. Dijelaskannya, perusahaan tersebut ada di wilayah Kecamatan seperti Sangkulirang, dan Sandran. “Sudah saya temukan di lapangan ada sesuai fakta, bahkan saya membawa …

Read More »