Parlemen

Sudah Dekat Akhir Masa Jabatan, PAW Suriati Sudah Tidak Bisa Dilakukan

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Karena sudah lewat batas waktu pelantikan, 6 bulan sebelum berakhirnya jabatan anggota DPRD Kutim, pergantian antar waktu (PAW) dewan dinyatakan tak bisa lagi dilakukan. Sekretaris DPRD Kutim Suroto menuturkan, ibi berkaitan adanya perpindahan partai seorang legislator di DPRD Kutim, Suriati, dari Partai Demokrat ke Partai Golkar. …

Read More »

Suriati Hijrah ke Golkar, PAW di DPRD Belum Jelas, Bisa Kosong 1 Kursi di DPRD

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Belum adanya kejelasan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kutai Timur dari partai Demokrat, Suriati yang kini telah pindah ke Partai Golkar, membuat kursi Fraksi Partai Demorat terancam kosong 1 kursi di DPRD Kutai Timur. Ini merupakan hal penting di parlemen DPRD Kutim periode 2014-2019. 50 …

Read More »

Mahyunadi : Kalau Mau Tarik Investor, Perbaiki Dulu Regulasi

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Agar Investor mau tanamkan modal di KEK Maloy, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim) maka pemerintah harus  membuat regulasi. Yakni, suatu aturan yang  bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor agar. “Jadi seharusnya dari sekarang bikin regulasi yang bisa memberikan kepastian hukum atas investasi yang akan masuk …

Read More »

DPRD Minta Agar Pemkab Carikan Investor Untuk KEK Maloy Supaya Bisa Benar-benar Nyata Beroperasi

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim) sudah dinyatakan siap untuk diresmikan. Namun, salah satu politisi senior, yakni Ketua DPRD Kutim Mahyunadi,  menganggap kesiapan itu tidak memberikan jaminan kesiapan untuk dioperasikan. Dia mengaku, ada keraguan bahwa dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, belum …

Read More »

Sepakat dengan DPRD, Para Ketua RT di Teluk Lingga Turut Menyoroti Kontribusi TV Kabel

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Beberapa Ketua RT yang hadir dalam sosialiasi Perda Penyiaran di Hotel Mesfa Mulia, turut menyoroti masalah mahalnya pembayaran untuk TV kabel, yang kini berkisar Rp 40 ribu. Namun ternyata nilai itu tak memberi kontribusi jelas untuk pemerintah. “Kalau ada kerusakan, pengusahanya komplain ke RT. Padahal, saat …

Read More »

Tangani PHK Massal, Mahyunadi Janji Klarifikasi

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PT Angugra Energitama (AE) mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi. “Kita perihatin dengan adanya kejadian seperti ini,” ujar Mahyunadi, sebelum menerima demostrasn di Sekretariat DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Jumat, 21 Maret 2019 …

Read More »

Retribusi TV Kabel Dianggap Tak Jelas, Disominfo Perstik Diminta Kaji Regulasinya

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Tayangan televisi melalui jaringan TV Kabel saat ini sedang menjadi sorotan warga Kutai Timur. Hal itu tersorot sejak anggota DPRD melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) terkait pembentukan lembaga penyiaran, belum lama ini. Warga kini semakin kritis. Disarankan di sosialisasi yang dilakukan Herlang dan Baharuddin di Hotel …

Read More »

DPRD Terima Hearing Karyawan PT AE yang Kena PHK 390 Orang

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Setelah berunjuk rasa di Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (21/3) kemarin, kini para karyawan PT Anugerah Energitama (AE) hearing ke Sekretariat DPRD Kutim. Dalam perjumpaan itu pada Jumat (22/3/19) pagi, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi menyambut mereka. Lantas tanya jawab, dengar aspirasi, terjalin seperti apa …

Read More »

Bersemangat, Yulianus Sosialisasikan Perda Terkait PPI di Singa Gembara Sangatta

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur Yulianus Palangiran, melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Senin (18/3). Yulianus, politisi Partai Demokrat itu, membuka sosialisasi dengan bersemangat. Dia memaparkan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2018 …

Read More »

Wakil Rakyat Dorong Agar Data HGU Transparan, Bukan Untuk Disembunyikan, Sebab Publik Harus Tahu

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Sebab kejanggalan yang dimunculkan beberapa waktu lalu oleh BPN karena enggan blak-blakan membagi data HGU, kini dipertegas bahwa itu tak boleh terulang. Menurut Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, data pengguna Hak Guna Usaha (HGU) bukanlah suatu hal rahasia atau Dokumen Negara yang harus di sembuyikan dari publik. …

Read More »