BENGALON (Ma Lembak) – SANGKULIRANG (Ronggang) Sebuah POROS JALAN NEGARA

 

SuaraBorneo.com, Kutai Timur – Sosial Media telah menjadi wadah masyarakat untuk mencari keadilan di negeri ini. Tidak bisa dipungkiri Sosial Media mempunyai efek yang masif karena menjangkau masyarakat luas, mudah diakses, menyebar informasi secara seketika lebih cepat dibanding media konvensional.

Termasuk tentang postingan jalan yang lagi viral dimana nampak berlubang dalam, penuh genangan air, becek, berlumpur dan terlihat beberapa mobil terjebak ataupun antrian kendaraan yang begitu panjang.

Dari foto-foto dan narasi postingan yang tersebar aku tahu bahwa itu adalah jalan Bengalon-Sangkulirang poros Muara Lembak-Pelabuhan Ronggang. Jalan ini memang sedari dulu bahkan sejak bisa dilalui sampai sekarang belum pernah 100% mengalami pengerasan jalan baik itu aspal ataupun cor beton.

Informasi yang terbatas membuat netizen berpendapat dengan apa yang mereka ketahui. Ada yang menyalahkan pemerintah kabupaten Kutim, pemerintah provinsi Kaltim, bahkan tidak sedikit yang menghubungkan dengan asal pemimpin tersebut. Rata-rata mereka meyakini itu adalah jalan kabupaten dan provinsi.

Sebenarnya yang aku tahu dari materi teknis RTRW Kabupaten, RTRW Provinsi termasuk RTRW Nasional, poros jalan Bengalon-Sangkulirang itu masuk kategori Arteri Primer Nasional yang mana berarti penyelenggara jalan itu adalah Pemerintah Pusat. Tentu saja penganggaran pengembangan jaringan jalan dan pemeliharaan serta penilikannya menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat.

Walau kewenangan penyelenggaraan jalannya oleh pemerintah pusat tetapi tentu saja peran penting seorang pemimpin daerah (Kabupaten dan Provinsi) serta wakil rakyat di DPR RI sangat-sangatlah strategis untuk mewujudkan jalan itu dibangun hingga tuntas. Terlebih lagi fungsi wakil rakyat DPR RI dari Dapil Kaltim untuk bisa mengawal dan memperjuangkan program dan anggaran tersebut di kementerian yang berwenang.

Itu jika bicara mengenai solusi jangka panjang dari yang diperbincangkan netizen di sosial media itu. Lalu solusi jangka pendek yang bisa dilakukan apa? oleh siapa? dan bagaimana? Teman-teman silahkan pelajari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 13 /PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemkab Kutim lah yang sangat mungkin mengambil tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini. Disamping harus segera menyampaikan laporan ke penilik yang diangkat oleh penyelenggara jalan. Tapi disisi lain dengan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi maka pemkab Kutim dapat memaksimalkan peran masyarakat dan instansi lain (perusahaan disekitar jalan atau yang menggunakan jalan tersebut untuk produksi) dalam hal pemeliharaan jalan ataupun perbaikan konstruksi jalan yang rusak..

Rakyat sebagai pengguna jalan tentu saja menunggu langkah cepat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kerusakan dan lambannya pengembangan poros jalan negara ini. Untuk itulah Negara ini hadir dan tegak sampai saat ini. Keadilan dan Kesejahteraan untuk mereka tentu saja harus dihadirkan oleh penyelenggara negara baik itu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi Kaltim ataupun Pemerintahan Kabupaten Kutim.

H. Irwan, S.IP, MP

Check Also

Miris! Musholah Al-Huda Tidak Layak Lagi Ditempati Gelar Ibadah

TALISAYAN, suaraborneo.com – Musholah AL-huda yang bertempat di Jalan Poros Bumi Jaya RT 02 ini, …

//oagnatch.com/4/4267251
error: Off