KPU Sekadau Sampaikan Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur

SEKADAU,  suaraborneo.com – Sidang lanjutan perkara Nomor 12/PHP/.BUP-XIX/2021 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dengan agenda penyampaian jawaban termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Dilansir dari youtube live MK RI Sidang dipimpin hakim Anwar Usman, Rabu (3/2/2021).

Penyampaian jawaban termohon dibacakan Ketua KPU Sekadau Drianus Saban , dalam penyampaian jawabannya , dibacakan bahwa permohonan pemohon bukanlah wewenang absolut Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan absolut MK hanya terkait perselisihan, penetapan perolehan tahap akhir hasil pemilihan.

” Yang didalilkan pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan absolut Bawaslu secara berjenjang, dan termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ” tegasnya, pada Rabu(3/2/2021) dikutip dari youtube MK RI.

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi dikatakan, bahwa selama lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan terlepas apapun keputusan yang diberikan ke peserta pemilu yang mengajukan permohonan ke MK.

” Mahkamah tidak berwenang mengadili pemohonan pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang – undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi”tuturnya.

Termohon juga menyebutkan , bahwa permohonan pemohon telah melampui tenggang waktu perbaikan berdasarkan risalah perkara nomor 12 perihal PHP bupati Sekadau tahun 2020 tanggal 27 Januari 2021 terdapat ketidak konsistenan antara permohonan yang dibacakan dengan perbaikan pemohon tanggal 21 Desember 2020, diantaranya pada angka 5 pemohon mengganti dasar hukum yang digunakan.

Dalil – dalil yang diajukan pemohon juga tidak jelas karena dalam permohonan pemohon tidak menguraikan, dan menjelaskan ditingkat apa dan kapan terjadinya kesalahan penghitungan perselisihan suara yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon. Dalil pemohon juga tidak memiliki kesesuian, salah penggunaan dasar hukum.

” Berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan pemohon tidak jelas dan kabur ” tutur termohon.

Terkait tidak terpasangnya segel oleh PPK Belitang Hilir pada sampul yang berisi formulir D hasil KWK , daftar hadir dan kejadian khusus tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing -masing calon serta tidak ada keberatan saksi. Termohon sendiri sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk pelanggaran oleh PPK Belitang Hilir tersebut.

Secara keseluruhan termohon menolak seluruh permohonan pemohon . (Ps)

Check Also

Sosialisasi Perda Nomor 02 Tahun 2016 Kepemudaan, Anggota DPRD Fraksi Partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari

JAKARTA, suaraborneo.com – Anggota DPRD Fraksi partai PSI Komisi 10, Eneng Malianasari, S. Sos. terus …

//poosoahe.com/4/4267251
error: Off