20 Tenaga Honorer Malinau Datangi DPRD Kaltara – SuaraBorneo.com
Connect with us
FILE-MASAK-15 IK-AN-1A

Kaltara

20 Tenaga Honorer Malinau Datangi DPRD Kaltara

Published

on

KALTARA, SuaraBorneo.com – Sebanyak 20 orang perwakilan tenaga honorer Malinau mendatangi Kantor DPRD Kaltara untuk menyampaikan nasib mereka yang tidak lulus tes pengangkatan pegawai non PNS tahun 2021. 22 April 2021

Sementara Ketua DPRD Prov. Kaltara Norhayati Andris menerima kedatangan sejumlah Tenaga kontrak / honorer yang berasal dari Kab. Malinau dari jam 10.30 wite sampai 12.30 wite serta di dampingi oleh anggota DPRD Prov. Kaltara, bapak Ihin Surang, SE., M.Si dan Bapak Marli Kamis, SH.

Norhayati Andris secara langsung mendengarkan maksud Kedatangan dari rombongan malinau ini, yaitu Untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka yang terkena pemutusan kontrak berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah kab. Malinau Nomor 900/350.I/SETDA tanggal 31 Mei 2021.

Mereka merasa dirugikan dengan hasil seleksi tenaga kontrak yang diumumkan, mengingat masa pengabdian mereka terhitung lama dan bervariasi, mulai dari 5 tahun hingga 18 tahun. Sehingga mereka berharap, dengan menyampaikan langsung kepada anggota DPRD Prov. Kaltara, nasib mereka yang sudah lama mengabdi di pemkab Malinau dapat diperjuangkan.

Mendengar keluhan mereka, Ketua DPRD Kalimantan Utara, Norhayati Andris, mengaku prihatin atas banyaknya tenaga honorer lama yang tidak lulus tes pegawai non PNS tahun ini di Pemkab Malinau.

“Saya prihatin dengan apa yang terjadi. Apalagi ada yang sebagai orang tua yang harus menghidupi anak-anak dan keluarga,” kata Norhayati di hadapan puluhan tenaga honorer di Kantor DPRD Kaltara.

Saya berharap Pemkab Malinau bisa mempertimbangkan hal tersebut. Dimana akan banyak keluarga yang kehilangan tulang punggungnya karena tidak lulus tes.

“Mudah-mudahan segera ada solusi, semoga bisa memikirkan dampak yang terjadi, itu harapan kita,” Ia mengaku akan berkomunikasi perihal tersebut dengan Bupati Malinau, Wempi W Mawa. Sehingga ada kebijakan dan solusi terbaik atas kondisi saat ini. (mnd)

Kaltara

Gubernur Minta OPD Benai Standar Layanan

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. (Foto/Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali akan melakukan penilaian kepatuhan atas produk layanan di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) Negara dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2022.

Menjelang penilaian tersebut, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan agar membenahi proses pelayanan yang belum sesuai standar.

“Saya minta OPD yang akan dinilai tahun ini bersiap, benahi pelayanan sesuai standar berlaku sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009,” kata Zainal A Paliwang, Minggu (7/8).

Berdasarkan Sosialisasi dan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di Provinsi Kaltara, 3 Agustus 2022 . Sesuai data ORI Perwakilan Kaltara, kiranya ada 4 OPD di lingkungan kerja Pemprov Kaltara akan dinilai tahun ini.

Diantaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Sekali saya minta agar seluruh aparatur pelayanan ini bersiap. Biasanya tim penilai datang tanpa terjadwal, untuk itu segera benahi yang belum sesuai standar, yang sudah bagus ditingkatkan lagi. Minimal keluar dari zona merah penilaian Ombudsman,” tutur Zainal.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015, ORI telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik berdasarkan UU No. 25/2009 atas pemenuhan standar pelayanan pada K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Dimana, hasil penilaian tersebut dimasukkan ke dalam kategorisasi tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau), tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) dan tingkat kepatuhan rendah (zona merah).

Pada tahun 2021, ORI telah mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten.

Di lingkup pemerintah provinsi, produk pelayanan yang dinilai sebanyak 151 produk. Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Provinsi menunjukkan sebanyak 38.24 persen atau 13 provinsi berada dalam Zona Hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi, 55.88 persen atau sebanyak 19 provinsi berada dalam Zona Kuning atau Predikat Kepatuhan sedang, dan 5.88 persen atau 2 provinsi berada dalam Zona Merah atau Predikat Kepatuhan Rendah.

Pemprov Kaltara sendiri, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi, memperoleh nilai rata-rata 81,47. Hal ini menempatkan provinsi ke-34 ini masuk Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Adapun produk layanan administrasi milik Pemprov Kaltara yang dinilai. Yakni DPMPTSP atas peniliaian 20 produk dengan nilai 97,97, Disdikbud atas 10 produk dengan nilai 88,98, dan Dinkes terhadap 7 produk, dengan nilai rata-rata 23,59. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Penerimaan Pajak di Kaltara Terealisasi 56,70 Persen

Published

on

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2022 di wilayah Provinsi Kaltara. (Foto/Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), resmi merilis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2022 di wilayah Provinsi Kaltara, Kamis (4/8).

Tercatat, hingga semester I 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat terserap sebesar 33,43 persen atau sekitar Rp 1,23 triliun dari total alokasi APBN tahun 2022 di Kaltara sebesar Rp 9,92 triliun.

Secara nasional, dilihat dari sisi pendapatan, penerimaan pajak sampai dengan Semester I Tahun 2022 sebesar Rp 893,75 triliun atau 60,19 persen dari target APBN. Sementara, capaian penerimaan pajak netto di wilayah Kaltara sebesar Rp 992,26 miliar atau 56,70 persen dari target Rp 1.750 miliar.

“Adapun beberapa capaian terkait penerimaan pajak di wilayah Kaltara. Diantaranya yakni Penerimaan Pajak Bruto tumbuh 45,15 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 1.058,57 miliar, jumlah pada pengembalian pajak turun 31,79 persen (yoy) menjadi Rp 66,36 miliar, dan Penerimaan Pajak Netto tumbuh 57 persen (yoy) dari Rp 632 miliar menjadi Rp 992,26 miliar pada tahun 2022,” ulas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro.

Selanjutnya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kaltara, yaitu sebesar 95,93 persen dengan jumlah pelaporan sebanyak 75.911 SPT dari 79.135 Wajib Pajak. Lalu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tercatat sebanyak 247.935 Wajib Pajak di seluruh Indonesia dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 61,01 triliun. Adapun di wilayah Kaltara, peserta PPS terhitung sebanyak 651 Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 178,51 miliar.

Pada sektor lain, Bea dan Cukai telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp 10,09 miliar atau sebesar 76,48 persen dari target Rp 13,19 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 9,18 miliar, Bea Keluar sebesar Rp 701,36 juta, Denda Pabean Rp 111,74 juta, Cukai Rp 31,20 juta, dan Denda Cukai sebesar Rp 62,40 juta.

Disampaikan juga bahwa salah satu sumber pendapatan APBN merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Semester I 2022, tercatat total realisasi PNBP sebesar Rp 114,85 miliar, terdiri dari PNBP BLU Rp 11,11 miliar (20,74 persen) dari target, dan PNBP lainnya Rp 103,74 miliar (77,41 persen) dari target.

Di mana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, turut berkontribusi menghasilkan PNBP. PNBP yang dihasilkan yakni sebesar Rp 5,2 miliar atau 71,82 persen dari target. PNBP KPKNL berasal dari kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan lelang, dan pengurusan piutang negara di wilayah Provinsi Kaltara.

Penerimaan negara 2022 pada KPKNL Tarakan, didominasi oleh PNBP pengelolaan BMN yang mencapai Rp 3,80 miliar. Kemudian disusul oleh PNBP layanan lelang sebesar Rp 1,48 miliar, dan PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp 11,19 juta. Penyumbang terbesar penerimaan negara dari kegiatan Pengelolaan BMN adalah pemanfaatan aset milik BLU. Yakni Rp 2,7 miliar, penjualan BMN dalam rangka penghapusan Rp 521 juta, pemanfaatan BMN satuan kerja non-BLU Rp 235 juta, dan penjualan barang rampasan Rp 311 juta. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Pembangunan Di Kaltara Didorong Dengan APBD

Published

on

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyebutkan proyek yang penganggarannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Foto/Ist)

KALTARA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyebutkan proyek yang penganggarannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mempengaruhi sejumlah pembangunan di provinsi ke 34 ini.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, alokasi belanja APBN tahun 2022 di wilayah Kaltara mencapai Rp 9,92 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,68 triliun atau 37 persen, dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 6,24 triliun atau 63 persen. Di mana, alokasi terbesar pada Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas yakni sebesar 38,26 persen.

Dari data tersebut, Gubernur menyebut output belanja strategis di Provinsi Kalimantan Utara melalui APBN meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Bunyu, pembangunan jalan Malinau-Semamu, pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, pembangunan Jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan, pengembangan Bandar Udara Long Apung.

Lalu pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru (proyek lanjutan) di Pulau Sebatik, pembangunan Pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik, serta Subsidi Angkutan Udara Perintis, Perintis Cargo, dan BBM Penerbangan Perintis.

“Tentunya, kita mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam menghadirkan negara di provinsi perbatasan ini. Sebab, perhatian itu sungguh membantu kami di daerah khususnya bagi masyarakat Kaltara itu sendiri,”jelas Gubernur, Kamis (4/8).

Hingga Semester I 2022, realisasi belanja Pemerintah Pusat terserap Rp 1,23 triliun atau 33,42 persen. Realisasi belanja ini terbagi ke dalam 4 kategori kewenangan, yakni realisasi belanja Kantor Pusat 28,79 persen, Kantor Daerah 52,95 persen, Dekonsentrasi 19,53 persen, dan Tugas Pembantuan 21,44 persen.

Sedangkan untuk belanja TKDD terealisasi sebesar Rp 3,06 triliun atau 49,04 persen. Pada realisasi ini terbagi dalam 6 jenis belanja dengan tingkat realisasi. Yakni Dana Bagi Hasil 38,57 persen, Dana Alokasi Umum 57,05 persen, DAK Fisik 15,51 persen, DAK Non Fisik 51,24 persen, Dana Insentif Daerah 50,26 persen, dan Dana Desa 47,63 persen.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro mengungkapkan, pihaknya akan melakukan upaya guna mengoptimalkan kinerja APBN tahun 2022. Diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi monev dalam bentuk Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Spending Review (SR), Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), dan Forum Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Satker.

Sementara dari sisi layanan, lanjutnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di lingkup Provinsi Kaltara senantiasa berusaha memberikan service excellent kepada stakeholders dalam bentuk monitoring, asistensi, maupun pelatihan. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

DPRD Kaltara Mulai Menyusun Raperda Perlindungan Pengololaan Lingkungan Hidup

Published

on

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) Norma. (Foto/Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) Norma, menyambut baik digodoknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Utara (Kaltara).

Raperda itu sendiri sedang digodok oleh DPRD Kaltara. Salah satu tahapannya adalah public hearing yang digelar di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Kamis (4/8/2022). Mewakili DPRD KTT, Norma turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi DPRD Kaltara dalam upaya menyusun Rancangan Perda Lingkungan Hidup ini agar ada rambu-rambu yang jelas  sebagai acuan daerah-daerah di Kaltara dalam menyusun rancangan pembangunannya,” ujar Norma dalam keterangan persnya melalui pesan
Norma menilai, raperda tersebut sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang dimiliki Kaltara.

“Pada hakikatnya rancangan perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kaltara ini dibuat untuk menjaga keseimbangan Lingkungan Hidup  dengan sumber-sumber daya alam,”

Menurutnya, dalam menyusun rancangan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dampak lingkungan.

“Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan pembangunan harus memperhatikan dampak lingkungan, dengan terlebihdulu membuat kajian lingkungan hidup agar kelestarian alam tetap terjaga, tidak mengganggu ekosistem dan keseimbangan terjaga secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Raperda itu sendiri, menurut Norma, nantinya akan menjadi landasan DPRD KTT untuk membuat perda inisiatif tentang lingkungan hidup.
“Iya nantinya  DPRD juga akan membuat perda inisiatif  tentang lingkungan hidup,” pungkasnya. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Pemprov Kaltara Dukung AMAN Perjuangkan Hak-Hak Adat

Published

on

Kepala Dinas Pariwisata Dr. Njau Anau, S.Pd, M.Si membuka sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltara. (Foto/Ist) 

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Kepala Dinas Pariwisata Dr. Njau Anau, S.Pd, M.Si membuka sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan musyawarah wilayah (Muswil) II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltara tahun 2022.

Muswil ke II yang digelar di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Selor ini juga dihadiri oleh Bupati Bulungan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dihadiri peserta dari 21 komunitas se-Kaltara.

Melalui sambutan yang dibacakan, Gubernur menyambut positif atas terselenggaranya muswil pada hari ini. Ia mengharapkan hasil dari muswil akan melahirkan gagasan cemerlang sehingga AMAN sebagai wadah masyarakat adat dapat memperjuangkan hak-hak adatnya.

Pemerintah memahami keberagaman budaya masyarakat adat yang mengandung kekayaan budaya adat yang terbingkai dalam kesatuan berbangsa dan bernegara sehingga pemerinta mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B.
“Keberadaan masyarakat adat, keragaman budaya dan tradisi di Kaltara merupakan kekayaan dan anugerah yang harus kita jaga bersama-sama.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Pemprov Kaltara terus berupaya mendukung optimalisasi pemberdayaan masyarakat adat serta memperkuat lembaga kemasyarakatan adat/lembaga adat/masyarakat hukum adat yang ada di Kaltara,” katanya, Selasa (2/8).

Dalam Muswil yang mengusung tema Mendorong Legalitas Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Adat di Kaltara ini, pemerintah juga mengajak AMAN untuk mendukung pemerintah dalam menata dan mengelola kepentingan masyarakat adat.

“Gubernur menginginkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya kita bersama meberdayakan masyarakat adat di Kaltara, agar percepatan pembangunan yang selalu kita kejar tidak sampai merugikan atau menghilakan kebudayaan dan adat yang sejatinya merupakan anugerah yang kita miliki,” tutupnya. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Pemprov Siap Sukseskan Agenda IKA PIMNAS

Published

on

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah. (Foto/Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi tuan rumah pertemuan Ikatan Alumni (IKA) Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang akan digelar pada 11-14 Agustus pekan depan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah mengungkapkan, ditunjukknya provinsi ke 34 ini disebabkan lokasi geografisnya yang cukup strategis dalam kategori Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Hal ini terungkap saat orang nomor satu di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltara itu mengikuti pertemuan secara daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Tujuannya, sebagai ajang tukar pikiran untuk memperkuat ruang kebijakan pembangunan Indonesia. Selain itu juga meningkatkan kolaborasi eksternal dalam mendukung program prioritas nasional.

“Mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan di Kaltara, sebagai tuan rumah digelarnya pertemuan alumni PIMNAS tahun 2022,” terangnya, Selasa (2/8).

Sekprov mengungkapkan, sasarannya adalah menciptakan iklim kolaborasi antara pejabat tinggi madya dan pratama pada instansi pemerintah pusat/daereah yang tergabung dalam IKA PIMNAS untuk mendukung pembangunan.

Sekprov berharap melalui pertemuan IKA PIMNAS Kaltara dapat meningkatkan kolaborasi antar stakeholders dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Serta mendorong percepatan pembangunan di Kaltara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat,”jelasnya.
Di mana, pembahasan dalam rapat tersebut mengenai acara Membangun Kolaborasi Pasca Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Maju. Hadir mendampingi pada acara tersebut meliputi kepala organisasi perangkat daerah terkait.

“Setelah pertemuan ini akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan OPD terkait, jadi Kaltara siap mendukung dan memberi support sepenuhnya. Saya harapkan pertemuan IKA PIMNAS menjadi momentum untuk kita menjalin tali silaturahmi,” ungkapnya. (mdd).

Continue Reading

Banjarmasin

Gubernur Ajak Putra Daerah Jadi Aktor Pembangunan

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, mengajak 300 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dan keilmuan untuk mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi Kaltara. (Foto/Ist) 

TANJUNG SELOR, SuaraBorneo.com – Pada Wisuda ke-31 Universitas Borneo Tarakan (UBT) Tahun 2022, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum, mengajak 300 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dan keilmuan untuk mengambil peran dalam pembangunan di Provinsi Kaltara.

“Dengan gelar yang telah disandang saat ini, selayaknya sudah dapat berkontribusi aktif dalam mengembangkan ilmunya, tidak saja bagi kemajuan Kaltara, tapi juga bangsa Indonesia,” kata Gubernur Kaltara, saat menyampaikan sambutan di Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat UBT, Senin (1/8).

Gubernur mengharapkan agar yang bekerja di perusahaan atau pun pemerintahan banyak diisi oleh anak-anak asli daerah. Ia ingin anak-anak Kaltara menjadi aktor di balik pembangunan-pembangunan di Kaltara, tidak hanya menjadi penonton.

“Saya turut berbangga dan menyambut gembira, ini merupakan acara puncak dari proses akhir suatu siklus pendidikan, jangan hanya jadi penonton jadilah aktor pembangunan di daerah sendiri,” ucap Gubernur.

Selain itu, Gubernur yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan UBT, mengingatkan bahwa kehidupan di era modern sekarang ini sangat kompleks dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat.

Ia berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati dapat terus mengikuti kemajuan perkembangan zaman. “Jangan hanya stuck, harus berani mengikuti perubahan,” kata Gubernur. Dihadapan Rekor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., para Dekan dan Dosen, serta seluruh Civitas Akademika UBT, para wisudawan dan wisudawati, Gunernur mengucapkan selamat dan sukses.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran UBT berhasil menyelenggarakan proses pendidikan, dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk turut serta membangun provinsi ke-34 ini.

Pemprov Kaltara memberikan atensi yang sangat tinggi terhadap urusan pendidikan dan pembangunan SDM di Bumi Benuanta-sebutan Kaltara. Hal tersebut dtunjukkan melalui salah satu prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun.

“Diharapkan ini dapat mewujudkan pembangunan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing. Dengan begitu visi misi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera dapat segera terwujud,” tuntasnya. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Rapat Paripurna Ke-16, Ranperda Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Disepakati Bersama

Published

on

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum yang hadir langsung pada Rapat Paripurna ke-16. (Foto : Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Selasa (26/7).

Agenda rapat berisikan persetujuan bersama perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Seperti diketahui, sebelumnya telah dilakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara. Dimana, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemprov kembali meraih predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

“Alhamdulillah pada hari ini, (Ranperda,red) pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2021 oleh Pemprov dan DPRD bersama-sama telah menyetujui dan menyepakati,” terang Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum yang hadir langsung pada Rapat Paripurna ke-16 itu.

Gubernur turut mengungkapkan bahwa persetujuan atas Ranperda APBD TA 2021, selanjutnya masih akan dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu persyaratan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (mdd).

Continue Reading

Kaltara

Gubernur Tindaklanjuti Lawatan ke Istana Merdeka

Published

on

Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk melihat langsung situasi terkini di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning. (Foto: Ist) 

KALTARA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk melihat langsung situasi terkini di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning. Hal ini disampaikannya, saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Rabu (20/7).

“Kalau bisa kepala perangkat daerah ini secara bergantian pantau langsung KIHI, nanti saya juga akan ikut memantau supaya semuanya berjalan lancar,” ungkap Gubernur.

Ratas yang digelar itu menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Di mana ada beberapa hal penting yang disampaikan Gubernur sebagai rencana aksi dari hasil rapat terbatas di Istana Merdeka pada 11 Juli 2022 lalu.

Diantaranya terkait penyelesaian perizinan dan pembangunan terminal. Hal ini, kata Gubernur, menyangkut mobilisasi kebutuhan KIHI di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan-Kaltara.

Lalu terkait dengan perizinan, agar dituntaskan sebelum Agustus 2022 mendatang. Utamanya, mengenai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Perangkat daerah teknis terkait, harus mendukung secara administratif, mana yang perlu dibuat segera dibuat. Salah satunya mengenai dokumen Amdal, saya minta percepat penyelesaiannya. Kalau hanya tinggal satu atau dua dokumen yang belum selesai, itu bisa menyusul,” ujar Gubernur.

Gubernur meminta seluruh jajarannya di lingkup kerja Pemprov Kaltara mulai dari Asisten, Staf Ahli, dan perangkat daerah teknis yang bersinggungan langsung dengan pembangunan KIHI bekerja cepat.

Gubernur juga menjelaskan, percepatan pembangunan KIHI di Tanah Kuning diperlukan kesepahaman konsep pembangunan industrial. Mengingat Kaltara memiliki beragam potensi Sumber Daya Alam (SDA).

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan industry,”jelas Gubernur.

Berkaitan dengan pembangunan terminal khusus, Gubernur mengaku telah dibahas bersama Menteri Perhubungan (Menhub) belum lama ini. Apalagi, Kemenhub telah melakukan komunikasi dengan tiga perusahaan yang direkomendasikan Pemprov Kaltara untuk pembangunan kawasan industry.

“Masalah terminal khusus ini sudah saya bahas dengan Menhub beberapa waktu lalu di Jakarta, semoga diakhiri Juli 2022 ini permasalahan pembanguan terminal khusus sudah dapat berproses,” tutur Gubernur.

Karena itu, untuk persoalan amdal dan terminal khusus memerlukan perhatian serius dan aksi nyata dari perangkat daerah terkait. Sehingga harus ditunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa provinsi ke 34 ini bisa bergerak cepat merealisasikannya.

“Mari kita tunjukan kepada Bapak Presiden, kalau perangkat daerah di Kaltara ini siap bergerak cepat dan mampu melaksanakan instruksi Bapak Presiden untuk percepatan pembanguan kawasan industri,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polis Listyo Sigit bakal menggelar kunjungan kerja ke Kaltara guna melihat langsung situasi kawasan industry di Tanah Kuning. (mdd).

Continue Reading

Umum

Populer