Connect with us
FILE-MASAK-LOGO-SB-5

Daerah

Athaillah Hasbi Sosialisasikan Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Published

on

BARABAI, suaraborneo.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Athaillah Hasbi, S.Sos, SH fraksi Par2tai Golkar menggelar sosialiasi Peraturan (Sosper) Peraturan Daerah Kalsel Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Bertempat di Balai Desa Ayuang KM 5 Barabai Hulu Sungai Tengah pada Senin 05 Juli 2021.

Sosper adalah kegiatan rutin kedewanan di DPRD Kalsel dengan menghadirkan Narasumber Taufik Rahman, M.Pd ( Pendidik ) Fahriansyah, S.Pdi ( Pendidik ) dan dimoderatori oleh Muhammad Aini, S.Sos

Dalam kegiatan ini Athaillah Hasbi Anggota DPRD Kalsel yang juga terpilih dari dapil Kalimantan Selatan IV meliputi : Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Tapin ini menyampaikan Sebagai berikut :
Sosialisasi Perda ini merupakan program pemerintah dan penting diketahui seluruh masyarakat karena bingung terkait aturan.

Asas hukum itu jelas, segala sesuatu produku hukum masyarakat wajib tahu dan terikat pada aturan itu makanya kita lakukan sosper agar masyarakat bisa tahu.

Melalui Sosialiasi Perda Kalsel Nomor 3 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini kami mengajak kepada pemerintah dan masyarakat saling mendukung demi terciptanya peserta didik yang unggul dalam menempuh pendidikan ditingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Hadirnya Perda ini bertujuan meningkatkan kompetensi belajar secara mandiri, menciptakan peserta didik yang unggul dalam persaingan baik regional, nasional maupun global.

Sementara dua orang nara sumber memaparkan sebagai berikut :
Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem Pendidikan. Oleh karena itu Perda pendidikan tersebut harus bersifat komprehensif dimana isinya mencakup berbagai hal dan harus menyesuaikan dengan kondisi local serta sejalan dengan visi dan misi RPJMD yaitu memasukkan ciri khas daerah didalamnya serta lebih memperhatikan pendidikan agama, perguruan tinggi, muatan lokal.

Disamping itu Penyelenggaraan Pendidikan di Wilayah Provensi Kalimantan Selatan hendaknya harus ada aturan mengikat sehingga pendidikan bisa lebih teratur dan lebih baik lagi.

Lembaga Pendidikan juga wajib mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai akan hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah lain.

Sekolah sebagai Lembaga penyelenggara Pendidikan harus mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta dapat mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Harapan kita dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Pendidikan ini nantinya sasaran dan tujuan anggota DPRD untuk bisa membantu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan pendidikan yang lebih berkualitas dan terjangkau untuk semua kalangan bisa tercapai, hak-hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bisa sama rata baik sekolah negeri dan swasta.

Pemerintah daerah kabupaten/kota hendaknya betul-betul serius melakukan persiapan dan pembinaan terhadap Sekolah Ramah Anak (SRA), Sekolah Adiwiyata maupun Sekolah Sehat baik yang di kementerian Pendidikan maupun Madrasah yang berada dibawah binaan kementerian agama.
Kegiatan ini dilaksanakan prokes yang ketat. (hrs-sb)

 144 kali dilihat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer