Da’i Kamtibmas Polres Metro Jakbar Salurkan Daging Qurban – SuaraBorneo.com
Connect with us

Jakarta

Da’i Kamtibmas Polres Metro Jakbar Salurkan Daging Qurban

Published

on

JAKARTA, suaraborneo.com – Dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 H / 2021 M, Da’i Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat memotong sapi sebagai hewan qurban dan menyalurkan kepada masyarakat. Sapi yang merupakan Qurban dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes. Pol. Ady Wibowo di serahkan dan di terima langsung oleh ketua Da’i Kamtibmas Polres Metro Jakarta Bara Drs. KH. M. Husni Muchsin pada Senin 19 Juli 2021 dan pemotongannya sendiri di lakukan oleh pengurus pada Selasa sore 20 Juli 2021 di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam pantauan awak media, nampak hadir ketua serta beberapa pengurus Da’i dan Da’iyyah saat melakukan pemotongan hewan qurban tersebut.

“Melalui momentum qurban ini harapannya semoga Polres Metro Jakarta Barat bisa semakin sinergi dengan Da’i Kamtibmas apalagi dalam situasi pandemi covid-19 ini dimana masyarakat sangat mengalami kesulitan dan dengan kepedulian seperti sekarang ini semoga bisa menjadi obat dari kesusahan masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini bisa di tindak lanjuti dalam hal – hal lain karena Da’i Kamtibmas adalah bagian dari masyarakat, oleh karenanya apapun yang terjadi Da’i Kamtibmas harus memiliki rasa tanggung jawab karena rasa senasib dan semoga ini ada manfaatnya untuk masyarakat”, demikian ungkap KH. M. Husni Muchsin.

Da’i Kamtibmas merupakan mitra Polri dalam rangka membantu Polri guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dari unsur tokoh agama di masing – masing wilayah. Selain membantu melaksanakan tugas Polri terkait keamanan dan ketertiban masyarakat melaui pendekatan keagamaan, tokoh agama yang tergabung dalam Da’i Kamtibmas ini juga memiliki peran untuk menyampaikan pesan – pesan kebaikan kepada masyarakat secara langsung serta fungsi sosial karena Da’i Kamtibmas merupakan bagian dari masyarakat. (*/azs)

Bagikan ke

Banjarmasin

Syukuran Relokasi Kantor Bank Kalsel Cabang Jakarta

Published

on

Bank Kalsel adakan syukuran relokasi Kantor Cabang Jakarta yang meliputi Kantor Fungsional Syariah (KFS), Dealing Room, ATM KC Jakarta 19 Juli 2024. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Dalam upaya peningkatan pelayanan perbankan di Luar Kalsel , Bank Kalsel adakan syukuran relokasi Kantor Cabang Jakarta yang meliputi Kantor Fungsional Syariah (KFS), Dealing Room, ATM KC Jakarta pada hari ini 19 Juli 2024 bertempat di Jalan Panglima Polim Raya No.55 Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Syukuran relokasi ditandai dengan doa dari Ustadz Nurcholis kemudian dilanjutkan sambutan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar.

Turut berhadir Anggota DPR RI, Syaiful Bahri; Kepala Dinas ESDM Prov Kalsel, Isharwanto; Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta; dan dari Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Usaha Syariah, Divisi Jaringan Pelayanan Cabang, Divisi Treasury serta Nasabah Bank Kalsel yang berhadir pada acara kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menyampaikan Selamat atas relokasi Kantor Cabang Jakarta dan mudah-mudahan pelayanan bagi nasabah setia Bank Kalsel di Jakarta akan semakin baik dan berkualitas.

“Saya ucapkan selamat dan sukses atas syukuran relokasi kantor Bank Kalsel di Jakarta, momen yang penting dan membanggakan pada hari ini menjadi pesan dan bukti bahwa bank dari banua kita dapat berkespansi hingga ke jakarta sebagai wilayah bisnis dan perdagangan pertama di Indonesia. Semoga ini komitmen kuat untuk mengembangkan pelayanan keuangan yang efisien dan mendekatkan diri kepada Masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan,” ungkap Roy.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia Bank Kalsel atas kepercayaannya, sehingga Kantor Bank Kalsel Cabang Jakarta sudah memasuki 1 tahun.

“Alhamdulillah, syukuran relokasi Kantor Bank Kalsel Cabang Jakarta pada hari ini telah menyesuaikan dengan bisnis Bank Kalsel yang retail, untuk pertumbuhan Laba Cabang Jakarta cukup bagus dalam pengembangan UMKM di Kalsel. Selain itu, Bank Kalsel disini ada Layanan Fungsional Syariah dan Dealing Room yang mengelola dana sehingga pertumbuhannnya mencapai 1 triliun, sehingga bisa kembali menjadi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkas Fachrudin. [adv/ad]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Dipimpin Menko Perekonomian Airlangga, Gubernur Kalsel Ikuti Rakernas Kebijakan Satu Peta

Published

on

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin turut dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin turut dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (11/7/2024) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Kebijakan Satu Peta.

Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024 sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini.

“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Paman Birin.

Dipahami, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.

Diketahui, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.
Hadir juga dalam rakernas OMP, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangka kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.

“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” ungkapnya.

OMP Summit 2024 melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti oleh banyak sekali perguruan tinggi dan mahasiswa.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.

“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan ketiga, keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024,” ungkapnya.

Kebijakan Satu Peta atau OMP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.

Rakornas OMP Summit 2024 diakhiri dengan penyerahan penghargaan atau apresiasi atas rencana aksi kebijakan satu peta kepada pemerintah daerah dan kementerian/kelembagaan. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Penyerahan LHP-LKPP 2023, Gubernur Kalsel Pastikan Pengunaan APBD Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat

Published

on

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP -LKPP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP -LKPP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (08/07/2024) di Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat.

Penyerahan LHP – LKPP yang dirangkai dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 ini dihadiri Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Hadir juga sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.

BPK menyampaikan LHP LKPP tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam acara.

Isma pun menyampaikan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Dijelaskan, pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan memperoleh predikat atau opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah bukan merupakan prestasi. Ia menyampaikan, WTP pada laporan keuangan adalah kewajiban dan sudah seharusnya.

Menurut Kepala Negara, pemerintah berkewajiban menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara baik. Pasalnya, APBN merupakan uang rakyat dan uang negara yang setiap tahun diaudit.

“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelas Jokowi.

Menyimak apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Paman Birin memastikan penggunaan APBN maupun APBD, harus dengan baik dan transparan, dan bisa dipertangungjawabkan segala peruntukannya.

Setiap penggunaan uang rakyat ujar Paman Birin, sepatutnya berdampak pada kesejahteraan dan manfaatnya dirasakan bersama.

“Kita bersyukur, sejak tahun 2013 sampai 2024 ini atau 11 kali berturut-turut
Pemprov Kalsel mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan warga Banua,” ungkap Paman Birin. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Banjarmasin

Bank Kalsel Raih 5 Penghargaan Sekaligus pada Best Bank In Service Excellence di Jakarta

Published

on

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Editor In Chief & Chairman INFOBANK Media Group, Eko B. Supriyanto kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin. (Foto/Ist) 

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Bank Kalsel di anugerahi 5 penghargaan sekaligus pada gelaran 21st INFOBANK-MRI BANKING SERVICE EXCELLENCE 2024, penghargaan ini didapatkan atas kualitas layanan yang diukur melalui survey bertajuk Bank Service Excellence Monitor (BSEM) oleh Marketing Research Indonesia (MRI) dengan melakukan analisis mendalam terhadap Service Delivery pada berbagai Touch Point yang menghubungkan Bank dengan nasabahnya.

Adapun 5 (lima) Penghargaan yang telah diraih adalah Golden Trophy – 5 Consecutive Years in Service Excellence; The Best 1st – ATM; The 2nd Best – Customer Service; The 2nd Best – Kenyamanan di Kantor Cabang; dan The 2nd Best – Security. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Editor In Chief & Chairman INFOBANK Media Group, Eko B. Supriyanto kepada Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dengan disaksikan Deputi In Chief & Chairman INFOBANK Media Group, Karnoto Mohammad dan President Director Marketing Research Indonesia, Harry Puspito.

Bank Kalsel yang turut serta mendampingi pada kegiatan ini seperti Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan; Kepala Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang; Kepala Bank Kalsel Cabang Jakarta; dan Perwakilan Divisi Operasional, Perwakilan Bagian Kualitas Pelayanan Cabang serta khususnya Best Frontliner Periode 2023-2024 bertempat di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat pada 2 Juli 2024 kemarin.

Dilain waktu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah diraih, ini merupakan anugerah yang memang membuahkan hasil dari perjuangan seluruh Insan Bank Kalsel.

“Saya ucapkan terima kasih kepada MRI atas kepercayaan yang telah diberikan melalui penghargaan yang telah kami dapatkan pada kegiatan tersebut. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh Insan Bank Kalsel, khususnya Frontliner seperti Customer Service, Teller dan Satpam sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perbankan maupun kenyamanan pada saat nasabah datang ke
Kantor Cabang Bank Kalsel, sehingga tahun ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik” ucap Fachrudin.

Sebagai informasi, Acara ini juga dihadiri oleh Bank Umum Konvensional & Syariah, Unit Usaha Syariah Perbankan, Bank Pembangunan Daerah, Bank Digital, Akademisi, Media Massa. [adv/ad]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Mobil Menabrak Grobak dan Motor Di Jalan Meruya Ilir Raya

Published

on

Mobil menabrak grobak dan motor. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Mobil menabrak grobak dan motor di Komp. Ruko Taman Kb. Jeruk, Jl. Meruya Ilir Raya No.12 4, RT.4/RW.7, Meruya Sel., Kec. Kembangan, tepatnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat.

Kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil diduga kurang berkonsentrasi saat berkendara.

“Diduga pengemudi mobil karena kurang hati-hati dan konsentrasi, sehingga menabrak grobak dan motor yang dikemudikan S,” kata warga setempat pada wartawan, Sabtu (6/7/2024) dini hari.

Warga setempat menyampaikan juga kepada Awak Media, “Ada 3 motor yang rusak, gerobak dan ada anak kecil nya umur 4 tahun tercebur got saat di lokasi kecelakaan, anak kecil langsung di bawa ke klinik pak. Security setempat juga sudah telepon pihak berwajib,” ungkap warga setempat. (Azis)

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Gubernur Terima Penghargaan dari Institut Kesenian Jakarta, Dedikasi Terhadap Dunia Seni Peran di Kalsel

Published

on

Kepedulian Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin dapat anugerah Penghargaan IKJ 3 Tahun 2024. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Kepedulian Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin terhadap dunia kesenian khususnya seni peran di Banua mendapatkan apresiasi dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

Pada anugerah Penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 bertajuk Seni untuk Kehidupan yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) malam, Gubenur Paman Birin menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Rektor IKJ, Dr. Indah Tjahjawulan.

Gubernur Paman Birin hadir pada penghargaan IKJ 3 Tahun 2024 didampingi Sandi Fitrian Noor, putra sulungnya yang juga anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

Suasana malam itu meriah, terlihat Paman Birin duduk disamping Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana dan tokoh seniman Yadi Muryadi, serta sejumlah pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ).

Begitu diumumkan meraih Anugerah IKJ, Paman Birin diperkenankan naik di atas panggung dan dikelilingi oleh aktor teater sembari membawa microphone

“Selamat malam untuk kita semua, senantiasa diberi kesehatan. Alhamdulillah, saya tak menyangka dan sungguh luar biasa. Sebuah penghargaan yang bergengsi, tentu saya wajib datang pada malam ini,” ucap Paman Birin di atas panggung Teater Besar, TIM.

Paman Birin juga mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap IKJ atas terselenggaranya acara yang ketiga ini. Sehingga, Paman Birin menginginkan eksistensi dunia seni peran terus tumbuh di kalangan masyarakat.

Dalam hal itu, Paman Birin berharap dalam dunia kesenian makin diminati banyak orang, terlebih kalangan mudah yang menjadi generasi akan datang.

“Bidang seni peran sangat berguna di masyarakat. Karena menghibur warga Indonesia maupun daerah,” tutur Paman Birin yang merupakan inisiator Kiram Arts Festival Kalsel 2023 itu.

Dukungan Gubernur Kalsel dalam dunia kesenian, khususnya dunia keaktoran tak lepas dalam mengenalkan kesenian ke kancah internasional.

Pada ajang event bergengsi Kiram Art Festival Kalsel 2023 itu pernah mengundang seniman asal Malaysia, Philipina, Kamboja, Thailand, Jepang, Hongkong, Taiwan, India, Zimbabwe, Ghana, Australia, New Caledonia, New Zealand, Inggris, Swedia, Italia, Jerman, Colombia dan Belanda.

Bagaimana tidak, dengan dukungan itu,Paman Birin sangat peduli terhadap dunia kesenian di Banua. Dalam kesempatan itu, dirinya sangat tersanjung atas penghargaan IKJ terhadap anugerah kesenian dalam kategori pejabat publik tersebut.

“Saya salut dan merasa istimewa pada malam ini. Terimakasih kepada pengurus IKJ dan panitia atas undangannya dan kami akan terus mendorong perfilman di Kalimantan Selatan,” tutup Paman Birin.

Penghargaan itu turut disaksikan dan dihadiri oleh sejumlah aktor, sutradara, pelawak di antaranya yakni Indro Warkop, Prilly Latuconsina, Joko Anwar, serta artis lainnya.

Tampak hadir juga Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Tenaga Ahli Gubernur Rizal Akbar dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Helmie dan sebagainya. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat di Sektor Perekonomian Hingga Rp 68,7 Miliar

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Pada kurun waktu 1 Januari hingga 5 Juni 2024, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama III berhasil menyelamatkan kerugian masyarakat pada pelayanan publik khususnya sektor perekonomian I mencapai Rp 68,7 miliar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan, valuasi kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada setiap laporan masyarakat. Realisasi penyelamatan kerugian masyarakat dihitung berdasarkan nilai kerugian materiil pada laporan masyarakat yang telah ditutup dan telah memperoleh penyelesaian permasalahan.

“Setiap ada pelapor yang melaporkan, saya selalu tanya berapa nilai kerugiannya. Potensi kerugian adalah apa yang diklaim oleh masyarakat menjadi kerugiannya, sedangkan realisasi penyelamatan kerugian adalah nilai pengembalian yang Pelapor dapatkan karena aduannya terselesaikan,” terang Yeka dalam Media Briefing di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024).

Dirinya menyebut, sejak 2021 hingga 5 Juni 2024, potensi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan pelayanan publik di sektor Perekonomian I mencapai Rp 485,4 miliar. Namun, total realisasi penyelamatan kerugian masyarakat atas aduan tersebut mencapai Rp 398,9 miliar atau sekitar 82,19% dari total potensi penyelamatan.

Sedangkan jumlah penanganan laporan masyarakat yang diregister mulai 2021 hingga Juni 2024 oleh Keasistenan Utama III sebanyak 242 laporan, dengan rincian 133 (46.7%) laporan telah diselesaikan dan 109 (53.3%) laporan dalam tahap penanganan. Substansi laporan terbanyak di sektor Perekonomian I adalah terkait bidang perbankan, perasuransian dan jaminan (124 aduan); perdagangan, industri, dan logistik (75 aduan); pertanian dan pangan (19); pengadaan barang dan jasa (16 aduan); dan perpajakan, kepabeanan dan percukaian (8 aduan).

Sedangkan lima instansi paling banyak dilaporkan pada substansi perekonomian I yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan PT Perikanan Indonesia.

Tahun ini, Tindakan Korektif yang disampaikan Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh terlapor dalam hal ini Bappebti. Ombudsman RI telah melakukan penyelesaian 15 laporan masyarakat tentang maladministrasi pada Bappebti dalam penanganan pengaduan nasabah perdagangan berjangka komoditi.

Bentuk pelaksanaan Tindakan Korektifnya adalah adanya mekanisme koordinasi antara Bappebti, Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI dalam hal proses penyidikan. Kemudian juga ada penerapan Pasal 156 ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2014 yang dapat memberikan deterrent effect kepada pialang berjangka. Selain itu, telah dilaksanakan proses perbaikan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Ombudsman mengapresiasi instansi baik kementerian maupun lembaga yang telah menjalankan Tindakan Korektif dari Ombudsman RI. Hal ini merupakan langkah perbaikan kualitas pelayanan publik. Bagi yang belum melaksanakan Tindakan Korektif, Ombudsman terus berupaya mengingatkan karena ujungnya adalah untuk masyarakat penerima layanan,” terang Yeka.

Sedangkan, Kementerian Pertanian belum sepenuhnya menjalankan Tindakan Korektif dalam hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) tentang Maladministrasi dalam layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan pelaksanaan wajib tanam bawang putih. Yeka menyebutkan, Menteri Pertanian belum melakukan pelimpahan kewenangan kebijakan ketersediaan dan keamanan pangan komoditas bawang putih kepada Badan Pangan Nasional. Kemudian, Direktur Jenderal Hortikultura belum melakukan upaya perbaikan perihal pemusatan kebijakan terkait pengelolaan, pelaksanaan wajib tanam, dan produksi bawang putih pada Direktorat yang memiliki tugas peningkatan produksi bawang putih.

Selanjutnya, Keasistenan Utama III akan memfokuskan pada 6 isu yakni systemic review layanan tata kelola industri kelapa sawit, pengawasan penyaluran bantuan pangan, penyaluran LPG bersubsidi, layanan Bea dan Cukai, pupuk bersubsidi dan layanan BP Tapera.

“Terkait pengawasan BP Tapera, Ombudsman akan mendorong kejelasan produk layanan, kepastian jaminan keamanan tabungan dan manfaat kepesertaan, perbaikan regulasi agar tidak memberatkan masyarakat dengan rumusan kepesertaan yang terukur,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III Kementerian PPN/Bappenas, Andi Setyo Pambudi dalam kesempatan yang sama mengatakan peran Ombudsman RI sebagai lembaga memberi pengaruh memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki fungsi memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan Ombudsman selama ini dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahaan maladministrasi diharapkan terus memberikan dampak dalam hal perbaikan layanan publik. “Ombudsman memastikan negara hadir dalam konteks pembangunan,” ujarnya. Peran media massa juga sangat penting dalam misi Ombudsman RI untuk menjadi lembaga pemberi pengaruh pada pengawasan pelayanan publik. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Dua Kali Beruntun, Gubernur Kalsel Terima TPID Award dari Presiden Jokowi

Published

on

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award Tahun 2024. (Foto/Adpim)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award Tahun 2024 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (14/6).

TPID Award 2024 yang diterima Paman Birin ini adalah kali kedua secara beruntun yang sebelumnya menerima TPID Award Tahun 2023.

Penyerahan TPID Award 2024 ini diserahkan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024.

Keberhasilan Paman Birin menerima TPID Award 2024 ini atas raihan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kategori sebagai “TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2024” di wilayah Kalimantan dan mampu menyisihkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang menjadi nominasi penerima penghargaan ini.

Begitu diumumkan menjadi provinsi terbaik regional Kalimantan, Gubernur Paman Birin yang mengenakan kemeja sasirangan dan peci hitam diapit kepala daerah penerima TPID Award 2024 pun menerima piala dari Presiden Jokowi.

Penghargaan yang sama diterima Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Jawa-Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kawasan Sulawesi, Provinsi Kepulauan Riau untuk kawasan Sumatera, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kawasan Nusa Tenggara dan Papua.

Pada penyerahan penghargaan ini, Presiden Jokowi didampingi Ketua TPID Pusat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Keberhasilan menerima TPID Award dua kali berturut-turut pada 2023 dan 2024, Gubernur Paman Birin menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas kepercayaan pemerintah pusat terkait kinerja pengendalian inflasi yang selama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kita bersyukur dan berterimakasih atas kepercayaan dan penghargaan ini. Ini membuktikan kinerja kita untuk upaya pengendalian inflasi di Banua,” ujar Paman Birin yang didampingi Hj. Raudatul Jannah, Ketua TP PKK Kalsel yang sekaligus Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel.

Tampak mendampingi Paman Birin juga Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.

Keberhasilan meraih TPID Award 2024 ini, kata Paman Birin, saat itu, adalah bukti sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemprov Kalsel bersama seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian inflasi di Banua.

Penghargaan ini, ungkap Paman Birin sebagai motivasi Pemprov Kalsel serta kabupaten/kota untuk terus fokus terhadap upaya pengendalian inflasi.

“Kita semua di Banua bergerak bersama-sama dalam upaya mengendalikan inflasi bersama TPID Kalsel. Semua stakeholder terlibat, baik pihak Pemprov, Pemkab/Pemkot, BUMD, BUMN, ASN hingga TP PKK Kalsel dan TP PKK Kabupaten/Kota,” ungkap Paman Birin.

Pemerintah pusat memberikan TPID Award 2024 atas dasar keberhasilan Paman Birin selaku Gubernur Kalsel diantaranya dalam upayanya melakukan sinergi pengembangan padi apung dan pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk operasi pasar dalam rangka pengendalian inflsi beras.

Sementara itu, pada pelaksanaan Rakornas TPID Tahun 2024 ini mengusung tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stablitas Harga.

Penganugerahan TPID Award 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Dalam sambutan dan arahannya, Jokowi menyebutkan inflasi saat ini dalam kondisi sangat baik atau segar. Jika melihat 10 tahun lalu ujarnya, inflasi masih berada di angka 9,6% dan sekarang ada di 2,84 persen.

Disebutkan Jokowi, setiap ia ke daerah, hal pokok yang selalu ditanyakan adalah berapa inflasinya dan bagaimana pertumbuhan ekonomi setempat. Tujuan supaya semuanya peduli terhadap hal yang sangat penting yakni soal inflasi ini.

“Begitu inflasi naik misalnya 9,6 persen , pertumbuhan ekonomi kita di angka 5 persen, ini berat. Yang merasakan adalah rakyat,” ujar Jokowi.

Namun diingatkan, sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada ‘neraka iklim’. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan.

“Hati-hati dan satu tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas,” ucapnya lagi.

Peringatan lainnya yang disampaikan yakni terkait warning dari WHO bahwa pada 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat.

“Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang,” pesan Jokowi. [ad/adpim]

Bagikan ke
Continue Reading

Jakarta

Cek Lapangan, Ombudsman Temukan Indikasi Maladministrasi Tumpang Tindih Regulasi Kelapa Sawit

Published

on

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika gelar rapat bersama anggota. (Foto/Ist)

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Ombudsman RI menemukan indikasi potensi maladministrasi pada tata kelola industri kelapa sawit yang ditandai dengan adanya tumpang tindih regulasi. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan bersama-sama dengan para stakeholder terkait lainnya untuk melihat bagaimana implementasi regulasi pada Tata Kelola di industri Kelapa Sawit.

“Kita akan turun bareng-bareng, kita ajak para stakeholder terkait. Kita akan lihat sama-sama penerapan regulasi di lapangan bagaimana. Sejauh mana penyimpangan terjadi di lapangan,” ujarnya dalam Diskusi Publik Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan poda Senin (27/5/2024).

Yeka mengatakan ada beberapa regulasi yang membuat pelayanan publik pemerintah di industri kelapa sawit terganggu. “Adanya tumpang tindih ijin lahan. Misalnya lahan kelapa sawit yang dianggap masuk kawasan hutan. Mau sampai kapan masalah ini berlarut? Ini harus ditata tanpa ada pihak yang dirugikan,” tegas Yeka. Ombudsman juga mempertanyakan bagaimana kesejahteraan petani kelapa sawit selama ini.

Terkait persoalan tumpang tindih lahan dan kawasan hutan serta perizinan, Ombudsman melihat terdapat benturan regulasi antara rezim kawasan dan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang membingungkan petani dan pelaku usaha mulai dari penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan.

Ombudsman dalam hal ini telah memetakan masalah dalam tata kelola industri kelapa sawit. Pertama, terkait lahan dan perizinan seperti kepastian ijin lokasi lahan perkebunan sawit, terkendala isu antara lain overlapping kawasan (hutan, HGU, adat). Kedua, permasalahan tata niaga, meliputi produk sawit terkendala kebijakan DMO untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri. Selain itu, pengolahan produk sawit juga terkendala kemitraan antara petani rakyat dengan industri. Terkait harga, Ombudsman menemukan tidak dapat memberikan keuntungan bagi petani, masyarakat, bahkan pedagang minyak goreng sawit. Terkait teknologi, target peningkatan produktivitas per hektar belum terpenuhi.

Terkait jumlah aduan pada isu perkelapasawitan, Yeka menyebutkan data menunjukkan pada kurun waktu 2018-2024, setidaknya terdapat 239 aduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI. Adapun tiga substansi aduan Masyarakat tertinggi pada isu perkelapasawitan adalah substansi agraria (pertanahan dan tata ruang) sebanyak 69 aduan, substansi perkebunan, pertanian dan pangan sebanyak 36 aduan, dan substansi penegakan hukum sebanyak 24 aduan.

Tahun ini, Ombudsman akan melakukan kajian systemic review mengenai pencegahan maladministrasi pada layanan tata kelola industri kelapa sawit. “Pencegahan maladministrasi ini sebenarnya cara paling soft untuk perbaikan pelayanan publik karena bentuknya saran. Tapi kami bisa keluarkan produk yang sifatnya memaksa. Sehingga untuk permasalahan yang paling urgen, misal perlu pencabutan suatu regulasi, maka Ombudsman bisa memberikan tindakan korektif dan rekomendasi yang sifatnya lebih mengikat,” ucap Yeka.

Diskusi publik ini menghadirkan beberapa narasumber yakni, Ketua Pusat Riset Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Budi Mulyanto, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan. Dengan penanggap di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Puti Juli Ardika. [ad/ril]

Bagikan ke
Continue Reading

Umum

Populer